Mei 2023, Pemerintah Lanjutkan Pembahasan RUU Perkoperasian

JAKARTA, KOMPAS.com - Rancangan Undang-Undang (RUU) Perkoperasian akan kembali dibahas pada Mei 2023 mendatang. Deputi Bidang Perkoperasian Kementerian Koperasi dan UKM, Ahmad Zabadi mengatakan saat ini pemerintah sedang melakukan pembahasan di tingkat Panitia Antar Kementerian (RAK).

"Sehingga, pembahasan lanjut RUU Perkoperasian dalam timeline kami diharapkan dapat dibahas pada bulan Mei 2023," kata Ahmad Zabadi dikutip dari Kontan.co.id, Sabtu (11/2/2023).

Selanjutnya, setelah melakukan pembahasan tersebut akan dilakukan harmonisasi dan pemerintah akan menyampaikan ke DPR pada kuartal kedua tahun ini.

Baca juga: Banyak Anak, Banyak Rezeki Masihkah Berlaku?

Sehingga, pada 2023 ini segera terbit UU Perkoperasian yang baru sebagai pengganti UU No 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.

"InsyaaAllah jika pembahasannya sesuai timeline, maka tahun 2023 kita memiliki UU Perkoperasian yang baru," pungkasnya.

Diketahui, UU Nomor 25 Tahun 1992 diberlakukan kembali setelah UU Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian dibatalkan dan dinyatakan tidak konstitusional oleh Mahkamah Konstitusi melalui judicial review.

Baca juga: Kelas Rawat Inap BPJS Kesehatan Akan Diubah, Begini Polanya

Namun demikian, saat ini UU tersebut dianggap tidak lagi relevan dengan tantangan zaman dan kebutuhan koperasi di era digital saat ini.

Untuk itu, Kementerian Koperasi dan UKM menginisiasi penyusunan RUU Perkoperasian yang melibatkan peran aktif gerakan koperasi dan pemangku kepentingan terkait lainnya. 

Revisi UU Perkoperasian sudah mendesak

Sebelumnya, Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengatakan, revisi UU Perkoperasian mendesak untuk segera dilakukan.

Oleh karena itu, pemerintah akan meminta pengertian DPR untuk mempercepat revisi UU koperasi karena sangat banyak penipuan berkedok koperasi.

"Diharapkan semua penipuan berkedok koperasi bisa diakhiri dan ditangkap," ujar dia, Minggu (29/1/2023).

Baca juga: Melawan Uni Eropa dan Membenahi Ekosistem Persawitan Nasional

Lebih lanjut, Mahfud mengatakan, pemerintah juga segera melaksanakan putusan PKPU yang untuk mengambil aset milik KSP untuk dibagi kepada anggota.

Terkait dengan putusan bebas dari Pengadilan Negeri Jakarta Barat terhadap terdakwa Henry Surya dalam kasus penipuan dan penggelapan dana di Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Indosurya, pihaknya akan menempuh jalur kasasi.

“Putusan kasus Indosurya membuat Indonesia terkejut, pemerintahnya dan rakyatnya. Kasus Indosurya sudah dibahas lama dan dinyatakan sebagai perbuatan hukum yang sempurna sebagai pelanggaran pidana baik oleh Kepolisian RI, Kejaksaan Agung dan PPATK tetapi dinyatakan bebas oleh pengadilan,” kata dia.

Baca juga: Melawan Uni Eropa dan Membenahi Ekosistem Persawitan Nasional

Mahfud menegaskan, pelanggaran pidana yang dilakukan oleh terdakwa sudah jelas, melanggar UU Perbankan pasal 46 karena menghimpun dana dari masyarakat tanpa izin. Kalau alasannya adalah mengatasnamakan koperasi, 23.000 orang yang menyimpan dana di KSP tersebut bukan anggota koperasi.

“Kita tidak boleh kalah untuk menegakkan hukum dan kebenaran. Pemerintah, Kejaksaan Agung akan kasasi. Kita juga akan membuka kasus baru dari perkara ini karena tempus delicti dan locus delictinya, karena korbannya masih banyak. Kita tidak boleh kalah untuk mendidik bangsa ini berpikir secara jernih dalam penegakan hukum,” terang dia. (Reporter: Lailatul Anisah | Editor: Handoyo) 

Sebagian artikel ini telah tayang di Kontan.co.id dengan judul "Mei 2023, RUU Perkoperasian Mulai Dibahas Kembali".