KCI Buka Suara soal Kendala Impor KRL Bekas dari Jepang

JAKARTA, KOMPAS.com - PT Kereta Commuterline Indonesia (KCI) buka suara soal kendala impor KRL bekas pakai asal Jepang. Adapun KRL bekas pakai ini akan menggantikan sejumlah KRL yang dipensiunkan pada 2023.

VP Corporate Secretary KAI Commuter Anne Purba mengatakan, ada 10 rangkaian KRL Jabodetabek di tahun 2023 dan 19 rangkaian di tahun 2024 yang harus dipensiunkan.

Karenanya, kata dia, kebutuhan yang paling mendesak adalah 10 rangkaian KRL untuk menggantikan 10 rangkaian yang akan dipensiunkan pada 2023.

Baca juga: Cara Mendapatkan PIN Ibu Hamil untuk Naik KRL

"Konservasi ini memang rutin dilakukan. Di tahun 2023-2024 ada 29 transet (rangkaian) yang memang dijadwalkan untuk dikonservasi (dipensiunkan)," kata Anne saat ditemui di kantor KCI, Stasiun Juanda, Jakarta, Selasa (28/2/2023).

Anne mengatakan, ada dua langkah yang dilakukan KCI untuk memenuhi kebutuhan armada yakni pertama bekerja sama dengan PT INKA dalam pengadaan 16 rangkaian untuk tahun 2025-2026.

Kedua, melakukan impor KRL bekas pakai asal Jepang sebanyak 10 rangkaian di tahun 2023 untuk menggantikan rangkaian yang akan dipensiunkan.

Baca juga: Cara Beli Tiket KRL Rute Solo-Yogyakarta di Aplikasi Gojek

"Mengingat volume penumpang kita juga sebelum pandemi kan 1,1 juta penumpang hampir 1,2 juta penumpang, saat ini sudah di 830.000 per hari dan juga kami memiliki prediksi tahun ini kita mencapai normal lagi 1 juta penumpang bahkan lebih," ujarnya.

Anne mengatakan, terkait kebutuhan impor KRL bekas, pihaknya sudah mengajukan permohonan izin impor KRL kepada Kementerian Perhubungan (Kemenhub), Kementerian Perdagangan (Kemendag), dan Kementerian Perindustrian (Kemenperin).

Namun hingga saat ini, Kemenperin belum memberikan izin untuk melakukan impor.

Baca juga: Mengenal Perbedaan KRL, MRT, dan LRT

"Jadi kami tidak langsung ke Kementerian Perindustrian tetapi melalui Kemendag, tetapi sampai saat ini belum diberikan izin untuk impor KRL," tuturnya.

Lebih lanjut, Anne mengatakan pihaknya akan menyiapkan rekayasa operasional jika izin impor KRL tetap tak diberikan. Selain itu, melakukan pemeliharaan (maintenance) KRL.

"Kami juga berupaya untuk terus mengkomunikasikan kepada stakeholder sehingga kita dapat solusi yang tepat, karena masyarakat kita mobilisasinya meningkat setelah PPKM dibuka," ucap dia.

Baca juga: Soal Beda Tinggi Peron dengan Pintu KRL, Penumpang: Mengganggu, Kasian yang Lansia