Pembatasan Sebagian Hak Ekspor Produsen CPO Akan Dibuka Setelah Lebaran 2023

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah menutup sebagian hak ekspor yang dimiliki produsen minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO). Hal ini bertujuan meningkatkan pasokan CPO untuk produksi minyak goreng di dalam negeri.

Plt Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan Kasan mengatakan, keran hak ekspor ini akan kembali dibuka sepenuhnya setelah Lebaran 2023.

"Kemarin kan hak ekspor mereka ada 5,9 juta hampir 6 juta ton. Hanya boleh dicairkan itu sepertiganya, dua pertiganya tidak bisa dicairkan sampai nanti setelah lebaran," ujarnya di Gedung Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Senin (21/2/2023).

Baca juga: RI Tegaskan Tak Ada Niat Boikot Ekspor CPO ke Uni Eropa

Dia bilang, pemerintah telah menaikkan batas pasokan wajib dalam negeri (domestic market obligation/DMO) yang wajib dipenuhi eksportir CPO menjadi 50 persen.

Dengan demikian, eksportir wajib memasok minyak goreng ke pasar dalam negeri menjadi 450.000 ton dari sebelumnya 300.000 ton.

"Saya dan teman-teman monitor harian, lalu distribusinya kita pastikan dengan teman-teman Satgas Pangan maupun Dinas Perdagangan di daerah. Kita memastikan jalurnya lewat pasar tradisional dari produsen ke D1, D2 ke pengecer," ucapnya.

Baca juga: Jokowi Tidak Akan Berhenti Larang Ekspor buat Hilirisasi, Meski Digugat WTO

Kedua kebijakan tersebut diambil sebagai respons atas kelangkaan MinyaKita dan harganya yang cenderung mengalami kenaikan dalam beberapa waktu terakhir.

Untuk itu, dia menekankan, produk minyak goreng subsidi itu hanya boleh dikonsumsi oleh masyarakat kalangan menengah ke bawah.

"Sekarang kita fokus jalur distribusi hanya lewat pasar tradisional, konsumennya konsumen RT, pendapatan menengah ke bawah. Jadi lewat jalur distribusi lain kita tutup. Jadi MinyaKita khusus untuk konsumen tertentu," tukasnya.

Baca juga: Airlangga Sebut RI Tak Akan Setop Ekspor Sawit ke Eropa

Beberapa waktu lalu, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan menyampaikan, pemerintah juga menetapkan adanya pembekuan sebagian hak ekspor. Artinya, sebagian jatah ekspor akan ditunda realisasinya.

“Pemerintah juga memutuskan untuk mendepositokan sebagian hak ekspor yang dimiliki eksportir saat ini, jadi eksportir tetap dapat menggunakan hak ekspor tersebut nanti setelah situasi kembali mereda,” ungkap Luhut, dikutip dari akun Instagram resminya, Senin (6/2/2023).

Di sisi lain, pemerintah juga akan meningkatkan insentif ekspor untuk para pengusaha agar pasokan minyak goreng di Indonesia tetap terjaga. “Hal ini dilakukan semata-mata untuk menjaga pasokan dalam negeri dan menjamin harga tetap stabil,” sambung Luhut.