Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Tanya-tanya Pajak di Kompas.com
Konsultasi dan Update Pajak

Tanya-tanya Pajak merupakan wadah bagi Sahabat Kompas.com bertanya (konsultasi) dan memperbarui (update) informasi seputar kebijakan dan praktik perpajakan.

10 Poin Penting Perubahan Aturan PPN dan PPnBM di PP Nomor 44 Tahun 2022

Kompas.com - 13/02/2023, 22:57 WIB
Anda bisa menjadi kolumnis !
Kriteria (salah satu): akademisi, pekerja profesional atau praktisi di bidangnya, pengamat atau pemerhati isu-isu strategis, ahli/pakar di bidang tertentu, budayawan/seniman, aktivis organisasi nonpemerintah, tokoh masyarakat, pekerja di institusi pemerintah maupun swasta, mahasiswa S2 dan S3. Cara daftar baca di sini

 

PEMERINTAH menerbitkan aturan pelaksanaan baru terkait pajak pertambahan nilai (PPN) dan pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM), yaitu Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 44 Tahun 2022. Penerbitan PP Nomor 44 Tahun 2022 sekaligus mencabut PP Nomor 1 Tahun 2012.

Berlaku sejak diundangkan pada 2 Desember 2022, PP Nomor 44 Tahun 2022 memberikan setidaknya 10 poin penting perubahan dibanding aturan sebelumnya. Lima dari 10 poin perubahan tersebut adalah ketentuan baru, sementara lima yang lain merupakan penyesuaian ketentuan PPN dan PPnBM dari regulasi sebelumnya.

Dalam penjelasan PP Nomor 44 Tahun 2022, pemerintah menyatakan bahwa perubahan ketentuan ini dilakukan untuk memberikan kepastian hukum, penyederhanaan administrasi, serta memberikan kemudahan dan keadilan di bidang PPN dan PPnBM kepada wajib pajak.

PP Nomor 44 Tahun 2022 juga merupakan salah satu aturan turunan dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP).

Baca juga: Poin Penting Perubahan dan Tambahan Aturan Pajak di UU HPP

5 ketentuan baru soal PPN dan PPnBM

Ada lima poin penting tambahan baru ketentuan terkait PPN dan PPnBM di PP Nomor 44 Tahun 2022, yaitu: 

1. Pihak lain pemungut PPN dan PPnBM

PP Nomor 44 Tahun 2022 mengatur soal penunjukan pihak lain untuk memungut, menyetor, dan melaporkan PPN dan atau PPnBM. Pihak lain yang dimaksud adalah pedagang, penyedia jasa, dan atau penyelenggara perdagangan melalui sistem elektronik (PMSE).

2. Barang pemakaian sendiri

Pengenaan PPN atau PPnBM atas barang kena pajak yang dipakai sendiri sekarang tidak lagi ada pembedaan antara barang produksi dan konsumsi.

Baik pemakaian sendiri untuk tujuan produksi maupun bukan produksi tetap terutang PPN dan atau PPnBM, sebagaimana ketentuan Pasal 6 ayat (3) PP Nomor 44 Tahun 2022. 

"Pemakaian sendiri Barang Kena Pajak dan / atau Jasa Kena Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) merupakan pemakaian atau pemanfaatan untuk kepentingan Pengusaha sendiri, pengurus, atau karyawan, baik produksi sendiri maupun bukan produksi sendiri." 

Dalam aturan sebelumnya, pemakaian sendiri barang kena pajak untuk kegiatan produksi tidak terutang pajak atau mendapat fasilitas dibebaskan dari pengenaan PPN. 

Diatur dalam pasal yang sama, pemerintah juga menegaskan ketentuan PPN atas pemberian cuma-cuma dianggap sebagai penyerahan barang dan/atau jasa kena pajak dan dikenakan PPN .

3. Pajak atas agunan

Penyerahan agunan oleh kreditur kepada pembeli ditetapkan sebagai barang kena pajak dan harus dikenai PPN atau PPnBM. Ketentuan ini diatur di dalam Pasal 10 PP Nomor 44 Tahun 2022. Dalam pasal yang sama disebutkan pula beberapa jenis agunan yang penyerahannya dikenai PPN, yaitu:  

  • hak tanggungan atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah
  • jaminan fidusia
  • hipotek
  • gadai atau pembebanan sejenis lainnya

4. Transaksi syariah yang bebas PPN dan PPnBM

Penyerahan barang melalui skema transaksi pembiayaan syariah tidak dikenai PPN ketika barang kena pajak tersebut dikembalikan kepada pihak yang menyerahkannya.

Merujuk ketentuan Pasal 12 PP Nomor 44 Tahun 2022, yang dimaksud penyerahan barang kena pajak dalam skema transaksi syariah di sini adalah yang terkait dengan penerbitan sukuk dan perdagangan di pasar komoditas syariah.  

5. PPN dan PPnBM besaran tertentu

Pemerintah mengatur tersendiri soal pemungutan dan penyetoran PPN atau PPnBM menggunakan besaran tertentu, untuk pelaku usaha yang memiliki jumlah peredaran usaha dalam satu tahun di bawah nilai tertentu, melakukan kegiatan usaha tertentu, dan/atau melakukan penyerahan barang atau jasa kena pajak tertentu.

Sebagaimana ketentuan Pasal 15 PP Nomor 44 Tahun 2022, besaran tertentu yang dimaksud merupakan hasil perkalian antara tarif berformula tertentu dan dasar pengenaan pajak berupa harga jual, penggantian, atau nilai tertentu.

Ketentuan baru lain

Ketentuan baru lain dalam PP Nomor 44 Tahun 2022 terkait PPN dan PPnBM adalah terkait penggunaan dokumen tertentu yang dipersamakan dengan faktur pajak. Ketentuan baru ini diatur di dalam Pasal 28, 29, dan 30 PP Nomor 44 Tahun 2022.

Ilustrasi barang yang transaksi jual belinya terkena pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM).SHUTTERSTOCK/TXKING Ilustrasi barang yang transaksi jual belinya terkena pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM).

5 penyesuaian ketentuan

PP Nomor 44 tahun 2022 juga menyesuaikan sejumlah substansi yang sebelumnya diatur di PP Nomor 1 Tahun 2012. Berikut ini lima substansi yang mengalami penyesuaian ketentuan terkait PPN dan PPnBM di PP Nomor 44 Tahun 2022: 

1. Cara setor PPN dan PPnBM

Pembeli atau penerima jasa yang bertanggung jawab secara renteng sekarang bisa melaksanakan kewajiban PPN dan PPnBM dengan cara membuat surat setoran pajak (SSP) atau secara self assesment, di samping bisa juga ditagih melalui penerbitan surat ketetapan pajak (SKP).

Pada beleid sebelumnya, PPN dan atau PPnBM untuk pembeli atau penerima jasa hanya dapat ditagih dengan penerbitan SKP. 

2. PPN barang lelang

Pemerintah mempertegas ketentuan PPN dan PPnBM pada kegiatan lelang. Dalam Pasal 9 ayat (1) PP Nomor 44 Tahun 2022 dinyatakan, penyerahan barang kena pajak melalui penyelenggara lelang tetap dikenai PPN.

Ayat 2 dari pasal ini menyatakan, barang kena pajak sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (1) PP Nomor 44 Tahun 2022 itu termasuk yang tidak jelas pemiliknya. Pengaturan lebih lanjut tentang pengenaan PPN dan PPnBM atas barang lelang ini akan diatur lebih lanjut melalui aturan teknis. 

Dalam aturan lama, barang yang diserahkan melalui juru lelang dikenai PPN dan atau PPnBM, dengan faktur pajak harus dikeluarkan oleh pemilik barang. Jika tidak ada dari pemilik barang, faktur pajak dibuat sendiri oleh penerima barang menggunakan SSP.

3. Formula penghitungan PPN 

Pemerintah menyesuaikan formula penghitungan PPN terutang yang sudah menjadi bagian dari harga atau nilai pembayaran. 

Di aturan sebelumnya, penetapan PPN atau PPnBM terutang menggunakan formula 10/110 x harga atau nilai pembayaran.

Di aturan baru, tepatnya pada Pasal 17 PP Nomor 44 Tahun 2022, formula perhitungan PPN adalah T/(100 persen + T) x harga atau nilai pembayaran, dengan T merupakan simbol dari besaran tarif PPN yang berlaku.

Ini terkait dengan besaran tarif PPN yang oleh UU HPP dinaikkan dari 10 persen menjadi 11 persen mulai 2022 dan dapat naik lagi menjadi 12 persen selambat-lambatnya pada 2025.

4. PPN dan PPnBM karena pemeriksaan

Melalui PP Nomor 44 Tahun 2022, pemerintah menegaskan bahwa dasar pengenaan PPN dan atau PPnBM yang timbul akibat pemeriksaan mengacu pada hasil pemeriksaan. 

5. Penggunaan kurs pajak

Pemerintah menyesuaikan ketentuan terkait penggunaan kurs pajak yang dipakai untuk menghitung PPN dan atau PPnBM terutang atas transaksi dalam mata uang selain rupiah.

Sebagaimana dalam ketentuan lama, penghitungan PPN atau PPnBM terutang harus menggunakan mata uang rupiah. Jika transaksi menggunakan mata uang lain maka nominalnya harus dikonversi terlebih dahulu ke dalam rupiah menggunakan kurs pajak. 

Di dalam ketentuan baru, pemerintah mempertegas bahwa kurs pajak yang digunakan dalam perhitungan PPN dan PPnBM ini harus mengacu kepada ketetapan nilai tukar pada saat pembuatan faktur pajak atau dokumen tertentu yang dipersamakan dengan faktur pajak seharusnya.

Naskah lengkap PP Nomor 44 Tahun 2022

Berikut ini naskah lengkap PP Nomor 44 Tahun 2022 tentang Penerapan terhadap PPN dan PPnBM: 

 

Naskah: MUC/ASP/SYF, KOMPAS.com/PALUPI ANNISA AULIANI

 

 

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com