Akslerasi Hilirisasi: Investasi Jadi Kunci

ARAHAN Presiden RI Joko Widodo untuk menitikberatkan hilirisasi nampaknya masih menempuh jalan berliku, namun tetap harus dilewati.

Secara sederhana, hilirisasi merupakan proses peningkatan nilai tambah (added value) sumber daya alam (berupa nikel, timah, bauksit, CPO, karet dan mineral lainnya) yang semula berbentuk bahan mentah menjadi barang setengah jadi atau barang jadi.

Banyak ekonom menyebut hilirisasi menjadi salah satu katalis percepatan ekonomi negara dengan ekonomi menengah menjadi negara maju.

Dari sisi strategi besaran sebenarnya Kementerian Investasi/BKPM telah menyelesaikan roadmap hilirisasi di mana proses tersebut dibagi menjadi 8 bagian meliputi 21 komoditas, dengan total investasi sebanyak 545,3 miliar dollar AS sampai tahun 2024.

Angka tersebut cukup fantastis di mana investasi ini hampir tiga kali APBN RI 2023.

Menurut pandangan Penulis, jalan berliku tersebut di antaranya, pertama kesiapan pendanaan melalui investasi, serta kedua, kesiapan infrastruktur industri/manufaktur pendukung.

Di akhir opini ini, Penulis turut menyampaikan peluang dan tantangan hilirisasi disertai masukan yang dapat dielaborasi dalam akslerasi hilirisasi.

Pertama, terkait investasi atau pendanaan. Asosiasi Pengusaha Bauksit dan Bijih Besi Indonesia menyayangkan minimnya lembaga keuangan dalam negeri yang bersedia membiayai pembangunan infrastrukur dasar hilirisasi smelter atau fasilitas pemurnian bahan mineral mentah.

Ironisnya, hanya bank asing asal Tiongkok yang bersedia memberikan pendanaan tersebut.

Keengganan bank dalam negeri tersebut menurut ekonom sangat beralasan. Kebijakan yang kerap berubah, kepastian pasar, serta pertimbangan aspek lingkungan (persyaratan penyaluran kredit yang ramah lingkungan) merupakan beberapa penyebabnya.

Presiden RI dalam pertemuan industri jasa keuangan berulang kali meminta agar perbankan mau terlibat dalam pendanaan smelter.

Di sini dibutuhkan peran pemerintah dalam hal kepastian hukum dan jaminan kebijakan yang tidak cepat berubah.

Peran otoritas juga turut dinanti untuk mendorong industri keuangan nasional ikut aktif terlibat terkait pendanaan hilirisasi.

Dalam kesempatan terpisah, Bank Indonesia dan otoritas ekonomi keuangan lainnya menyatakan telah menginisiasi dan mendorong industri jasa keuangan untuk terlibat lebih dalam pada hilirisasi.

Pun, Bank Indonesia memiliki kepentingan besar dalam hilirisasi ini. Dilihat dari skema perekonomian negara, hilirisasi dapat menguatkan net export domestik.