[POPULER MONEY} KAI Bagi-bagi Hadiah Umrah Gratis | Beli Minyakita Pakai KTP

1. KAI Bagi-bagi Hadiah Umrah Gratis, Ini Jadwal Pengundiannya

PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI menggelar program Umrah with KAI Access. Pengguna KAI nantinya akan mendapatkan kesempatan berangkat umrah gratis.

Caranya hanya meningkatkan pembelian transaksi tiket kereta api jarak jauh kelas komersial melalui aplikasi KAI Access selama periode Januari-Juni 2023.

"Program undian Umrah yang pertama kali KAI adakan untuk pelanggan ini sebagai wujud apresiasi kepada pelanggan setia KAI khususnya member KAI Access," ujar VP Public Relations KAI Joni Martinus dalam siaran persnya, Sabtu (4/2/2023).

Program ini tidak berlaku untuk pembelian tiket reduksi (potongan harga) pegawai KAI Group, keluarga, pensiunan, serta reduksi infant (bayi).

Selengkapnya klik di sini. 

2. Harga Beras Impor Mahal, Mendag Salahkan Pedagang Ambil Untung Besar

Meski sudah melakukan impor beras besar-besaran dari luar negeri, nyatanya harga beras masih saja mahal atau jauh di atas ketentuan Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan pemerintah. Bahkan sejak beberapa bulan terakhir, tren kenaikan harga beras di Tanah Air masih terus berlanjut.

Di beberapa daerah, harga beras sudah berada di atas Rp 12.000 per kilogram (kg). Kebijakan impor beras pun seolah kurang berarti menekan harga beras di pasaran.

Menurut Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan, kenaikan harga terjadi karena beras yang dipasok Bulog ke pasar-pasar tradisional berkualitas premium. Dari situ, kata dia, para perantara atau pedagang memanfaatkan keunggulan beras tersebut dengan menjualnya dengan harga lebih mahal.

Selengkapnya klik di sini. 

3. Saat Bos Bulog Yakin Temukan Bukti Adanya Praktik Mafia Beras...

Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso melakukan inspeksi mendadak alias sidak ke gudang beras PT Food Station Tjipinang Jaya, Jakarta Timur pada Jumat (3/2/2023). Pada saat sidak, pria yang kerap dipanggil Buwas itu sempat masuk ke beberapa gudang di sana.

Salah satunya Gudang blok E nomor 10. Dari jauh, gudang tersebut tampak seperti gudang beras pada umumnya yang menyimpan ratusan tumpukan karung beras.

Lantaran gudang beras tersebut terbuka lebar, Buwas bersama jajarannya, dan ditemani beberapa media, masuk ke gudang tersebut.

Kompas.com melihat memang ada beragam beras dengan berbagai jenis merek yang tertumpuk di sana yakni beras merek Induk Ayam, Lumbung Rejeki, dan beras milik Perum Bulog. Selain itu ditemukan pula sejumlah karung beras kosong kemasan 50 kilogram.

Selengkapnya klik di sini. 

4. Aturan Baru Mendag: Beli MinyaKita Pakai KTP

Minyak goreng besutan pemerintah yang diluncurkan tahun lalu, MinyaKita, mendadak langka di sejumlah daerah. Kalaupun ada, harga jual dari pedagang melonjak hingga Rp 20.000 per liter.

Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) 49 Tahun 2022, minyak goreng rakyat terdiri atas minyak curah dan MinyaKita yang diatur oleh pemerintah dengan harga eceran tertinggi (HET) sebesar Rp 14.000 per liter.

Harga minyak goreng pemerintah dengan merek MinyaKita sudah jauh melambung di atas Rp 14.000 per liter, bahkan di beberapa daerah dijual di atas Rp 20.000 per liter. Barangnya pun susah didapat alias langka.

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan menegaskan, untuk membeli MinyaKita sudah mulai diterapkan kebijakan bahwa pembeli harus menunjukkan kartu tanda penduduk (KTP).

Selengkapnya klik di sini.

5. Sri Mulyani Jawab Kritik Utang Pemerintah Bengkak Rp 7.734 Triliun

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani menyebutkan rasio utang pemerintah yang sebesar 39,57 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) termasuk sehat. Alasannya, rasio tersebut masih di bawah ketetapan undang-undang (UU) yang mengatur utang pemerintah maksimal 60 persen PDB.

"Anda terobsesi yang dianggap sehat itu negara tidak ada utang, ya tidak ada. Semua negara, bahkan itu Brunei Darussalam maupun Arab Saudi punya utang," ucap Sri Mulyani dilansir dari Antara, Sabtu (4/2/2023). Ia mengatakan rasio utang tersebut cenderung menurun dari rasio sebelumnya yang berada di kisaran 40 persen dari PDB saat pandemi Covid-19 melanda.

Selengkapnya klik di sini.