Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Mengapa Luhut Ngotot RI Harus Kembangkan Kendaraan Listrik?

Kompas.com - 02/02/2023, 11:57 WIB
Muhammad Idris

Penulis

Sumber Antara

KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan percepatan adopsi kendaraan listrik diharapkan akan mengurangi konsumsi bahan bakar minyak (BBM) kendaraan konvensional yang saat ini mencapai hampir 70 miliar liter/tahun.

Oleh karena itu, Luhut mengatakan pemerintah akan meningkatkan pangsa pasar kendaraan listrik di dalam negeri hingga 10 persen melalui pemberian insentif pembelian dan konversi motor listrik serta pengurangan pajak untuk mobil listrik.

"Kami terus mendorong kendaraan listrik (EV). Tahun 2023-2024, kami akan mendorong pangsa pasar 10 persen untuk EV dan motor listrik. Dengan begitu kita bisa mengurangi emisi dan impor BBM," katanya dalam Mandiri Investment Forum (MIF) 2023 dikutip dari Antara, Kamis (2/2/2023). 

Dalam paparannya, pada 2021 tercatat bahwa jumlah motor konvensional mencapai 118 juta unit dengan penjualan sebesar 6,5 juta unit/tahun dan konsumsi BBM mencapai 35,9 miliar liter/tahun.

Baca juga: Tarif Tol Jakarta Bandung 2023 Lengkap di Semua Gerbang Tolnya

Sedangkan jumlah mobil konvensional mencapai 23 juta unit pada 2021 dengan penjualan sekitar 1 juta unit/tahun dan konsumsi BBM sebesar 34 miliar liter/tahun.

"Konsumsi BBM mencapai 70 miliar liter setahun. Bisa Anda bayangkan angka ini. Makanya kalau kita dorong 10 persen (kendaraan listrik), kita akan bisa mengurangi konsumsi BBM," katanya.

Untuk mencapai 10 persen pangsa pasar, penjualan kendaraan listrik harus mencapai sekitar 600 ribu unit untuk motor listrik, dan sekitar 100 ribu unit untuk mobil listrik.

Luhut juga mengatakan pemerintah akan memberikan insentif untuk pembelian motor listrik sebesar Rp7 juta dan pengurangan pajak untuk mobil listrik sebesar sekitar 10 persen.

Baca juga: Kompol D Ketahuan Punya Istri Siri, Memang Boleh Polisi Poligami?

 

Angka tersebut menurutnya setara dengan insentif yang ditawarkan Thailand hingga pangsa pasar kendaraan listrik untuk penjualan mobil mereka mencapai 10 persen.

"Saya rasa untuk motor akan sekitar Rp7 juta. Dan mobil mungkin pengurangan pajaknya sekitar 10 persen. Saya bilang, jangan terlalu dipikirkan, buat sederhana saja," beber Luhut.

"Lihat yang terjadi di Thailand, di Vietnam. Buat penyesuaian saja sehingga jadi kompetitif. Jangan lihat dari kepentingan pribadi tapi juga kepentingan global, kepentingan regional," katanya lagi. 

Luhut mengatakan pemerintah akan terus melakukan upaya untuk mempercepat adopsi kendaraan listrik dalam lima hingga 10 tahun ke depan.

Baca juga: AKBP Adalah Pangkat Perwira Polisi, Singkatan dari Apa?

Hal itu juga disebutnya akan turut mendukung kebijakan pemanfaatan minyak kelapa sawit yang diproyeksikan akan dapat digunakan sebagai bahan bakar pada 2040-2045 nanti.

"Kita akan memproduksi 100 ribu ton minyak sawit per tahun pada 2040-2045, di mana 30 persennya kita gunakan untuk makanan dan 70 persennya akan jadi energi. Ini juga akan mengurangi atau mungkin kita tidak akan lagi mengimpor energi dari negara manapun. Itu akan membuat Indonesia semakin berdaulat," katanya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Artikel ini merupakan bagian dari Lestari KG Media, sebuah inisiatif untuk akselerasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Selengkapnya

A member of
Sumber Antara
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

?[POPULER MONEY] Kasus Korupsi Timah Seret Harvey Moeis | Pakaian Bekas Impor Marak Lagi

?[POPULER MONEY] Kasus Korupsi Timah Seret Harvey Moeis | Pakaian Bekas Impor Marak Lagi

Whats New
Kemenhub Fasilitasi Pemulangan Jenazah ABK Indonesia yang Tenggelam di Perairan Jepang

Kemenhub Fasilitasi Pemulangan Jenazah ABK Indonesia yang Tenggelam di Perairan Jepang

Whats New
Apa Pengaruh Kebijakan The Fed terhadap Indonesia?

Apa Pengaruh Kebijakan The Fed terhadap Indonesia?

Whats New
Gandeng Telkom Indonesia, LKPP Resmi Rilis E-Katalog Versi 6

Gandeng Telkom Indonesia, LKPP Resmi Rilis E-Katalog Versi 6

Whats New
Ekonomi China Diprediksi Menguat pada Maret 2024, tetapi...

Ekonomi China Diprediksi Menguat pada Maret 2024, tetapi...

Whats New
Berbagi Saat Ramadhan, Mandiri Group Berikan Santunan untuk 57.000 Anak Yatim dan Duafa

Berbagi Saat Ramadhan, Mandiri Group Berikan Santunan untuk 57.000 Anak Yatim dan Duafa

Whats New
Tarif Promo LRT Jabodebek Diperpanjang Sampai Mei, DJKA Ungkap Alasannya

Tarif Promo LRT Jabodebek Diperpanjang Sampai Mei, DJKA Ungkap Alasannya

Whats New
Bisnis Pakaian Bekas Impor Marak Lagi, Mendag Zulhas Mau Selidiki

Bisnis Pakaian Bekas Impor Marak Lagi, Mendag Zulhas Mau Selidiki

Whats New
Cara Reaktivasi Penerima Bantuan Iuran BPJS Kesehatan

Cara Reaktivasi Penerima Bantuan Iuran BPJS Kesehatan

Work Smart
Kehabisan Tiket Kereta Api? Coba Fitur Ini

Kehabisan Tiket Kereta Api? Coba Fitur Ini

Whats New
Badan Bank Tanah Siapkan Lahan 1.873 Hektar untuk Reforma Agraria

Badan Bank Tanah Siapkan Lahan 1.873 Hektar untuk Reforma Agraria

Whats New
Dukung Pembangunan Nasional, Pelindo Terminal Petikemas Setor Rp 1,51 Triliun kepada Negara

Dukung Pembangunan Nasional, Pelindo Terminal Petikemas Setor Rp 1,51 Triliun kepada Negara

Whats New
Komersialisasi Gas di Indonesia Lebih Menantang Ketimbang Minyak, Ini Penjelasan SKK Migas

Komersialisasi Gas di Indonesia Lebih Menantang Ketimbang Minyak, Ini Penjelasan SKK Migas

Whats New
Mulai Mei 2024, Dana Perkebunan Sawit Rakyat Naik Jadi Rp 60 Juta Per Hektar

Mulai Mei 2024, Dana Perkebunan Sawit Rakyat Naik Jadi Rp 60 Juta Per Hektar

Whats New
KA Argo Bromo Anggrek Pakai Kereta Eksekutif New Generation per 29 Maret

KA Argo Bromo Anggrek Pakai Kereta Eksekutif New Generation per 29 Maret

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com