Soal Pengelolaan Dana Pensiun BUMN, Erick Thohir: Saya Takut di Kemudian Hari Jadi Bom Waktu...

JAKARTA, KOMPAS.com – Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengatakan, defisit dana pensiun yang dikelola oleh perusahaan BUMN totalnya hampir Rp 10 triliun atau lebih tepatnya Rp 9,8 triliun.

“Ini ada defisit Rp 9,8 triliun tahun 2021, dan ini sangat besar. Ini terdiri dari mayoritas BUMN, dimana 35 persen sehat, dan sisanya belum sehat,” kata Erick dalam Rapat Terbatas dengan Komisi VI DPR RI, Senin (13/2/2023).

Erick Thohir menambahkan, masalah pengelolaan dana pensiun di perusahaan BUMN menjadi isu besar di 2023. Dia mengatakan hampir 1 tahun dirinya bersama wakil menteri BUMN membenahi masalah Jiwasraya dan Asabri, sehingga lengah dengan dana pensiun BUMN.

Baca juga: Erick Thohir: Bulog dan RNI Butuh Rp 40 Triliun untuk Amankan Stok Pangan

“Karena di undang-undangnya seluruh dana pensiun dikelola oleh masing-masing perusahaan, yang kontrol dan konsolidasinya, ini saya takut kemudian hari menjadi bom waktu,” ungkap Erick.

Dia menjelaskan, jika dibandingkan antra aset dana pensiun dan PDB Indonesia, dengan negara lain, Indonesia masih sangat rendah yakni 5,8 persen. Sementara Filipina 10,8 persen, dan malaysia 22 persen.

“Ini kenapa (sebab) ketidakmmpuan dana pensiun membayar manfaat penerima pensiunan atau penerima manfaat secara kompehensif. Artinya ketika kita sudah memperbaiki BUMN seperit ini bicara laba, tapi kedepannya pensiunan tidak mendapat pensiunnya,” ujar Erick.

Baca juga: Stafsus Erick Thohir: Berkas Dugaan Korupsi Dana Pensiun BUMN Sudah di Tangan KPK

“Kita bicara BUMN sehat, tapi ketika pekerjanya pensiun, tidak ada (dana pensiunnya). Ini akan menjadi ledakan jika kita tidak intervensi saat ini,” tegasnya.

Mantan Presiden Inter Milan itu menegaskan, kesehatan dana pensiun dan kinerja BUMN harus selaras. Hal ini dinilai merupakan bagian dari pengelolaan keuangan perusahaan, sehingga diharapkan perusahaan mendorong transformasi agar penerima manfaat terjamin.

“Kesehatan dana pensiun dan BUMN harus diselaraskan. Kita sudah mulai dari September 2022, kita mengeluarkan surat arahan uji tuntas dana pensiun yang dipimpin oleh direktur keuangan dan direktur SDM masing-masing BUMN. Kita juga sudah mengeluarkan petunjuk teknis hingga mengajak KPK,” tegas Erick Thohir.

Baca juga: Wamen BUMN: Pengelola Dana Pensiun Harus Paham Investasi