Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Berkaca dari Skandal "Goreng Saham" Adani, Jokowi Minta OJK Perkuat Pengawasan di Sektor Jasa Keuangan

Kompas.com - 06/02/2023, 13:15 WIB
Isna Rifka Sri Rahayu,
Aprillia Ika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menekankan pentingnya penguatan pengawasan di sektor jasa keuangan baik berupa asuransi, pinjaman online, investasi, hingga tour haji dan umrah.

Menurutnya, pengawasan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) harus detail, tidak hanya dari sisi makro tetapi juga harus dilakukan secara mikro.

Jokowi bilang, jangan sampai di Indonesia terjadi kasus seperti skandal Gautam Adani di India. Kasus ini menyebabkan aliran modal asing keluar meninggalkan India meskipun secara makro kondisi ekonomi India cukup baik.

Baca juga: Peran OJK Makin Kuat, Kini Punya 15 Kewenangan Penyidikan Tindak Pidana di Sektor Jasa Keuangan

Diketahui, pengusaha asal India itu diduga terlibat skandal penipuan besar dan manipulasi saham selama puluhan tahun, sebagaimana disampaikan oleh temuan Hindenburg Research.

Grup Adani langsung menampik berbagai tuduhan yang disebutkan dalam laporan itu namun investor tetap tidak ingin terlibat dalam kericuhan tersebut.

Akibatnya saham perusahaan unggulan Grup Adani, Adani Enterprises telah anjlok hampir 55 persen sejak laporan dikeluarkan pada 24 Januari lalu.

Baca juga: Incar 715 Miliar Dollar AS dari Hilirisasi Minerba, Migas, dan Kelautan, Jokowi Minta Dukungan OJK

"120 miliar dollar AS hilang langsung, jika dirupiahkan Rp 1.800 triliun. Hati-hati mengenai ini. Pengawasan, pengawasan, pengawasan. Jangan sampai ada yang lolos seperti itu karena goreng-gorengan," ujar Jokowi saat acara Pertemuan Tahunan Industri Jasa Keuangan 2023, Senin (6/2/2023).

"Rp 1.800 triliun itu seperempatnya PDB India hilang. Yang terjadi apa? Capital outflow semua keluar. Yang terjadi apa? Rupee jatuh. Hati-hati mengenai ini. Padahal kondisi makronya bagus," tambahnya.

Berkaca dari kasus itu, Jokowi menekankan OJK agar jangan sampai kebobolan jika ada kejadian serupa di Indonesia.

"Dilihat betul mana yang suka menggoreng (saham)? Kalau gorengan itu enak, menggoreng-goreng kalau pas dapet ya enak, tapi sekali kepleset seperti tadi yang saya sampaikan Adani di India hati-hati," ucapnya.

Baca juga: Gautam Adani Terdepak dari Orang Terkaya Keempat Dunia, Hartanya Menguap Lebih dari Rp 850 Triliun

Jokowi minta OJK selesaikan kasus asuransi dan investasi bermasalah

Selain itu, Jokowi juga meminta OJK untuk memperketat pengawasan agar kasus perusahaan asuransi dan investasi bermasalah yang kerap terjadi di Indonesia seperti kasus Asabri, Jiwasraya, Indosurya, hingga Wanaartha tidak terulang kembali.

Sebab dalam industri jasa keuangan, kepercayaan menjadi nomor satu yang dilihat oleh konsumen.

Jika kepercayaan hilang, maka akan sulit membangun bisnis ini kembali.

"Saya yakin OJK yang sekarang bisa," tukas Jokowi.

Baca juga: Bos KSP Indosurya Divonis Bebas, Mahfud MD: Kami Lakukan Kasasi

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Harga Naik Selama Ramadan 2024, Begini Cara Ritel Mendapat Keuntungan

Harga Naik Selama Ramadan 2024, Begini Cara Ritel Mendapat Keuntungan

Whats New
Mentan Amran Serahkan Rp 54 Triliun untuk Pupuk Bersubsidi, Jadi Catatan Sejarah bagi Indonesia

Mentan Amran Serahkan Rp 54 Triliun untuk Pupuk Bersubsidi, Jadi Catatan Sejarah bagi Indonesia

Whats New
Kasus Korupsi PT Timah: Lahan Dikuasai BUMN, tapi Ditambang Swasta Secara Ilegal

Kasus Korupsi PT Timah: Lahan Dikuasai BUMN, tapi Ditambang Swasta Secara Ilegal

Whats New
4 Tips Mengelola THR agar Tak Numpang Lewat

4 Tips Mengelola THR agar Tak Numpang Lewat

Spend Smart
Kasus Korupsi Timah Seret Harvey Moeis, Stafsus Erick Thohir: Kasus yang Sudah Sangat Lama...

Kasus Korupsi Timah Seret Harvey Moeis, Stafsus Erick Thohir: Kasus yang Sudah Sangat Lama...

Whats New
Menkeu: Per 15 Maret, Kinerja Kepabeanan dan Cukai Capai Rp 56,5 Triliun

Menkeu: Per 15 Maret, Kinerja Kepabeanan dan Cukai Capai Rp 56,5 Triliun

Whats New
Siap-siap, IFSH Tebar Dividen Tunai Rp 63,378 Miliar

Siap-siap, IFSH Tebar Dividen Tunai Rp 63,378 Miliar

Whats New
Harga Tiket Kereta Bandara dari Manggarai dan BNI City 2024

Harga Tiket Kereta Bandara dari Manggarai dan BNI City 2024

Spend Smart
Penukaran Uang, BI Pastikan Masyarakat Terima Uang Baru dan Layak Edar

Penukaran Uang, BI Pastikan Masyarakat Terima Uang Baru dan Layak Edar

Whats New
Cara Cek Tarif Tol secara Online Lewat Google Maps

Cara Cek Tarif Tol secara Online Lewat Google Maps

Work Smart
PT SMI Sebut Ada 6 Investor Akan Masuk ke IKN, Bakal Bangun Perumahan

PT SMI Sebut Ada 6 Investor Akan Masuk ke IKN, Bakal Bangun Perumahan

Whats New
Long Weekend, KAI Tambah 49 Perjalanan Kereta Api pada 28-31 Maret

Long Weekend, KAI Tambah 49 Perjalanan Kereta Api pada 28-31 Maret

Whats New
Ini Sejumlah Faktor di Indonesia yang Mendorong CCS Jadi Peluang Bisnis Baru Masa Depan

Ini Sejumlah Faktor di Indonesia yang Mendorong CCS Jadi Peluang Bisnis Baru Masa Depan

Whats New
ITMG Bakal Tebar Dividen Rp 5,1 Triliun dari Laba Bersih 2023

ITMG Bakal Tebar Dividen Rp 5,1 Triliun dari Laba Bersih 2023

Whats New
Kemenaker Siapkan Aturan Pekerja Berstatus Kemitraan, Ini Tanggapan InDrive

Kemenaker Siapkan Aturan Pekerja Berstatus Kemitraan, Ini Tanggapan InDrive

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com