Dampak Positif Hilirisasi di Halmahera Tengah: Ekonomi Tumbuh, Kemiskinan Turun

JAKARTA, KOMPAS.com - Penjabat Bupati Halmahera Tengah yang juga merangkap jabatan sebagai Asisten Deputi Bidang Pengelolaan Perikanan Tangkap di Kemenko Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves), Ikram Malan Sangaji menjelaskan, masuknya industri hilirisasi di Halmahera Tengah membuat perekonomian di sana mulai bertumbuh.

Hal tersebut dibuktikan adanya penyerapan tenaga kerja dan penurunan angka kemiskinan. Ikram menyebut, angka kemiskinan di Halmahera Tengah itu masih di angka 12 persen atau sekitar 7.600 penduduk.

"Kontribusi industri hilirisasi pertambangan secara langsung meningkatkan lapangan dan kesempatan kerja, peningkatan perputaran uang dan pergerakan ekonomi wilayah dan kontribusi terhadap DBH (dana bagi hasil) daerah," katanya saat ditemui Kompas.com, di Jakarta, Kamis (24/2/2023).

Baca juga: Ditjenbun Dorong Petani Kakao Tingkatkan Produktivitas lewat Skema Hilirisasi

Ikram yang juga merupakan Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Manusia Kemenko Marves ini menambahkan, sejak masuknya industri hilirisasi di Halmahera Tengah, sebanyak 98 persen pekerja terserap.

"Sebanyak 98 persen itu tenaga kerja nasional, dua persen itu tenaga kerja asing. Dari 98 persen, 70 persen itu tenaga kerja dari Provinsi Maluku Utara. Kemudian, hanya satu persen itu berasal dari masyarakat lokal," sebutnya.

Baca juga: Jokowi Tidak Akan Berhenti Larang Ekspor buat Hilirisasi, Meski Digugat WTO

Selain itu, dirinya memastikan investasi yang masuk di Halmahera Tengah akan mengedepankan aspek lingkungan dan sosial sehingga dampaknya dapat diketahui, diperhitungkan, serta dimitigasi secara cermat.

"Meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang begitu tinggi harus pararel dengan penurunan angka kemiskinan," ujar Ikram.

Ikram yang baru menjabat dua bulan sebagai Bupati Halmahera Tengah ini berharap, dengan masuknya industri hilirisasi ini bisa menekan kemiskinan di sana hingga satu digit.

"Upaya yang dilakukan oleh pemda adalah memastikan pembiayaan pembangunan harus sesuai dengan prioritas utama yaitu penurunan angka kemiskinan dari 12 persen menjadi satu digit, peningkatan kapasitas sarana dan prasarana pendidikan dan kesehatan," harapnya.

Baca juga: Pertimbangkan Bangun Smelter Freeport di Halmahera, Dirut MIND.ID: Lebih Murah...