Usai Ditelepon Jokowi, Menteri PAN-RB Maraton Selesaikan Penataan Tenaga Honorer

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menugaskan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) untuk membereskan permasalahan seputar tenaga non-ASN atau tenaga honorer.

Menteri PAN-RB Abdullah Azwar Anas mengatakan, saat ini sejumlah opsi alternatif sedang dibahas bersama DPR, DPD, dan asosiasi pemerintah daerah.

"Saat ini, Kementerian PANRB secara maraton telah bertemu dengan Apkasi, Apeksi, dan APPSI untuk mencari opsi terbaik bagi penataan tenaga non-ASN. Jadi pemerintah pusat tidak mau seenaknya sendiri, tapi kami mendengar suara daerah sebagai salah satu pengguna terbanyak tenaga non-ASN," ujar Abdullah Awar Anas, dikutip dari siaran persnya, Kamis (23/2/2023).

Baca juga: Jokowi soal Penghapusan Tenaga Honorer: Saya Minta Ada Jalan Tengah

Mantan Kepala LKPP ini menjelaskan, sebenarnya per 2018, sisa tenaga honorer hanya sekitar 444.687 orang. Jumlah itulah yang seharusnya dituntaskan penataannya.

Karena sejak 2018, semua instansi pemerintah dilarang lagi mengangkat tenaga honorer dan diberi waktu paling lama 5 tahun untuk menyelesaikan penataannya sampai dengan November 2023. Namun, karena berbagai dinamika dan kebutuhan pelayanan, pengangkatan tenaga honorer pun masih dilakukan.

Berdasarkan pendataan dan validasi data, jumlah tenaga honorer terbaru totalnya mencapai 2,3 juta. Dari jumlah tersebut, hanya 1,8 juta yang diiringi surat pertanggungjawaban mutlak (SPTJM) dari pejabat pembina kepegawaiannya termasuk kepala daerah.

Baca juga: Penyelesaian Guru Honorer Tak Kunjung Tuntas, Komisi X DPR Desak Bentuk Pansus

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo meminta ada jalan tengah terkait rencana penghapusan tenaga honorer pada 2023. Sebab, kata Jokowi, saat ini masih banyak tenaga honorer yang bekerja di kantor-kantor pemerintah daerah (pemda).

Hal itu dia sampaikan dalam Rakernas Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) yang digelar di Balikpapan, Kamis (23/2/2023).

Malah persoalan tenaga honorer ini pun, Jokowi langsung menelpon Menteri PAN-RB. "Itu yang masih dirumuskan untuk dicarikan jalan tengahnya. Tadi pagi, saya minta kepada Menpan-RB, tolong kalau nanti sudah diputuskan, bisa kita laksanakan bersama-sama," sambungnya.

Jokowi mengaku mendapatkan pertanyaan seputar masalah penghapusan tenaga honorer dari APPSI. Oleh karena itu, Jokowi langsung meminta penjelasan dari Menteri PAN-RB.

"Kemarin, Pak Ketua APPSI menanyakan mengenai urusan tenaga honorer yang di beberapa provinsi, kabupaten, dan kota masih banyak. Tadi pagi, saya by phone ke Menpan-RB bahwa urusan itu masih digodok," kata dia.