Nasib 2,3 Juta Tenaga Honorer Tak Jelas, PHK2I: Kami Bahagia jika Diangkat Jadi ASN

JAKARTA, KOMPAS.com - Nasib 2,3 juta tenaga honorer atau non-aparatur sipil negara (ASN) saat ini masih bergantung terhadap pemerintah untuk menyelesaikannya. Apalagi, pada November tahun ini, pemerintah berencana menghapus status honorer tersebut.

Ketua Umum Perkumpulan Honorer K2 Indonesia (PHK2I) Sahirudin Anto mengusulkan kepada pemerintah terutama Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk menerbitkan regulasi supaya memperjelas pengangkatan tenaga honorer.

"Terkait progres pak presiden untuk menyelesaikan honorer, bagi kami sangat menyambut dengan bahagia. Akan tetapi, kebahagiaan kami akan terobati apabila pak presiden mengeluarkan keppres atau perpu ataupun aturan lain yang mengikat untuk mengatur tentang penyelesaian dan pengangkatan honorer menjadi ASN," kata dia saat dihubungi Kompas.com, Selasa (28/2/2023).

Baca juga: [POPULER MONEY] Terbuka Opsi Jalan Tengah untuk Tenaga Honorer | Pisang Goreng Dessert Terbaik Dunia

Sebab, menurutnya, tanpa aturan tersebut maka penyelesaian honorer tak kunjung membuahkan hasil.

"Sepanjang tidak ada regulasi yang dilahirkan maka sepanjang itu pula hanya sebuah janji untuk dijadikan pemanis di bibir saja. Kami lelah menanti dan menunggu bertahun-tahun tapi wajah ASN jauh dari mimpi," ungkap Sahirudin.

Dia pun menilai bahwa pemerintah telah gagal dalam menyelesaikan persoalan tenaga honorer lantaran tidak mampu memberikan jaminan kepastian serta kesejahteraan bagi honorer.

Baca juga: Nasib 2,3 Juta Honorer Terkatung, Pemerintah Masih Carikan Solusinya

Ditambah lagi menjelang tahun politik, yang pasti menurut Sahirudin banyak para calon pemimpin yang mulai mengumbar janji. Termasuk dalam persoalan penyelesaian tenaga honorer/non-ASN.

"Saat ini menuju momentum politik, sudah momennya lagi untuk berjanji sehingga di media sosial akan ada kebijakan penyelesaiaan honorer dari tahun kemarin tapi sampai dengan saat ini kok belum nampak, berarti memang tidak ada niat untuk menyelesaikan," ungkapnya.

Baca juga: Pemerintah Buka Opsi Tidak Akan Berhentikan Tenaga Honorer