Sri Mulyani Diisukan Masuk Bursa Gubernur BI, Indef: Emang Mau?

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati diisukan masuk bursa pencalonan Gubernur Bank Indonesia (BI) menyusul akan berakhirnya masa jabatan Gubernur BI Perry Warjiyo pada Mei 2023.

Wakil Direktur Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Eko Listiyanto mengatakan, secara kemampuan, Sri Mulyani memang layak menjadi Gubernur BI.

Sri Mulyani dinilai telah berpengalaman di sektor keuangan karena pernah menjabat sebagai Plt Menteri Koordinator Bidang Perekonomian pada 2008, Direktur Pelaksana Bank Dunia tahun 2010-2016, dan tiga kali menjadi Menteri Keuangan pada kabinet yang berbeda.

Baca juga: Belum Terima Usulan Calon Gubernur BI, Ketua Banggar: Selambatnya Pekan Ketiga Februari

Namun, Eko menyangsikan mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu mau digeser jabatannya dari Menteri Keuangan menjadi Gubernur BI.

Pasalnya, dalam Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK), Menteri Keuangan memiliki posisi yang lebih tinggi dari Gubernur BI karena bertugas sebagai koordinator merangkap anggota.

"Saya rasa layak, karena Bu Sri Mulyani kan orang yang sangat berpengalaman. Beliau pernah di Bappenas dan Menkeu. Menteri Keuangan itu sebetulnya posisinya adalah Ketua KSSK, jadi lebih tinggi dari BI. Jadi kalau digeser ke BI apa mau? Saya tidak tahu, itu nanti proses di pemerintahnya. Tapi, secara umum beliau itu mumpunilah," ujarnya kepada Kompas.com, dikutip pada Kamis (2/2/2023).

Namun, jika nama Sri Mulyani diusulkan oleh Presiden ke DPR untuk menjadi calon gubernur BI maka hal tersebut memungkinkan.

Hal ini, kata dia, pernah terjadi pada era kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Pada 2008, Presiden SBY mencalonkan Agus menjadi Gubernur BI bersama Raden Pardede. Namun, DPR menolaknya.

Kemudian, pada Mei 2010, Agus Martowardojo menggantikan Sri Mulyani menjadi Menteri Keuangan.

Lalu, pada 22 Februari 2013, Presiden SBY kembali menyorongkan nama Agus sebagai calon tunggal gubernur BI kepada DPR dan diterima DPR.