LKPP Targetkan Transaksi e-Katalog 2023 Sebesar Rp 500 Triliun, Produk Impor Dibatasi

BANDUNG, KOMPAS.com - Lembaga Kebijakan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Pemerintah Indonesia menargetkan transaksi Rp 500 triliun di e-katalog pada 2023 dengan 5 juta produk.

“Pada Tahun Anggaran 2023, LKPP akan terus berupaya meningkatkan kualitas pengadaan dengan membatasi penggunaan produk impor dan memperkuat kebijakan terkait pengadaan barang/jasa ini," ujar Kepala LKPP Hendrar Prihadi dalam rilis yang diterima Kompas.com.

Hendrar menjelaskan, meningkatnya peran PDN dan produk dari UMK Koperasi dapat mengakselerasi pemulihan ekonomi dan membangun kekuatan industri dalam negeri.

Per 28 November 2022, tercatat 2.204.051 produk telah tayang pada Katalog Elektronik LKPP dengan total transaksi lebih dari Rp 75 triliun.

LKPP juga mencatat, hingga 18 November 2022, sebanyak 15.870 produk telah dibekukan dan 4.937 produk telah turun tayang dari e-katalog.

Baca juga: Kepala LKPP Akui Sistemnya Bikin Bingung dan Dikeluhkan Lemot

Menurut dia, jumlah tayang produk di katalog elektronik tahun lalu telah melampaui target yang ditetapkan Presiden Joko Widodo.

Demikian pula jumlah transaksi yang ditargetkan tercapai selama 2023, pemerintah mengalokasikan sebesar 95 persen di dalamnya merupakan PDN (produk dalam negeri).

Keduanya, sambung dia, merupakan bentuk keseriusan LKPP menjalankan amanat Presiden dalam Inpres 2 Tahun 2022 tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi Dalam Rangka Menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia Pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Presiden Republik Indonesia.

Di sisi lain, Hendi tidak memungkiri, pengembangan e-katalog oleh LKPP mengalami keterbatasan. Untuk itu, LKPP menggandeng Badan Usaha Milik Negara (BUMN) terkait sebagai upaya mempercepat transformasi digital di lembaga.

Baca juga: Kepala LKPP Soroti Banyak ASN Takut Terlibat Proses Pengadaan Barang dan Jasa

Rahmat Danu Andika, Project Leader Digitalisasi Pengadaan Pemerintah menjelaskan, kolaborasi dengan BUMN merupakan upaya LKPP dalam mencapai target-target yang ditetapkan.