Di Antara Harapan dan Kecemasan Tahun 2023

Tahun 2023, pemerintah menarget inflasi sebesar 3,6 persen. Dengan bauran kebijakan antara fiskal dan moneter, kita berharap, pemerintah dapat mengendalikan inflasi agar tetap dalam teritori sasaran.

Dengan harapan, konsumsi domestik tetap tumbuh dan berkontribusi pada PDB, seiring tangguhnya daya beli masyarakat.

Tahun 2023, pemerintah mewajibkan belanja barang dan modal, baik APBN/APBD dan BUMN, wajib menggunakan produk dalam negeri.

Hal tersebut tertuang dalam Inpres RI No Tahun 2022 Tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi dalam rangka Menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Kebijakan ini dapat dilihat sebagai bentuk optimasi memanfaatkan pasar dalam negeri, dalam memperkuat struktur ekonomi domestik dalam menghadapi perlambatan ekonomi global di tahun 2023.

Kendati konsumsi dalam negeri dapat diandalkan dalam penopang ekonomi tahun 2023, ekspor masih menjadi salah satu sektor penopang ekonomi RI. Oleh sebab itu, berbagai barriers to entry terhadap produk ekspor RI, patut dimitigasi oleh pemerintah.

Terkait uji tuntas atas produk yang diasosiasikan memiliki kontribusi terhadap deforestasi dan degradasi hutan, perlu diklarifikasi melalui peran-peran diplomatik dan riset, agar produk dan negara dengan kategori low-risk dan high-risk, tidak tendensius dalam rangka persaingan perdagangan internasional yang tidak adil.

Namun pemerintah dituntut melakukan diversifikasi produk ekspor, agar tidak bertumpu pada komoditas SDA yang berimpak pada deforestasi dan degradasi hutan.

Lain hal, dari data konsensus, memperkirakan suku bunga The Fed akan memuncak bulan September 2023, di kisaran 5 persen.

Namun seiring inflasi AS dan beberapa negara ekonomi maju yang terus melandai, memungkinkan puncak dari kebijakan hawkish bank sentral di negara-negara tersebut bisa lebih cepat seiring tercapainya sasaran inflasi.

Dalam landainya inflasi serta cenderung dovish-nya kebijakan moneter di negara ekonomi maju, terutama negara AS itulah, ada ruang fleksibilitas bagi Indonesia untuk mempertebal imunitas ekonomi dengan kebijakan yang mengarah pada stabilitas dan pertumbuhan.

Dengan pertumbuhan 5,72 persen (yoy) pada kuartal 3 2022, Indeks PMI yang masih ekspansi 50,1 poin, neraca perdagangan yang masih surplus, penerimaan pajak yang over target, likuiditas perbankan yang masih ciamik, disusul sokongan amunisi seperti UU HPP, HKPD, P2SK sebagai pendalaman sektor keuangan, memungkinkan ekonomi RI lebih resilien di tahun 2023.

Tahun 2023 adalah tahun normalisasi dan konsolidasi. Dengan adanya moderasi tekanan eksternal serta fundamental yang masih terbilang baik, bila dibandingkan dengan negara-negara peer, maka konsolidasi menuju tatanan fiskal yang sehat sesuai disiplin undang-undang bisa tercapai. Apa yang tak bisa dilakukan dengan baik, bila kesempatan itu ada?