Stafsus Erick Thohir: Berkas Dugaan Korupsi Dana Pensiun BUMN Sudah di Tangan KPK

JAKARTA, KOMPAS.com - Staf Khusus Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Arya Sinulingga mengatakan, saat ini pihaknya tengah menunggu hasil penyidikan Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) terkait dengan dugaan penyelewengan dana pensiun di BUMN.

"Hasil penyidikan kita tunggu KPK," kata Arya di Kantornya di Jakarta, Jumat (3/2/2023).

Arya mengatakan, ketika pihaknya memberikan data dana pensiun ke Kejaksaan, dia juga surprais karena berbeda antara laporan investigasi milik BUMN dengan investigasi ranah hukum.

"Banyak surprise-nya. Jadi, yang tiba-tiba kita enggak nyangka ada tersangkanya," lanjut Arya.

Baca juga: Stafsus Erick Thohir Sebut Nilai Korupsi Dana Pensiun BUMN Mencapai Sekitar Rp 10 Triliun

Arya mengungkapkan temuan korupsi dana pensiun berawal dari laporan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Arya bilang, saat itu OJK mengatakan bahwa audit dana pensiun BUMN memiliki banyak masalah.

"Yang pasti mengenai dana pensiun itu, 60-an persen laporan dari OJK. Mereka mengatakan, dana pensiun kita bermasalah," ujarnya.

Baca juga: Ada Dugaan Penyelewengan, Seluruh Dana Pensiun BUMN Diaudit

Aspek GCG dalam pengelolaan dana pensiun

Kedepannya, Arya memastikan bahwa dalam pengelolaan dana pensiun, pihaknya akan menekankan aspek Good Corporate Governance atau GCG, serta mendorong keterlibatan BUMN.

"Misalkan perusahaan A, selama ini dia enggak ikut memutuskan investasinya kemana. Jadi yang menentukan hanya pengelola dana pensiunnya, kedepan akan kita libatkan Direktur Keuangan, dan Direktur Human Capital," jelasnya.

Baca juga: 65 Persen Dana Pensiun di BUMN Bermasalah, Erick Thohir Bakal Lakukan Investigasi Audit Pekan Depan

Adapun keterlibatan itu dilakukan dalam upaya mengambil keputusan investasi dana pensiun. Saat ini, aturan tersebut sedang digodok, agar dana pensiun para karyawan BUMN dapat dibayarkan.

"Mekanismenya, mereka ditanya apakah investasi disini oke atau tidak. Ini juga cara Pak Erick sebagainjaminan bagi dana pensiun bisa bayar pensiun ke karyawannya. Kan kasihan jika karyawan kehilangan manfaat gara-gara masalah manajemen dana pensiun yang enggak benar," tegasnya.

Baca juga: Wamen BUMN: Pengelola Dana Pensiun Harus Paham Investasi