Incar 715 Miliar Dollar AS dari Hilirisasi Minerba, Migas, dan Kelautan, Jokowi Minta Dukungan OJK

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menekankan pentingnya hilirisasi untuk meningkatkan nilai tambah produk. Untuk itu, dia meminta Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk mendukung hilirisasi di Indonesia.

Terutama di sektor mineral dan batu bara (minerba), minyak dan gas (migas), dan kelautan. Pasalnya, potensi ekonomi dari hilirisasi di ketiga sektor tersebut sangat besar, yaitu mencapai 715 miliar dollar AS dan dapat membuka lapangan kerja 9,6 juta.

"Saya minta dukungan dari OJK mengenai ini bagaimana memberikan sosialisasi pentingnya hilirisasi. Karena proyeksi dampak hilirisasi dari minerba, migas, dan kelautan besar sekali. Inilah yang akan terus kita kejar," ujar Jokowi saat acara Pertemuan Tahunan Industri Jasa Keuangan 2023, Senin (6/2/2023).

Baca juga: Perkuat Industri Jasa Keuangan, OJK Segera Implementasikan UU PPSK

Hilirisasi, kunci RI jadi negara maju

Jokowi minta dukungan yang konkrit dan tetap dengan kalkulasi serta kehati-hatian yang tinggi kepada OJK lantaran hilirisasi merupakan kunci agar RI dapat menjadi negara yang maju.

Pasalnya langkah RI untuk menjadi negara maju sempat tersendat akibat pandemi Covid-19. Padahal saat tahun 2018 Indonesia sudah berada di posisi upper middle income tapi kemudian turun menjadi lower middle income saat pandemi melanda.

"Hilirisasi menjadi kunci bagi negara ini kalau kita ingin menjadi negara maju. Di semua komoditas, baik itu yang namanya CPO, baik itu yang namanya minerba, baik yang berasal dari sumber daya alam laut kita, semuanya," ucap Jokowi.

Baca juga: Akui Hilirisasi SDA Banyak Tantangan, Jokowi: Kita Tidak Akan Goyah oleh Tekanan-tekanan

Hilirisasi nikel

Dia mencontohkan, hasil lompatan RI dari hilirisasi nikel yang saat berupa bahan mentah hanya senilai 1,1 miliar dollar AS lalu dapat naik menjadi 30 miliar dollar AS setelah hilirisasi.

Selain itu, dia juga mengingatkan potensi hilirisasi dari sektor kelautan yang selama ini potensinya masih belum terjamah. Padahal dua pertiga wilayah Indonesia berupa perairan.

Misalnya untuk komoditas ikan tuna, cakalang, dan tongkol yang selama ini menjadi komoditas ekspor RI tapi di sisi lain RI juga menjadi importir tepung ikan.

"Lucu sudah dorong Keluar kemudian kita impor lagi dalam bentuk tepung ikan. Apa enggak bisa sih kita menghilirkan ini? Kalau kita belum mampu ya gandeng partner," tukasnya.

Baca juga: Bertemu Presiden, Industri Perbankan Komitmen Dukung Hilirisasi Industri Berbasis SDA