Apindo Minta Pemerintah Perketat Sistem Pengawasan ASN Ditjen Pajak

JAKARTA, KOMPAS.com - Rafael Alun Trisambodo (RAT), mantan pejabat eselon III Kabag Umum Kanwil Ditjen Pajak Jakarta Selatan II menjadi sorotan publik setelah anaknya Mario Dandy Satrio (MDS) melakukan penganiayaan terhadap remaja di Pesanggrahan, Jakarta Selatan. 

Selain itu, harta kekayaan RAT sebesar Rp 56,1 miliar juga menjadi perhatian publik karena nilainya yang melebihi sejumlah pejabat eselon I di Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Hariyadi Sukamdani meminta pemerintah untuk melakukan evaluasi menyeluruh pasca terjadinya peristiwa tersebut. Hariyadi meminta pemerintah melakukan tiga hal untuk mengevaluasi pelaksanaan yang terkait perpajakan.

Baca juga: Tiket Kereta Lebaran Keberangkatan 12 April Sudah Bisa DibelI

Pertama, pemerintah perlu melihat regulasi terkait kewenangan petugas pajak. Menurutnya, evaluasi regulasi diperlukan untuk menemukan apakah ada celah regulasi yang menyebabkan petugas pajak dapat berperilaku koruptif atau sejenisnya.

Kedua, monitoring perilaku petugas pajak yang harus ketat. Perlu adanya penguatan sistem pengawasan internal pegawai direktorat jenderal pajak. Apalagi pegawai Ditjen Pajak telah memiliki gaji yang tinggi.

Ketiga, pemanfaatan anggaran yang dipungut dari pajak masyarakat harus dilakukan optimal. Hariyadi menilai key performance index (KPI) kementerian/lembaga masih berfokus pada paradigma penyerapan anggaran.

Baca juga: Cara Mendapatkan PIN Ibu Hamil untuk Naik KRL

Padahal, yang diperlukan adalah efektivitas pelaksanaan anggaran dan outcome pelaksanaan anggaran yang berdampak pada masyarakat. “Ini momentum untuk melakukan introspeksi,” ujar Hariyadi saat dihubungi Kontan.co.id, Minggu (26/2).

Hariyadi menilai, masyarakat akan merasa kesal pasca adanya peristiwa tersebut. Meski begitu, ia yakin bahwa masyarakat akan tetap patuh untuk membayar pajak.

“Ini mungkin ada kejengkelan iya, tapi kalau membuat masyarakat mengabaikan pajak, saya rasa enggak karena masyarakat kita menurut saya cukup bagus dan patuh membayar pajak,” ujar Hariyadi.

Baca juga: Penjelasan Lion Air soal Pesawat Gagal Terbang akibat Ponsel Terbakar

Sementara itu, Staf Khusus Bidang Komunikasi Strategis Kementrian Keuangan (Kemenkeu) Yustinus Prastowo menegaskan seluruh pegawai di lingkungan Kemenkeu setiap tahunnya sangat patuh menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).