Peneliti CIPS: Peran Bulog dalam Rantai Pasok Beras Perlu Dievaluasi

JAKARTA, KOMPAS.com - Center for Indonesian Policy (CIPS) menilai pemerintah perlu meninjau kembali peran Bulog dalam rantai pasok beras untuk memastikan efektivitasnya dan menciptakan pasar beras yang tidak rentan terhadap fluktuasi harga.

Peneliti Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) Hasran mengatakan, keterlibatan Bulog terlibat di tingkat hulu dan hilir dalam rantai pasok beras ditetapkan oleh Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2016 Pasal 3 ayat 2.

Menurut Hasran, masalah muncul karena di tingkat hulu, Bulog harus melakukan pengadaan beras dari petani.

"Tidak seperti pihak swasta, Bulog harus membeli beras dengan semua tingkat kualitas dan menyimpan stok penyangga sebagai cadangan nasional di gudangnya," ujar Hasan dalam siaran persnya, Senin (13/2/2023).

Baca juga: CIPS: Peningkatan Produktivitas Pangan Jangan Andalkan Pembukaan Lahan

Lebih lanjut Hasran mengatakan, Bulog menggunakan biaya pemerintah saat bersaing dengan pihak swasta dalam pengadaan beras. Penugasan untuk menjaga stok nasional memunculkan biaya tambahan yang tidak sedikit.

Walaupun beras dikonsumsi di seluruh wilayah Indonesia, namun produksinya terkonsentrasi di Pulau Jawa.

Data BPS 2021 menyebut pada 2020, produsen utama beras di Indonesia adalah Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat dengan total produksi Gabah Kering Giling (GKG) masing-masing sejumlah 9,94 juta ton, 9,48 juta ton dan 9,01 juta ton. 

Baca juga: CIPS: Indonesia Butuh Kebijakan dan Visi Jangka Panjang Terkait CPO

Hal inilah yang membuat perdagangan beras tidak terhindarkan yang timbul akibat perbedaan ongkos produksi beras di setiap wilayah.

"Bersaing dengan swasta akan selalu membuat Bulog menjadi pihak yang merugi karena swasta bisa menawarkan harga beras yang lebih tinggi kepada petani dan meminta kualitas beras yang lebih baik," jelasnya.

Terkait tingginya harga beras saat ini, Bulog mengklaim telah mendistribusikan 100.000 ton beras melalui Operasi Pasar yang berlaku sejak 17 Januari 2022, untuk menjaga agar kenaikan harga tetap terkendali.