Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Putusan PN Jakpus Pemilu 2024 Ditunda, Ekonom: Berdampak Buruk bagi Ekonomi RI

Kompas.com - 04/03/2023, 19:14 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Keputusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Pusat) yang memerintahkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk menunda pemilu 2024 dinilai bisa memberikan dampak negatif ke sektor ekonomi.

Pasalnya, selama ini tahun politik biasanya menjadi stimulus bagi perekonomian.

Direktur Center of Economics and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira mengatakan, diperkirakan Pemilu 2024 akan menambah uang beredar lebih dari Rp 200 triliun.

Lantaran aktivitas pemilu memberikan dampak yang cukup luas ke hampir 20 sektor usaha, mulai dari sektor makanan dan minuman, percetakan, periklanan, hotel, hingga jasa transportasi.

Baca juga: JP Morgan: Kemungkinan Indonesia untuk Mengalami Resesi Ekonomi Sangat Kecil

Artinya, jika pemilu 2024 ditunda maka berbagai sektor usaha di RI akan kehilangan kesempatan emas tersebut.

"Jadi penundaan pemilu adalah preseden buruk bagi pertumbuhan ekonomi tahun ini sampai 2024 ke depan," ujarnya dalam pesan singkat kepada Kompas.com, Jumat (3/3/2023).

Dia menjelaskan, jelang penyelenggaraan Pemilu 2024 tentu banyak pelaku usaha yang sudah mulai ancang-ancang mengambil kredit usaha ke perbankan untuk memperkuat usahanya melalui perekrutan tenaga kerja tambahan hingga menaikkan kapasitas produksi.

"Begitu muncul gonjang-ganjing penundaan pemilu, maka bisa tidak pasti rencana tadi, bahkan berujung pada kerugian," ucapnya.

Tidak hanya merugikan pelaku usaha, langkah investor untuk berinvestasi di RI pun menjadi goyah sehingga mereka akan wait and see lebih lama.

Misalnya, kata dia, yang semula investor berencana investasi mulai tahun ini, namun karena ada kabar Pemilu 2024 ditunda maka kemungkinan baru akan direalisasikan di 2025.

"Dalam survei kemudahan berbisnis, permasalahan terbesar selain korupsi adalah ketidakpastian politik dan kebijakan. Oleh karena itu Penundaan pemilu sangat merusak prospek investasi," sebut dia. 

Baca juga: Sri Mulyani: Ekonomi Global Bakal Lebih Baik Dibandingkan Prediksi Resesi

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Video rekomendasi
Video lainnya


Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Gaji PNS Diusulkan Naik, Baleg DPR: Pembahasannya di Belanja Negara

Gaji PNS Diusulkan Naik, Baleg DPR: Pembahasannya di Belanja Negara

Whats New
Volatilitas Masih Bayangi Pasar Modal Hingga Kuartal III Tahun Ini, Apa Sentimennya?

Volatilitas Masih Bayangi Pasar Modal Hingga Kuartal III Tahun Ini, Apa Sentimennya?

Whats New
Kasus Penipuan Si Kembar Terungkap, Masyarakat Diminta Tak Tergiur Harga Miring

Kasus Penipuan Si Kembar Terungkap, Masyarakat Diminta Tak Tergiur Harga Miring

Whats New
3 Hal Ini Perlu Dilakukan Sebelum Memutuskan Berinvestasi

3 Hal Ini Perlu Dilakukan Sebelum Memutuskan Berinvestasi

Earn Smart
Beroperasi Agustus, Ini Sederet Fasilitas Stasiun Kereta Cepat Jakarta Bandung

Beroperasi Agustus, Ini Sederet Fasilitas Stasiun Kereta Cepat Jakarta Bandung

Whats New
Peneliti LIPI: Ekspor Pasir Laut Akan Berdampak ke Lingkungan dan Sosial

Peneliti LIPI: Ekspor Pasir Laut Akan Berdampak ke Lingkungan dan Sosial

Whats New
Lamar Pekerjaan di Era Internet Jauh Lebih Praktis, Berikut Kiat dan Persiapannya

Lamar Pekerjaan di Era Internet Jauh Lebih Praktis, Berikut Kiat dan Persiapannya

Work Smart
PDPP Bakal Tebar Dividen Tunai Senilai Rp 6,73 Miliar dari Laba Bersih 2022

PDPP Bakal Tebar Dividen Tunai Senilai Rp 6,73 Miliar dari Laba Bersih 2022

Whats New
Respons Sri Mulyani, Pemerintah Ditagih Utang Rp 179 Miliar oleh Jusuf Hamka

Respons Sri Mulyani, Pemerintah Ditagih Utang Rp 179 Miliar oleh Jusuf Hamka

Whats New
Mendag Zulhas Resmikan Domart di Malaysia, Minimarketnya UKM Indonesia

Mendag Zulhas Resmikan Domart di Malaysia, Minimarketnya UKM Indonesia

Whats New
LRT Jabodebek Targetkan Angkut Penumpang 137.000 Per Hari

LRT Jabodebek Targetkan Angkut Penumpang 137.000 Per Hari

Whats New
Begini Strategi RANC untuk Dorong Pertumbuhan Bisnis

Begini Strategi RANC untuk Dorong Pertumbuhan Bisnis

Whats New
Transformasi dan Digitalisasi, Kunci Sukses Pertamina

Transformasi dan Digitalisasi, Kunci Sukses Pertamina

Whats New
Jalankan Perintah KPPU, Shopee Benahi Bagi Hasil dan Pekerjakan Kembali 920 Mitra Pengemudi

Jalankan Perintah KPPU, Shopee Benahi Bagi Hasil dan Pekerjakan Kembali 920 Mitra Pengemudi

Whats New
Apa yang Harus Dilakukan Jika Jadi Korban Penipuan Layanan Jasa Keuangan?

Apa yang Harus Dilakukan Jika Jadi Korban Penipuan Layanan Jasa Keuangan?

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com