Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Dr. Ir. Muhrizal Sarwani, M.Sc.
Analis Kebijakan Utama Kementan

Analis Kebijakan Utama Kementerian Pertanian

Swasembada Beras dari Masa ke Masa

Kompas.com - 03/02/2023, 11:22 WIB
Anda bisa menjadi kolumnis !
Kriteria (salah satu): akademisi, pekerja profesional atau praktisi di bidangnya, pengamat atau pemerhati isu-isu strategis, ahli/pakar di bidang tertentu, budayawan/seniman, aktivis organisasi nonpemerintah, tokoh masyarakat, pekerja di institusi pemerintah maupun swasta, mahasiswa S2 dan S3. Cara daftar baca di sini

TAHUKAH kita Indonesia pernah menjadi eksportir beras? Hal itu terjadi pada 1941, saat pemerintah Hindia Belanda, tepat 4 tahun sebelum kita merdeka.

Padahal 20 tahun sebelumnya, yaitu mulai 1921, pemerintah kolonial mengimpor beras dalam jumlah besar pada waktu itu sebesar 475.000 ton dan 90.000 ton kedelai.

Antara tahun 1926-1935, impor beras dalam jumlah tinggi dengan angka serupa juga dilakukan. Mengapa situasinya bisa berbalik?

Jan H.M. Oudejans menuliskannya dalam Disertasi Ph.D di Landbouw Universiteit Wageningen, Belanda (1999).

Jan H.M. Oudejans adalah seorang ahli pertanian Belanda yang pernah bekerja di Industri Agrokimia, konsultan pertanian di Afrika dan Asia Tenggara dan menjabat sebagai perwakilan FAO di Bangkok serta sebagai pejabat di Kementerian Pertanian dan Perikanan Belanda.

Pada masa kolonial, sawah terbaik di Jawa sebagian ditanami tebu dan sebagian ditanami padi.

Pemerintah kolonial yang terlalu fokus pada tanaman bernilai ekspor seperti tebu dan kopi menyebabkan pertanaman padi sering terlupakan. Pada 1921, pemerintah Hindia Belanda harus melakukan impor beras dan kedelai untuk memenuhi kebutuhan pangan rakyat.

Hal ini dipicu kejadian bencana kelaparan beberapa tahun sebelumnya, di berbagai wilayah di Jawa seperti Karesidenen Cirebon maupun di Karesidenan Semarang (Grobogan dan Demak) (Hasselman 1914 dalam Oudejans 1999).

Kebutuhan beras impor dalam jumlah tinggi terpaksa harus dilakukan antara 1926-1935. Namun, pada 1936, pasokan beras domestik sudah dapat memenuhi kebutuhan beras bagi rakyat sehingga kran impor ditutup. Pada tahun 1941, Indonesia menjadi eksportir beras.

Kedaulatan pangan dicapai karena kebijakan yang tepat oleh pemerintah Hindia Belanda.
Bagaimana hal ini bisa dicapai?

Sebagai respons terhadap krisis ekonomi global tahun 1930-an yang berimbas ke pasar ekspor tradisional Indonesia, pemerintah Hindia Belanda menerapkan kebijakan harga untuk pangan domestik.

Harga padi diberikan dengan layak sehingga mendorong pertanian rakyat untuk produksi padi. Selain itu, dilakukan cukai khusus pada 1934 sehingga mencegah banjirnya beras murah dari Siam (Thailand), Indocina (Vietnam) dan Burma.

Kemudian, areal yang ditanami padi diperluas. Antara 1921-1941, areal pertanaman padi di lahan berpengairan bertambah lebih dari 1,5 juta ha (Bolhuis, 1950 dalam Oudejans).

Pertambahan luas tanam lebih disebabkan pertambahan intensitas tanam padi pada lahan berpengairan yang semula sekitar dari 100 persen pada tahun 1901 menjadi 140 persen pada 1940.

Namun kita harus mengingat dengan baik bahwa pencapaian swasembada dan ekspor beras tidak mungkin ujug-ujug hanya dengan kebijakan yang tepat. Lebih utama, dilakukan secara terencana dan terstruktur serta bertahap dan tentunya dengan kesungguhan seperti karakter orang Belanda pada umumnya.

Dimulai dengan dibentuknya Deptan (sekarang Kemtan) pada 1 Januari tahun 1905, dipimpin oleh Melchior Treub, seorang peneliti ulung kelas dunia dan berpengalaman dalam hal manajerial karena pernah menjadi Direktur Plantentuin (Kebun Raya) sejak 1880, sebelum diangkat sebagai Direktur Deptan.

Dr. Melchior Treub adalah seorang ahli Botani terkenal yang pada umur 27 tahun telah menjadi anggota Akademi Ilmu Pengetahuan Kerajaan Belanda yang prestisius.

Tugas utama Deptan adalah memperbaiki kondisi pertanian rakyat. Bentuk Deptan diusulkan oleh Treub (1902) seperti Deptan Amerika (USDA), sebuah lembaga teknis dengan basis penelitian pertanian yang kuat tanpa banyak tugas administratif.

Mengapa bentuknya seperti USDA bukan seperti di Jerman atau Inggris yang lebih banyak mengurusi adminitrasi, yang paling banter melakukan kendali teknis terhadap stasiun percobaan dan lembaga pengumpul data?

Treub berkeyakinan bahwa penelitian tropika harus dilakukan spesifik lokasi. Sementara di Hindia Belanda penelitian dasar dapat dilakukan dengan kerjasama dengan kebun-kebun raya (yang membawahi lembaga penelitian) seperti halnya di Amerika.

Di bawah Treub sebagai Direktur Kebun Raya, lembaga penelitian ini sangat terkenal di dunia dan memberikan kontribusi luar biasa bagi perkembangan perkebunan.

Intinya, Deptan yang diinginkan Treub berbasis penelitian dan pengembangannya berbasis penyuluhan bagi perkebunan swasta (Eropa) dan pertanian rakyat di Hindia Belanda.

Oleh sebab itu, pada 1905-1910, berbagai lembaga penelitian di bawah Kebun Raya menjadi inti kekuatan Deptan pada masa itu.

Treub yakin bahwa demonstrasi langsung di persawahan dapat dengan cepat menyalurkan hasil penelitian. Intensifikasi pertanian rakyat dilakukan dengan pemilihan benih padi dan pupuk yang didukung oleh demonstrasi di persawahan.

Petani belajar memilih varietas yang berproduksi tinggi dan tahan hama penyakit. Petani juga diajarkan bertanam dalam baris yang dapat mengurangi jumlah bibit serta dapat menyiang dengan lebih mudah menggunakan alat sederhana.

Infrastruktur pengairan juga dipelihara dengan baik sehingga pertanaman padi rakyat dapat dilakukan dengan baik bahkan luas panenan menjadi meningkat dengan tajam.

Halaman:

Artikel ini merupakan bagian dari Lestari KG Media, sebuah inisiatif untuk akselerasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Selengkapnya

A member of
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Sambil Makan Durian, Luhut dan Menlu China Bahas Kelanjutan Kereta Cepat

Sambil Makan Durian, Luhut dan Menlu China Bahas Kelanjutan Kereta Cepat

Whats New
Ciptakan Ekosistem Perkebunan yang Kompetitif, Kementan Gelar Kegiatan Skena 

Ciptakan Ekosistem Perkebunan yang Kompetitif, Kementan Gelar Kegiatan Skena 

Whats New
Menteri ESDM Pastikan Harga BBM Tak Naik hingga Juni 2024

Menteri ESDM Pastikan Harga BBM Tak Naik hingga Juni 2024

Whats New
Konflik Iran-Israel Menambah Risiko Pelemahan Rupiah

Konflik Iran-Israel Menambah Risiko Pelemahan Rupiah

Whats New
Kemenhub Mulai Hitung Kebutuhan Formasi ASN di IKN

Kemenhub Mulai Hitung Kebutuhan Formasi ASN di IKN

Whats New
BEI: Eskalasi Konflik Israel-Iran Direspons Negatif oleh Bursa

BEI: Eskalasi Konflik Israel-Iran Direspons Negatif oleh Bursa

Whats New
IHSG Turun 1,11 Persen, Rupiah Melemah ke Level Rp 16.260

IHSG Turun 1,11 Persen, Rupiah Melemah ke Level Rp 16.260

Whats New
IPB Kembangkan Padi 9G, Mentan Amran: Kami Akan Kembangkan

IPB Kembangkan Padi 9G, Mentan Amran: Kami Akan Kembangkan

Whats New
Konsorsium Hutama Karya Garap Proyek Trans Papua Senilai Rp 3,3 Triliun

Konsorsium Hutama Karya Garap Proyek Trans Papua Senilai Rp 3,3 Triliun

Whats New
Kementerian PUPR Buka Lowongan Kerja untuk Lulusan S1, Ini Syaratnya

Kementerian PUPR Buka Lowongan Kerja untuk Lulusan S1, Ini Syaratnya

Work Smart
Juwara, Komunitas Pemberdayaan Mitra Bukalapak yang Antarkan Warung Tradisional Raih Masa Depan Cerah

Juwara, Komunitas Pemberdayaan Mitra Bukalapak yang Antarkan Warung Tradisional Raih Masa Depan Cerah

BrandzView
Rupiah Melemah Tembus Rp 16.200 Per Dollar AS, Apa Dampaknya buat Kita?

Rupiah Melemah Tembus Rp 16.200 Per Dollar AS, Apa Dampaknya buat Kita?

Whats New
Dollar AS Tembus Rp 16.200, Kemenkeu Antisipasi Bengkaknya Bunga Utang

Dollar AS Tembus Rp 16.200, Kemenkeu Antisipasi Bengkaknya Bunga Utang

Whats New
Bawaslu Buka 18.557 Formasi CPNS dan PPPK 2024, Ini Prioritas Kebutuhannya

Bawaslu Buka 18.557 Formasi CPNS dan PPPK 2024, Ini Prioritas Kebutuhannya

Whats New
Ingin Produksi Padi Meningkat, Kementan Kerahkan 3.700 Unit Pompa Air di Jatim

Ingin Produksi Padi Meningkat, Kementan Kerahkan 3.700 Unit Pompa Air di Jatim

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com