Sri Mulyani dan Buntut Panjang Kasus Mario Dandy Satrio

MENTERI Keuangan Sri Mulyani Indrawati layak bak kebakaran jenggot oleh kasus penganiayaan yang dilakukan oleh Mario Dandy Satrio (20 tahun) terhadap D (17), Senin (20/2/2023). Kasus ini berbuntut panjang, merembet ke masalah integritas dan kepercayaan publik terhadap kementerian yang dipimpin Sri Mulyani.

Mau apa dikata, ayah Mario, Rafael Alun Trisambodo, adalah pejabat Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan ketika penganiayaan itu terjadi. Mau tidak marah seperti apa, mobil yang dipakai Mario saat penganiayaan itu adalah mobil mewah yang tak terdaftar di Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) ayahnya, belum bayar pajak kendaraan bermotor pula.

Baca juga: Pesan Sri Mulyani untuk Melaporkan Pegawai Kemenku Bergaya Hidup Hedon, Bagaimana Caranya?

Sri Mulyani layak murka karena dialah salah satu yang memulai program remunerasi aparatur sipil negara (ASN). Kementerian Keuangan adalah pilot project dan yang sudah bertahun-tahun menjalankan program remunerasi ASN berbasis merit system.

Tujuan remunerasi adalah memastikan ASN fokus ke pekerjaannya, tidak tergoda korupsi dan atau ambil kerjaan sampingan, karena remunerasinya sudah teramat layak. Remunerasi bukan bertujuan untuk gegayaan dan bermewah-mewah di depan publik ketika perekonomian nasional sedang tidak baik-baik saja sepenuhnya.

Pajak kendaraan bermotor memang pajak daerah, bukan pajak nasional yang jadi ranah tugas bapak Mario di DJP Kementerian Keuangan. DJP Kementerian Keuangan bertanggung jawab atas perpajakan yang masuk kategori pajak nasional, seperti pajak penghasilan (PPh) serta pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah (PPN dan PPnBM). 

Baca juga: Tax Ratio Indonesia Ada di Bawah Rata-rata Negara Asia Pasifik

Namun, apa mau dikata, DJP tetap di bawah Kementerian Keuangan yang adalah kantor bendahara negara. Setiap sen uang untuk negara ini, meski masuk sebagai pajak daerah atau bahkan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dan bea cukai akan bermakna penting bagi Kementerian Keuangan. 

Tentu, integritas dan keteladanan para ASN di jajaran Kementerian Keuangan, termasuk DJP, semestinya adalah senjata pertama dan utama untuk kementerian ini bisa mengoptimalkan penerimaan negara. 

Sudah berat menolak upaya wajib pajak nakal yang berusaha mangkir dan atau mengakali tagihan pajaknya, masih pula muka Kementerian Keuangan serasa dicabik-cabik oleh buntut panjang kasus penganiayaan yang dilakukan Mario.

Murka Sri Mulyani pada akhirnya lebih mengerucut pada sosok bapak Mario, Rafael. Mobil Jeep Rubicon yang dipakai Mario membuka kotak pandora. Jumlah harta Rafael yang setara kekayaan menteri pun belum mencakup mobil itu. 

Baca juga: 13.885 Pegawai Kemenkeu Belum Lapor LHKPN, Sri Mulyani: Proses Masih Berjalan

Tak hanya mencopot Rafael dari jabatannya, Sri Mulyani pun memerintahkan pengusutan menyeluruh atas kekayaan Rafael. Meskipun, belakangan Sri Mulyani menepis sorotan atas kekayaan Rafael baru terjadi setelah kasus Mario. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pun ikut bersuara tentang transaksi mencurigakan Rafael.