JAKARTA, KOMPAS.com - Rencana Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menerapkan sistem electronic road pricing (ERP) atau jalan berbayar menuai sorotan dari berbagai kalangan.
Direktur Eksekutif Pusat Studi Perkotaan Nirwono Joga mengatakan, Pemprov DKI harus mengkaji ulang beberapa poin penting dan tidak terpaku pada opsi ERP saja, tetapi penunjang angkutan publik juga mesti diperhatikan.
“ERP ini sebaiknya jangan diberlakukan dulu di lokasi-lokasi yang ada pemukimannya. Masyarakat yang sudah tinggal puluhan tahun di situ dan belum tentu menggunakan transportasi publik pasti akan komplain. Pertanyaannya, apakah kalau ERP ini diterapkan, kemacetan akan berkurang? Belum tentu juga kan,” kata dia dalam keterangan tertulisnya, Senin (13/2/2023).
Baca juga: Tolak Penerapan ERP, Serikat Pekerja Angkutan: Rugikan Masyarakat
Sejauh ini, kata dia, baru ada beberapa ruas jalan yang paling siap fasilitas angkutan publiknya. Jalan tersebut yakni Jalan Sudirman-Thamrin, MT Haryono, Gatot Subroto, dan Rasuna Said.
Sementara di beberapa ruas jalan lain masih ada pemukiman sehingga masyarakat yang tinggal di wilayah tersebut akan merasa dirugikan jika ERP diterapkan.
Lebih lanjut kata Nirwono, ada beberapa opsi lain yang dapat dilakukan dalam rangka mengurangi kemacetan. Salah satunya adalah pengenaan biaya parkir progresif.
Baca juga: Soal ERP, Serikat Pekerja: Tidak Efektif, Pengguna Jalan seperti Dipalak...
Misalnya, untuk tarif parkir yang lokasinya berada semakin ke pusat kota, maka tarif parkirnya semakin mahal. Selain itu, juga perlu disediakan kantong-kantong parkir yang nyaman dan dekat dengan transportasi publik.
“Jadi ada alternatif-alternatif lain yang diberikan kepada masyarakat sehingga masyarakat bisa melihat mana nanti yang bisa menekan atau mengurai kemacetan lalu lintas,” kata dia.
Menurut Nirwono hal yang terpenting adalah menata kawasan secara keseluruhan. Sebelum rencana penerapan ERP ini, sebenarnya Pemprov DKI Jakarta sudah menerapkan sistem 3-in-1 dan ganjil-genap.
Baca juga: Penerapan ERP 2020 Akan Gunakan Tarif Progresif, jika...
Namun, upaya-upaya yang diciptakan untuk mengurangi volume kendaraan di jalan-jalan sibuk tersebut terbukti tidak berjalan efektif dalam mengurai kemacetan.
Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!
Syarat & KetentuanPeriksa kembali dan lengkapi data dirimu.
Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.
Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.