Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Munir Sara
Tenaga Ahli Anggota DPR RI

Menyelesaiakan Pendidikan S2 dengan konsentrasi kebijakan publik dan saat ini bekerja sebagai tenaga Ahli Anggota DPR RI Komisi XI

Pertumbuhan Ekonomi 2022 dan Catatannya

Kompas.com - 07/02/2023, 15:31 WIB
Anda bisa menjadi kolumnis !
Kriteria (salah satu): akademisi, pekerja profesional atau praktisi di bidangnya, pengamat atau pemerhati isu-isu strategis, ahli/pakar di bidang tertentu, budayawan/seniman, aktivis organisasi nonpemerintah, tokoh masyarakat, pekerja di institusi pemerintah maupun swasta, mahasiswa S2 dan S3. Cara daftar baca di sini

APA yang dibayangkan sebagai badai sempurna (the perfect storm) pada ekonomi pascapandemi Covid-19, tak seseram yang terjadi. Angin sakal yang diramal bertiup kencang menghadang laju perahu ekonomi RI, beringsut mereda.

Meski awan dan titik badai tampak masih berdedai di horizon ekonomi dunia. Alhasil, ekonomi RI masih tumbuh ekspansif dengan laju pertumbuhan inflasi yang masih moderat.

BPS baru saja merilis berita statistik kinerja ekonomi sepanjang 2022 pada 1 Februari 2023. Alhasil, ekonomi persisten tumbuh 5,01 persen (year on year) dan tumbuh 5,31 persen (Cumulative to Cumulative/C-to-C).

Tumbuh di atas 5 persen sepanjang 2022 menggambarkan kebijakan makro ekonomi dan sasarannya on the right track, menjaga momentum pertumbuhan.

Dari sisi PDB sektoral, sektor-sektor yang melesat pertumbuhannya sepanjang 2022 adalah transportasi & pergudangan dengan laju pertumbuhan 16,99 persen (yoy) dengan share ke PDB 5,56 persen.

Kemudian akomodasi & makan minum 13,81 persen (yoy) dengan share ke PDB 2,49 persen serta jasa lainnya 11,14 persen dengan share ke PDB 1,86 persen.

Laju pertumbuhan yang ciamik pada sektor-sektor PDB dimaksud, didorong oleh kebijakan pencabutan PPKM pascamelandainya Covid-19.

Menurut data BPS, industri makanan dan minuman tumbuh sebesar 4,90 persen, didorong oleh peningkatan permintaan beberapa komoditas makanan dan minuman di dalam negeri serta meningkatnya ekspor CPO.

Industri logam dasar tumbuh 14,8 persen didorong peningkatan kapasitas produksi di sentra tambang ditunjang dengan membaiknya harga komoditas di pasar ekspor.

Sementara, pertumbuhan sektor pertanian masih di bawah level pra-pandemi. Peternakan tumbuh 6,24 persen, didorong oleh peningkatan produksi unggas dalam negeri dan peningkatan permintaan luar negeri untuk produk ternak unggas dan hasilnya.

Tanaman hortikultura tumbuh 4,22 persen, ditopang oleh peningkatan permintaan luar negeri terhadap buah dan sayur dari Indonesia.

Tanaman pangan hanya tumbuh sebesar 0,08 persen, didorong oleh peningkatan luas panen dan produksi tanaman padi.

Ada tiga pilar yang mendorong capaian pertumbuhan ekonomi sepanjang 2022. Pertama, surplus neraca perdagangan dari windfall export komoditas, penerimaan pajak yang over target serta konsumsi yang terjaga dan bertumbuh, meski dibayangi oleh inflasi akibat harga pangan dan energi yang bergejolak.

Kendatipun demikian, ada catatan yang perlu disertakan dalam kinerja ekonomi sepanjang tahun 2022.

Pertama, dengan pertumbuhan 5,31 (yoy), berarti masih di bawah batas atas asumsi APBN 2022 sebesar 5,4 persen. Artinya ada target yang belum tercapai, meski pemerintah sudah bekerja keras.

Dengan pertumbuhan ekonomi kumulatif 2022 sebesar 5,31 persen (yoy), berarti pertumbuhan ekonomi lebih tinggi dari inflasi aktual 5,28 persen (yoy).

Spread antara pertumbuhan ekonomi dan inflasi yang tak terlalu jauh, menggambarkan kualitas pertumbuhan ekonomi masih terjaga. Karena saat ekonomi tumbuh, pasti diiringi dengan kenaikan harga barang dan jasa.

Dengan laju pertumbuhan inflasi dan pertumbuhan ekonomi yang tak terlalu lebar, menggambarkan bahwa bauran kebijakan dalam menjangkar inflasi dilakukan dengan tingkat presisi yang baik.

Output-nya adalah inflasi yang moderat dan berada di bawah pertumbuhan ekonomi kumulatif.

Melalui kebijakan moneter, BI mampu menjangkar inflasi melalui policy rate dan kebijakan makroprudensial. Sementara dari sisi fiskal, pemerintah memperketatkan government spending dan menaikan pajak.

Sementara untuk momoderasi inflasi harga bergejolak pangan dan energi, APBN mempertebal bantalan sosial, meregulasi 2 persen APBD dari DTU (dana transfer umum), untuk memperkuat rantai suplai pangan di daerah dan insentif untuk transportasi.

Bauran kebijakan dimaksud dalam rangka menjaga stabilitas supply and demand di masyarakat sehingga inflasi dapat terkendali. Efektivitas bauran kebijakan dalam mengendalikan inflasi, terlihat dari inflasi yang turun secara sustain.

Hal tersebut bisa dilihat dari data historis inflasi kuartal terakhir tahun 2022. Dari inflasi sebesar 5,95 persen (yoy) pada September 2022, lalu berangsur turun menjadi 5,51 persen (yoy) pada Desember 2022. Dan Januari 2023, inflasi masih konsisten turun menjadi 5,28 persen (yoy).

Tak ada gading yang tak retak

Namun tak ada gading yang tak retak. Pertumbuhan ekonomi yang baik, menyisakan catatan kemiskinan yang meningkat.

Jumlah penduduk miskin pada September 2022 sebesar 26,36 juta orang, naik 0,20 juta orang terhadap Maret 2022 dan turun 0,14 juta orang terhadap September 2021.

Persentase penduduk miskin pada September 2022 sebesar 9,57 persen, naik 0,03 persen poin terhadap Maret 2022 dan turun 0,14 persen poin terhadap September 2021.

Berbagai program social safety net sudah dikerahkan melalui APBN. Hal ini dilakukan untuk memperkuat daya beli masyarakat.

Sehingga meskipun inflasi harga yang ditetapkan pemerintah (administered price) melesat demikian juga inflasi harga bergejolak, namun pemerintah menyiapkan kebijakan mitigasi sehingga daya beli terjaga dan tidak perosok ke kolong kemiskinan.

Termasuk penggunaan alokasi dana desa (ADD) sebagai BLT dana desa dan PKH (program keluarga harapan), bantuan pangan tunai, serta subsidi upah pekerja dengan gaji di bawah Rp 5 juta/bulan, untuk memitigasi dampak inflasi pada masyarakat miskin dan rentan miskin.

Namun, efektivitas kebijakan tersebut, terkendala oleh data kelompok penerima manfaat yang kurang akurat. Termasuk data penduduk miskin yang berbeda-beda antara kementerian/lembaga.

Tak luput, data penerima Bansos fiktif, data ganda penerima manfaat yang acap kali membuat program Bansos salah sasaran dan korupsi Bansos.

Sinkronisasi data antarkementerian/lembaga dan pemutakhiran data masyarakat miskin atau 40 persen kelompok dengan pendapatan terbawah ini perlu dilakukan, agar berbagai program social safety net mampu memperkuat daya beli masyarakat.

Khususnya mereka yang rentan miskin, agar tak jatuh ke liang kemiskinan. Tentu dengan harapan, kinerja ekonomi tak sekadar tumbuh secara angka-angka statistik, tapi pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan inklusif.

Ekonominya tumbuh, kue ekonomi dirasakan semua lapisan masyarakat dengan gini ratio yang rendah serta menurunnya angka kemiskinan. Semoga.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Artikel ini merupakan bagian dari Lestari KG Media, sebuah inisiatif untuk akselerasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Selengkapnya

A member of
Video rekomendasi
Video lainnya


Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com