Jokowi Tidak Akan Berhenti Larang Ekspor buat Hilirisasi, Meski Digugat WTO

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan Indonesia akan tetap melanjutkan kebijakan larangan ekspor komoditas tambang. Pemerintah telah melarang ekspor bijih nikel sejak Januari 2020, serta bijih bauksit mulai Juni 2023.

Langkah hilirisasi sektor pertambangan itu akan terus ditempuh, meskipun kebijakan ini membuat Indonesia digugat di forum perdagangan dunia atau World Trade Organization (WTO).

"Hilirisasi industri meski tantangannya tak mudah tapi harus diteruskan, kita tidak akan berhenti meski digugat, kita tidak akan berhenti, sekali lagi, kita akan terus," ujar Jokowi dalam Pelantikan BPP Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi), Senin (20/2/2023).

Baca juga: Akslerasi Hilirisasi: Investasi Jadi Kunci

Oleh sebab itu, ia mengingatkan pengusaha muda yang sekaligus anggota Hipmi yang memiliki bisnis pertambangan bersiap untuk melakukan hilirisasi. Mulai dari komoditas bauksit, tembaga, timah, hingga emas akan ikut dilarang ekspor, seperti yang sudah berlaku pada nikel.

"Mulai siap-siap, semuanya saya pastikan akan kita stop, stop, stop. Karena yang kami inginkan nilai tambah, meski kita sekarang proses banding digugat WTO tetap akan terus, jangan sekali-kali kita belok, kita takut, karena nilai tambah sangat sangat besar sekali," papar Jokowi.

Baca juga: Akui Hilirisasi SDA Banyak Tantangan, Jokowi: Kita Tidak Akan Goyah oleh Tekanan-tekanan

Menurut Kepala Negara itu, hilirisasi yang saat ini dilakukan Indonesia akan membentuk ekosistem kendaraan listrik atau electric vehicle (EV) di dalam negeri. Ia bilang, dengan membentuk ekosistem kendaraan listrik, Indonesia bisa membuka banyak lapangan kerja.

"Kalau ini jalan (industri otomotif) itu larinya bisa ke bawah bisa ke mana-mana. Karena industri supporting membantu Industri besar, melahirkan ekonomi kecil menengah bagi negara kita," tutup Jokowi.

Baca juga: Bertemu Presiden, Industri Perbankan Komitmen Dukung Hilirisasi Industri Berbasis SDA

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, pemerintah ingin komoditas pertambangan Indonesia dikelola di dalam negeri, sehingga diekspor setelah memiliki nilai tambah. Maka dilakukan pelarangan ekspor bijih bauksit.

Menurut Airlangga, industri dalam negeri sudah siap untuk melakukan pengolahan bijih bauksit. Ia bilang, saat ini setidaknya sudah ada 4 fasilitas pemurnian atau smelter alumina dengan kapasitas mencapai 4,3 juta ton per tahunnya.

"Selain itu pemurnian bauksit dalam tahap pembangunan itu kapasitas inputnya adalah 27,41 juta ton dan kapasitas produksinya 4,98 juta ton atau mendekati 5 juta ton," kata dia dalam konferensi pers di Istana Negara, Jakarta, Rabu (21/12/2022).