Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Apindo Sebut Pertumbuhan Ekonomi RI Tidak Berkualitas, Apa Alasannya?

Kompas.com - 14/02/2023, 00:36 WIB
Muhammad Idris

Penulis

Sumber Antara

KOMPAS.com - Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Hariyadi Sukamdani menyayangkan tingginya capaian investasi tidak sejalan dengan penyerapan tenaga kerja yang ada.

"Saya selalu bilang bolak-balik, apakah pertumbuhan ekonomi kita berkualitas? Menurut saya nggak," kata Hariyadi dalam peluncuran Apindo Business & Industry Learning Center (ABILEC) dikutip dari Antara, Selasa (14/2/2023).

Menurut dia, pertumbuhan ekonomi tidak berkualitas jika tidak dibarengi dengan serapan tenaga kerja.

"Kenapa? Pertumbuhan ekonominya tinggi, investasinya tinggi tetapi tidak bisa memberikan lapangan kerja yang besar untuk rakyatnya," tambah dia.

Baca juga: Selain Gaji, Ini 12 Tunjangan yang Bisa Didapat Anggota TNI

Mengutip data Badan Pusat Statistik (BPS), pertumbuhan ekonomi 2022 mencapai 5,31 persen. Pertumbuhan ini jauh lebih tinggi dari capaian pra pandemi yang rata-rata sebesar 5 persen dan merupakan capaian tertinggi sejak 2014 silam.

Dari sisi investasi, Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mencatat realisasi investasi sepanjang 2022 mencapai Rp 1.207,2 triliun, tumbuh 34 persen dibandingkan capaian tahun 2021 sebesar Rp 901,02 triliun.

Meski tumbuh gemilang, penyerapan tenaga kerja dari realisasi investasi tahun 2022 tercatat hanya 1,3 juta orang.

"Investasi 2022 Rp 1.207 triliun. Itu naiknya luar biasa tetapi yang kita prihatin, penyerapannya cuma 1,3 juta orang. Artinya Rp 1 triliun menghasilkan (lapangan pekerjaan bagi) cuma 1.081 orang," beber Hariyadi.

Baca juga: Gaji UMK atau UMR Palembang 2023 dan Semua Daerah Se-Sumsel

"Dibandingkan 9 tahun yang lalu, tahun 2013 pada waktu investasi kita hanya Rp 398 triliun, menciptakan 1,8 juta lapangan kerja atau Rp 1 triliun rasionya hampir 4.600 orang," katanya.

Hariyadi menilai kondisi tersebut mencerminkan terjadinya pola industri yang padat modal atau capital intensive industry.

Menurutnya, arah kebijakan sektor industri ke depan harus diubah agar bonus demografi yang selama ini diagung-agungkan tidak sia-sia.

Di sisi lain, pekerjaan rumah (PR) lain yang harus dihadapi adalah masih tingginya pekerja dengan pendidikan rendah.

Baca juga: UMK atau UMR Pekanbaru 2023 dan Seluruh Riau

"Angkatan kerja 58 persen hanya tamatan SMP ke bawah. Ini PR kita bersama," katanya.

Dalam kesempatan yang sama, Staf Ahli Menteri Bidang Transformasi Digital, Kreativitas dan Sumber Daya Manusia Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Rizal Edwin mengakui dominasi low skill workers dengan latar belakang pendidikan SMP ke bawah pada angkatan kerja nasional merupakan salah satu tantangan dalam peningkatan kualitas SDM di Indonesia.

Padahal, peningkatan kualitas dan daya saing SDM menjadi salah satu faktor krusial dalam mendorong transformasi ekonomi. Bahkan RPJMN 2020-2024 menempatkan SDM sebagai modal utama untuk menuju pembangunan yang inklusif dan merata di seluruh wilayah Indonesia.

"Upaya peningkatan kualitas SDM bukanlah hal yang mudah. Masih terdapat sejumlah tantangan, seperti misalnya tadi sudah sampaikan yaitu dominasi low skill workers dengan latar belakang pendidikan SMP ke bawah pada angkatan kerja nasional kita," katanya.

Baca juga: UMK atau UMR Kota Kediri dan Kabupaten Kediri 2023 Terbaru

Edwin juga menyoroti masih adanya skill mismatch antara lulusan lembaga pendidikan dan kebutuhan tenaga kerja oleh industri.

"Juga tantangan otomasi dan digitalisasi yang berpotensi menghapus banyak jabatan kerja," kata Edwin.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Sumber Antara
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Emiten Menara TBIG Catat Pendapatan Rp 6,6 Triliun Sepanjang 2023

Emiten Menara TBIG Catat Pendapatan Rp 6,6 Triliun Sepanjang 2023

Whats New
LKPP: Nilai Transaksi Pemerintah di e-Katalog Capai Rp 196,7 Triliun Sepanjang 2023

LKPP: Nilai Transaksi Pemerintah di e-Katalog Capai Rp 196,7 Triliun Sepanjang 2023

Whats New
?[POPULER MONEY] Kasus Korupsi Timah Seret Harvey Moeis | Pakaian Bekas Impor Marak Lagi

?[POPULER MONEY] Kasus Korupsi Timah Seret Harvey Moeis | Pakaian Bekas Impor Marak Lagi

Whats New
Kemenhub Fasilitasi Pemulangan Jenazah ABK Indonesia yang Tenggelam di Perairan Jepang

Kemenhub Fasilitasi Pemulangan Jenazah ABK Indonesia yang Tenggelam di Perairan Jepang

Whats New
Apa Pengaruh Kebijakan The Fed terhadap Indonesia?

Apa Pengaruh Kebijakan The Fed terhadap Indonesia?

Whats New
Gandeng Telkom Indonesia, LKPP Resmi Rilis E-Katalog Versi 6

Gandeng Telkom Indonesia, LKPP Resmi Rilis E-Katalog Versi 6

Whats New
Ekonomi China Diprediksi Menguat pada Maret 2024, tetapi...

Ekonomi China Diprediksi Menguat pada Maret 2024, tetapi...

Whats New
Berbagi Saat Ramadhan, Mandiri Group Berikan Santunan untuk 57.000 Anak Yatim dan Duafa

Berbagi Saat Ramadhan, Mandiri Group Berikan Santunan untuk 57.000 Anak Yatim dan Duafa

Whats New
Tarif Promo LRT Jabodebek Diperpanjang Sampai Mei, DJKA Ungkap Alasannya

Tarif Promo LRT Jabodebek Diperpanjang Sampai Mei, DJKA Ungkap Alasannya

Whats New
Bisnis Pakaian Bekas Impor Marak Lagi, Mendag Zulhas Mau Selidiki

Bisnis Pakaian Bekas Impor Marak Lagi, Mendag Zulhas Mau Selidiki

Whats New
Cara Reaktivasi Penerima Bantuan Iuran BPJS Kesehatan

Cara Reaktivasi Penerima Bantuan Iuran BPJS Kesehatan

Work Smart
Kehabisan Tiket Kereta Api? Coba Fitur Ini

Kehabisan Tiket Kereta Api? Coba Fitur Ini

Whats New
Badan Bank Tanah Siapkan Lahan 1.873 Hektar untuk Reforma Agraria

Badan Bank Tanah Siapkan Lahan 1.873 Hektar untuk Reforma Agraria

Whats New
Dukung Pembangunan Nasional, Pelindo Terminal Petikemas Setor Rp 1,51 Triliun kepada Negara

Dukung Pembangunan Nasional, Pelindo Terminal Petikemas Setor Rp 1,51 Triliun kepada Negara

Whats New
Komersialisasi Gas di Indonesia Lebih Menantang Ketimbang Minyak, Ini Penjelasan SKK Migas

Komersialisasi Gas di Indonesia Lebih Menantang Ketimbang Minyak, Ini Penjelasan SKK Migas

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com