Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pemerintah Bentuk Tim Pemantauan Koperasi Bermasalah, Apa Bedanya dengan Satgas Penanganan?

Kompas.com - 03/03/2023, 08:40 WIB
Agustinus Rangga Respati,
Erlangga Djumena

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Koperasi dan UKM (KemenkopUKM) membentuk tim pemantauan atau monitoring koperasi bermasalah pada 17 Februari 2023.

Tim ini bertugas melanjutkan pekerjaan satuan tugas (satgas) yang masa kerjanya berakhir. Satgas Penanganan Koperasi Bermasalah sendiri telah dibentuk sejak tanggal 11 Januari 2022.

Deputi Bidang Perkoperasian Kemenkop UKM Ahmad Zabadi menjelaskan, masa tugas Satgas telah berakhir pada tanggal 11 Januari 2023. Oleh karena itu dengan dibentuknya tim pemantauan ini, masa tugas Satgas Penanganan Koperasi Bermasalah telah berakhir.

Baca juga: Bulog dan Satgas Pangan Tangkap 7 Tersangka Pengoplos Beras

"Ini bukan tim khusus, tetapi adalah tim pemantauan atu monitoring yang beranggotakan pejabat struktural KemenkopUKM serta fungsional pengawas koperasi dan fungsional analis hukum," kata dia kepada Kompas.com, Kamis (2/3/2023).

Ia menambahkan, tim pemantauan ini dibentuk karena masa tugas dari Satgas Pendampingan Koperasi Bermasalah telah berakhir. Pun, kewenangan setiap instansi dibatasi oleh perundang-undangan misalkan dengan aparat penegak hukum dan wilayan pengadilan.

Zabadi menjabarkan, tugas dari tim pemantauan ini telah diatur dalam surat perintah tugas yang berlaku mulai 17 Februari 2023.

Tugas tim pemantauan ini antara lain melakukan pendampingan rapat anggota tahunan (RAT) terhadap 8 koperasi bermasalah.

Tim ini juga bertugas untuk melakukan pemantauan harian terhadap pembayaran skema perdamaian PKPU yang telah dihomologasi oleh pengadilan.

Zabadi menyebut, tim pemantauan ini juga bertugas melakukan mediasi terkait penanganan koperasi tersebut.

"Juga berkoordinasi dengan pengurus dan pengawas 8 koperasi bermasalah," imbuh dia.

Sebelumnya, Satgas Koperasi Bermasalah telah memberikan beberapa rekomendasi terkait proses penanganan yang sedang berlangsung.

Koperasi yang masih berupaya melakukan pembayaran homologasi harus tetap mengedepankan proses penyelesaian dengan hukum perkoperasian dan perdata.

Adapun, pengurus koperasi yang tidak memiliki itikad untuk melakukan pembayaran homologasi akan didorong ke proses pidana dengan tuntutan barang bukti aset koperasi dikembalikan kepada anggota.

Sebagai informasi, delapan koperasi bermasalah tersebut adalah Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Indosurya, Koperasi Jasa Berkah Wahana Sentosa, KSP Sejahtera Bersama, KSP Pracico Inti Utama, KSP Pracico Inti Sejahtera, KSP Intidana, KSP Timur Pratama Indonesia, dan KSP Lima Garuda.

Baca juga: Kasus 8 Koperasi Bermasalah Tak Kunjung Usai, soal Pengelolaan Aset Jadi Sorotan

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

KA Argo Bromo Anggrek Pakai Kereta Eksekutif New Generation per 29 Maret

KA Argo Bromo Anggrek Pakai Kereta Eksekutif New Generation per 29 Maret

Whats New
Mudik Lebaran 2024, Bocoran BPJT: Ada Diskon Tarif Tol Maksimal 20 Persen

Mudik Lebaran 2024, Bocoran BPJT: Ada Diskon Tarif Tol Maksimal 20 Persen

Whats New
Jumlah Investor Kripto RI Capai 19 Juta, Pasar Kripto Nasional Dinilai Semakin Matang

Jumlah Investor Kripto RI Capai 19 Juta, Pasar Kripto Nasional Dinilai Semakin Matang

Whats New
Libur Lebaran, Injourney Proyeksi Jumlah Penumpang Pesawat Capai 7,9 Juta Orang

Libur Lebaran, Injourney Proyeksi Jumlah Penumpang Pesawat Capai 7,9 Juta Orang

Whats New
Program Peremajaan Sawit Rakyat Tidak Pernah Capai Target

Program Peremajaan Sawit Rakyat Tidak Pernah Capai Target

Whats New
Cara Cetak Kartu NPWP Hilang atau Rusak Antiribet

Cara Cetak Kartu NPWP Hilang atau Rusak Antiribet

Whats New
Produsen Cetakan Sarung Tangan Genjot Produksi Tahun Ini

Produsen Cetakan Sarung Tangan Genjot Produksi Tahun Ini

Rilis
IHSG Melemah Tinggalkan Level 7.300, Rupiah Naik Tipis

IHSG Melemah Tinggalkan Level 7.300, Rupiah Naik Tipis

Whats New
Sempat Ditutup Sementara, Bandara Minangkabau Sudah Kembali Beroperasi

Sempat Ditutup Sementara, Bandara Minangkabau Sudah Kembali Beroperasi

Whats New
Sudah Salurkan Rp 75 Triliun, BI: Orang Siap-siap Mudik, Sudah Bawa Uang Baru

Sudah Salurkan Rp 75 Triliun, BI: Orang Siap-siap Mudik, Sudah Bawa Uang Baru

Whats New
Harga Naik Selama Ramadhan 2024, Begini Cara Ritel Mendapat Keuntungan

Harga Naik Selama Ramadhan 2024, Begini Cara Ritel Mendapat Keuntungan

Whats New
Mentan Amran Serahkan Rp 54 Triliun untuk Pupuk Bersubsidi, Jadi Catatan Sejarah bagi Indonesia

Mentan Amran Serahkan Rp 54 Triliun untuk Pupuk Bersubsidi, Jadi Catatan Sejarah bagi Indonesia

Whats New
Kasus Korupsi PT Timah: Lahan Dikuasai BUMN, tapi Ditambang Swasta Secara Ilegal

Kasus Korupsi PT Timah: Lahan Dikuasai BUMN, tapi Ditambang Swasta Secara Ilegal

Whats New
4 Tips Mengelola THR agar Tak Numpang Lewat

4 Tips Mengelola THR agar Tak Numpang Lewat

Spend Smart
Kasus Korupsi Timah Seret Harvey Moeis, Stafsus Erick Thohir: Kasus yang Sudah Sangat Lama...

Kasus Korupsi Timah Seret Harvey Moeis, Stafsus Erick Thohir: Kasus yang Sudah Sangat Lama...

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com