Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Henry MP Siahaan
Advokat, Peneliti, dan Dosen

Advokat, peneliti, dan dosen

Melawan Uni Eropa dan Membenahi Ekosistem Persawitan Nasional

Kompas.com - 11/02/2023, 14:31 WIB
Anda bisa menjadi kolumnis !
Kriteria (salah satu): akademisi, pekerja profesional atau praktisi di bidangnya, pengamat atau pemerhati isu-isu strategis, ahli/pakar di bidang tertentu, budayawan/seniman, aktivis organisasi nonpemerintah, tokoh masyarakat, pekerja di institusi pemerintah maupun swasta, mahasiswa S2 dan S3. Cara daftar baca di sini

Saya justru khawatir bila suatu hari nanti, ketika perusahaan mampu mengikuti peraturan ISPO dan RSPO, maka siapa yang akan mau membeli sawit dari petani?

Sebagai catatan saja, RSPO merupakan asosiasi nirlaba internasional yang berdiri pada tahun 2004 dan mempersatukan para pemangku kepentingan dari tujuh sektor industri minyak sawit yang bertujuan mengembangkan dan mengimplementasikan standar global untuk minyak sawit berkelanjutan (Certified Sustainable Palm Oil/CSPO).

Sedangkan ISPO adalah suatu kebijakan yang diambil oleh Pemerintah Indonesia dalam hal ini Kementerian Pertanian dengan tujuan meningkatkan daya saing minyak sawit Indonesia di pasar dunia, dan ikut berpartisipasi dalam rangka memenuhi komitmen Presiden Republik Indonesia untuk mengurangi gas rumah kaca serta memberi perhatian terhadap masalah lingkungan.

Kegelisahan ini akhirnya menggerakkan semua produksi agar diproses di daerah Seruyan sebuah kawasan pengolahan sawit di Provinsi Kalimantan Tengah dan disertifikasi sebagai produk sawit berkelanjutan. Atau lebih dikenal dengan singkatan sertifikasi yurisdiksi.

Sebenarnya, petani sendiri sudah memahami perihal perkebunan berkelanjutan. Pasalnya sudah menjadi tuntutan pasar saat sekarang ini.

Namun memang butuh waktu, pasalnya sejauh ini petani mandiri masih banyak belum bergabung ke dalam wadah semacam kelompok petani. Alhasil, informasi dan pengetahuan perihal perkebunan berkelanjutan masih berjalan lambat.

Berdasarkan data sampai hari ini, luas areal perkebunan kelapa sawit di Indonesia selama tujuh tahun terakhir cenderung menunjukkan peningkatan, naik sekitar 3,27 persen sampai dengan 1,33 persen per tahun.

Pada tahun 2009, lahan perkebunan kelapa sawit Indonesia tercatat seluas 7,95 juta ha, meningkat menjadi 10,46 juta ha pada tahun 2013.

Pada tahun 2014, diperkirakan luas areal perkebunan sawit masih meningkat sebesar 4,69 persen tahun 2013 menjadi 10,96 juta ha dan tahun 2015 meningkat sebesar 4,46 persen menjadi 11,44 juta ha.

Indonesia masih memuncaki posisi teratas produsen CPO terbesar di dunia. Indonesia adalah produsen 40 juta ton lebih minyak sawit, sedangkan Malaysia 30 ton. Kedua negara ini menguasai 85 persen produksi sawit dunia.

Sayangnya, Indonesia masih kesusahan untuk memasarkan produk CPO. Isu lingkungan terus saja menghantam, padahal Indonesia telah memiliki ISPO yang semestinya mampu menepis tudingan-tudingan negatif produk CPO.

Lalu bagaimana dengan petani sawit? Sudah terlalu banyak lahan yang berubah menjadi perkebunan sawit, baik yang dibuka oleh korporasi multinasional maupun oleh petani secara mandiri.

Sebagian besar, pada awal booming commodities awal tahun 2000-an lalu, terlihat cukup besar imbasnya terhadap peningkatan kesejahteraan petani.

Namun seiring berjalannya waktu, harga minyak dunia makin melandai, harga komoditas pun terbawa jatuh, berbagai isu mulai mencongkaki geliat bisnis sawit ini.

Petani menjadi salah satu pihak yang terpukul. Harga rendah menjadi pemandangan yang biasa lantaran tak memiliki standar produksi (mulai dari penanaman, pemupukan, perawatan buah, sampai panen) yang diakui pihak pengolah.

Hari ini dunia sawit alih-alih membaik, justru kian tak pasti, terutama untuk kalangan petani. Dan belakangan ditambah pula dengan kebijakan yang diambil Uni Eropa tersebut.

Bagaimana pemerintah menyikapi tudingan bahwa CPO dan sawit Indonesia dianggap tidak ramah lingkungan?

Selain terus memperkenalkan RSPO dan ISPO, sebenarnya pada tahun 2016 lalu, pemerintah sudah menyiapkan moratorium untuk lahan kelapa sawit dan lahan tambang.

Menurut Presiden RI Joko Widodo kala itu, lahan kelapa sawit yang telah ada saat ini dinilai sudah cukup dan dapat ditingkatkan lagi kapasitas produksinya dengan memaksimalkan potensi yang ada.

Menurut dia, asalkan pemilihan bibitnya benar, serta dikerjakan dengan baik, maka produksi sawit diperkirakan bisa lebih dari dua kali lipat.

Keputusan pemerintah untuk memoratorium lahan kelapa sawit ketika itu diharapkan menjadi kesempatan untuk meningkatkan kapasitas produksi kebun kelapa sawit yang dimiliki masyarakat.

Data sementara menunjukkan bahwa tingkat produktivitas perkebunan rakyat masih sekitar 4 juta ton per tahun. Jumlah ini tentu masih bisa ditingkatkan sama dengan tingkat produktivitas perkebunan milik perusahaan swasta, yakni menjadi 6-8 juta ton per tahun.

Kebijakan tersebut memang selayaknya harus dicermati dan dievaluasi secara inkremental dan simultan karena masih banyak warga yang bergantung pada perkebunan kelapa sawit.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Watsons Buka 3 Gerai di Medan dan Batam, Ada Diskon hingga 50 Persen

Watsons Buka 3 Gerai di Medan dan Batam, Ada Diskon hingga 50 Persen

Spend Smart
Utang Pemerintah Kian Bengkak, Per Februari Tembus Rp 8.319,22 Triliun

Utang Pemerintah Kian Bengkak, Per Februari Tembus Rp 8.319,22 Triliun

Whats New
Heran Jasa Tukar Uang Pinggir Jalan Mulai Menjamur, BI Malang: Kurang Paham Mereka Dapat Uang Dari Mana...

Heran Jasa Tukar Uang Pinggir Jalan Mulai Menjamur, BI Malang: Kurang Paham Mereka Dapat Uang Dari Mana...

Whats New
Dongkrak Performa, KAI Logistik Hadirkan Layanan 'Open Side Container'

Dongkrak Performa, KAI Logistik Hadirkan Layanan "Open Side Container"

Whats New
Sumbangan Sektor Manufaktur ke PDB 2023 Besar, Indonesia Disebut Tidak Alami Deindustrialisasi

Sumbangan Sektor Manufaktur ke PDB 2023 Besar, Indonesia Disebut Tidak Alami Deindustrialisasi

Whats New
Harga Bahan Pokok Jumat 29 Maret 2024, Harga Ikan Tongkol Naik

Harga Bahan Pokok Jumat 29 Maret 2024, Harga Ikan Tongkol Naik

Whats New
Modal Asing Kembali Cabut dari RI, Pekan Ini Nilainya Rp 1,36 Triliun

Modal Asing Kembali Cabut dari RI, Pekan Ini Nilainya Rp 1,36 Triliun

Whats New
Kerap Kecelakaan di Perlintasan Sebidang, 5 Lokomotif KA Ringsek Sepanjang 2023

Kerap Kecelakaan di Perlintasan Sebidang, 5 Lokomotif KA Ringsek Sepanjang 2023

Whats New
Kemenag Pastikan Guru PAI Dapat THR, Ini Infonya

Kemenag Pastikan Guru PAI Dapat THR, Ini Infonya

Whats New
Harga Emas Antam Meroket Rp 27.000 Per Gram Jelang Libur Paskah

Harga Emas Antam Meroket Rp 27.000 Per Gram Jelang Libur Paskah

Whats New
Kapan Seleksi CPNS 2024 Dibuka?

Kapan Seleksi CPNS 2024 Dibuka?

Whats New
Info Pangan 29 Maret 2024, Harga Beras dan Daging Ayam Turun

Info Pangan 29 Maret 2024, Harga Beras dan Daging Ayam Turun

Whats New
Antisipasi Mudik Lebaran 2024, Kemenhub Minta KA Feeder Whoosh Ditambah

Antisipasi Mudik Lebaran 2024, Kemenhub Minta KA Feeder Whoosh Ditambah

Whats New
Jokowi Tegaskan Freeport Sudah Milik RI, Bukan Amerika Serikat

Jokowi Tegaskan Freeport Sudah Milik RI, Bukan Amerika Serikat

Whats New
Astra Infra Group Bakal Diskon Tarif Tol Saat Lebaran 2024, Ini Bocoran Rutenya

Astra Infra Group Bakal Diskon Tarif Tol Saat Lebaran 2024, Ini Bocoran Rutenya

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com