Pemerintah Pelototi Proyek Pembangunan Smelter yang Dipercepat

JAKARTA, KOMPAS.com - Staf Khusus Menteri ESDM Bidang Pertambangan Irwandy Arif menyebut pemerintah terus memantau seluruh pembangunan smelter yang saat ini tengah didorong penyelesaiannya.

"Iya semuanya sedang kita pantau, kita evaluasi semuanya dan kita akan langsung masukan ke dalam evaluasi masing-masing," kata Irwandy di Jakarta, Kamis (23/2/2023).

Irwandy menyebut terdapat 32 smelter yang mencakup 20 smelter independen dan 12 smelter terintegrasi dengan tambang. Pada 32 smelter itu, terdapat dua kementerian yang bertanggung jawab atas target penyelesaian smelter tersebut, yakni Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dan Kementerian Perindustrian (Kemenperin).

Baca juga: Smelter di RI Banyak Dimiliki Asing gara-gara Minim Pendanaan Bank Dalam Negeri

Irwandy juga menyebut saat ini pemerintah sudah menyiapkan beberapa strategi dalam upaya mengurangi ketergantungan pada impor energi, yakni dengan meningkatkan invetasi di sektor hulu minyak dan gas atau migas.

Irwandy mengungkapkan, melalui strategi yang dilakukan, dan juga dukungan dari banyak pihak, diharapkan kemandirian energi akan tercipta, dan di sisi lain hilirisasi di sektor pertambangan dapat terwujud.

"Dengan begitu diharapakan memberikan kontribusi yang optimal bagi pembangunan ekonomi nasional dan kesejahteraan masyarakat," kata dia.

Sementara terkait pembangunan smelter nikel, Irwandy menjelaskan bahwa pihaknya masih melihat antara jumlah cadangan nikel dan jumlah smelternya.

Baca juga: Bahlil Ungkap Banyak Smelter di Indonesia Dimiliki Asing

Saat ini pembangunan smelter nikel untuk feronikel (FeNi) dan Nickel Pig Iron (NPI) dibatasi. Pembatasan dilakukan karena terkait nilai tambah yang rendah untuk dua produk FeNi dan NPI ini.

"Kemungkinan pembatasan, pembatasan karena sekali lagi kita harus melihat keseimbangan antara cadangan dan smelter, kalau cadangan habis smelter dapet darimana, masa harus impor," ucap dia.

Sementara itu, usulan dari DPR bahwa FeNi dan NPI bisa ekspor dengan beban pajak juga akan menjadi alternatif. Namun Irwandy tak memastikan kapan hal itu akan diberlakukan.

"Itu mungkin salah satu alternatif. Yang penting mereka bersungguh-sungguh, progresnya kelihatan, dan kalau ditanya gimana, ya lihat nanti kelanjutannya," jelasnya.

Baca juga: Sucofindo Resmikan Site Inspeksi Smelter Nikel di Halmahera Tengah