Biaya Proyek Kereta Cepat Bengkak, China Salah Perhitungan?

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah terus menyoroti pembengkakan biaya atau cost overrun kereta cepat yang mencapai Rp 21,4 triliun.

Staf Khusus Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Arya Sinulingga mengatakan, masalah pembengkakan biaya kereta cepat terjadi akibat beberapa sebab.

Namun dia mengungkapkan, faktor krusial pembengkakan biaya proyek kereta cepat yaitu soal perhitungan. 

Arya mengatakan China mengira sistem harga tanah, listrik, hingga telekomunikasi di Indonesia sama dengan sistem yang ada di China.

Baca juga: Luhut Pastikan Pembengkakan Biaya Kereta Cepat Selesai Minggu Depan

"Kalau di China, enggak ada kenaikan harga tanah. Ya kalau ditetapkan harga segitu, mau 10-20 tahun tetap segitu. Kalau di Indonesia kan 3 bulan saja sudah berubah. Beperapa sebab coat overrun ya karena kenaikan harga lahan," kata Arya di Kementerian BUMN, Jumat (3/2/2023).

Arya mengatakan, China beranggapan bahwa harga tanah di Indonesia bisa dikunci atau tidak berubah. Namun yang terjadi justru sebaliknya.

Hal sama juga terjadi pada telekomunikasi. Arya mengatakan China menganggap menara telekomunikasi yang ada di Indonesia milik negara.

Baca juga: Luhut: Masalah Pembengkakan Biaya Kereta Cepat Diselesaikan Pekan Depan di Beijing

Oleh karena itu, China beranggapan jika terjadi pemindahan lokasi Base Transceiver Station (BTS), tidak ada biaya tambahan.

"Okelah milik negara, tapi kan sudah diserahkan pengelolaannya ke BUMN (Telkomsel). Dan kalau kita itu kan kontrak bisnis, ketika diambil, kita rugi. Biaya pengalihan dan sebagainya kan harus dikompensasi, ya mau enggak mau harus ngitung kompensasinya. Kalau di China, itu (menara telekomunikasi) punya negara. Itulah perbedaannya," kata dia.

"Listrik juga, di China listrik disediakan negara. Kalau PLN sediakan listrik sekian besar, rugilah. Di kita antar BUMN tetap (harus) bisnis," ujar Arya.

Baca juga: Kereta Cepat Beroperasi Juli 2023, KCIC Gandeng 20 Perusahaan Mitra