Airlangga: Tahun Politik Jadi Vitamin Buat Pemulihan Ekonomi 2023

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menilai tahun politik menjadi vitamin untuk menjaga momentum pemulihan ekonomi pada 2023.

"Indonesia seluruh fundamentalnya kuat. Jadi dengan kepastian ini justru tahun politik ini menjadi vitamin baru untuk pemulihan ekonomi di tahun 2023," ujarnya dalam konferensi pers virtual, Senin (6/2/2023).

Selain itu, dengan tahun politik justru ekonomi akan terdorong berkat belanja politik. Airlangga meyakini, belanja politik akan semakin kuat menggerakkan perekonomian khususnya di kuartal IV-2023.

Baca juga: Ekonomi 2022 Tumbuh 5,31 Persen, Menko Airlangga: Tertinggi di Masa Pemerintahan Jokowi

"Jadi justru engine-nya nanti akan bergerak di kuartal keempat," imbuhnya.

Ia menuturkan pemilu lima tahunan di Indonesia bukanlah hal baru. Sejak reformasi, Indonesia sudah beberapa kali melakukan pemilihan umum dan sejauh ini selalu berjalan dengan baik.

Menurut Airlangga, pemilu yang selalu berjalan baik dan demokratis itulah yang memberikan kepastian bagi dunia usaha.

"Justru certainty-nya (kepastiannya) itu karena prosesnya berjalan demokratis dan tidak pernah ada hal yang luar biasa di dalam pemilu di Indonesia pasca-reformasi," kata dia.

Ia menilai, kestabilan politik di Indonesia saat ini tidak terlepas dari kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi), yang tercermin dari keberhasilan menangani pandemi Covid-19. Lantaran, dalam penanganan pandemi dibutuhkan keterlibatan pihak eksekutif dan legislatif.

Airlangga menyebut, negara-negara yang kondisi politiknya tidak stabil justru menyebabkan pemerintahannya kesulitan dalam menangani pandemi Covid-19.

"Bandingkan dengan negara-negara lain yang politiknya tidak stabil, mereka gamang menangani Covid. Beberapa negara timbul kerusuhan, kekurangan pangan, kekurangan energi, bahkan beberapa negara sekarang masuk dalam pasien IMF," tutup dia.

Baca juga: Pertumbuhan Ekonomi 2022 Capai 5,31 Persen, Tertinggi Selama 8 Tahun Jokowi Jabat Presiden