Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Depo Plumpang Masuk Zona Bahaya, Jokowi Perintahkan Erick Thohir-Heru Budi Cari Solusi

Kompas.com - 05/03/2023, 17:00 WIB
Rully R. Ramli,
Aprillia Ika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menginstruksikan kepada Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir serta Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono untuk mencari solusi terkait lokasi Depo Pertamina Plumpang dan pemukiman warga sekitar, pasca insiden kebakaran yang terjadi Jumat (3/3/2023) malam.

Permintaan itu disampaikan langsung oleh orang nomor 1 RI dalam tinjauannya ke posko pengungsian di Ruang Publik Terpadu Rumah Anak (RPTRA) Rasela, Rawa Badak Selatan, Jakarta, Minggu (5/3/2023) hari ini.

Jokowi menekankan, solusi terkait lokasi antara Depo Pertamina dan permukiman warga sekitar menjadi penting, mengingat wilayah tersebut menjadi zona bahaya, dan seharusnya tidak ditinggali.

Baca juga: Jokowi Sebut Solusi Kebakaran Plumpang: Depo Dipindah ke Reklamasi atau Warga Direlokasi

"Saya sudah perintahkan kepada Menteri BUMN dan juga Gubernur DKI untuk segera mencari solusi dan kejadian yang terjadi di Plumpang," kata Jokowi, dalam keterangannya, Minggu.

"Terutama karena ini memang zona yang bahaya, tidak bisa lagi ditinggali, tetapi harus ada solusinya," tambahnya.

Menurut Kepala Negara, terdapat sejumlah opsi untuk menyelesaikan permasalahan itu, utamanya yaitu relokasi teminal bahan bakar minyak (TBBM) atau relokasi pemukiman warga sekitar.

"Ini segera diputuskan sehari, dua hari ini, oleh Pertamina dan Gubernur DKI sehingga menjadi solusi yang jelas," ujarnya.

Baca juga: Soroti Kebakaran Depo Plumpang, DPR Minta Pemerintah Bantu Pertamina Tertibkan Objek Vital

 


Lebih lanjut Jokowi bilang, sebelumnya sudah ada rencana terkait adanya jarak (buffer zone) antara permukiman warga dengan TBBM Pertamina Plumpang, Jakarta Utara, selebar 50 meter.

Namun, rencana tersebut belum terwujud karena belum memberikan solusi bagi para penduduk sekitar.

"Tanah Merah ini kan padat dan penuh, semuanya harus carikan solusi. Saya kira keamanan masyarakat, keselamatan masyarakat harus menjadi titik yang utama," ucapnya.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Rekomendasi untuk anda
28th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Surat Berharga Syariah Negara Dibutuhkan untuk Pembangunan Infrastruktur Nasional

Surat Berharga Syariah Negara Dibutuhkan untuk Pembangunan Infrastruktur Nasional

Whats New
Jelang MotoGP Mandalika, Garuda Indonesia Group Siapkan 6.200 Kursi Tambahan Penerbangan ke Lombok

Jelang MotoGP Mandalika, Garuda Indonesia Group Siapkan 6.200 Kursi Tambahan Penerbangan ke Lombok

Rilis
Saat Ahok Kurang Setuju Stasiun Kereta Cepat Ada di Halim

Saat Ahok Kurang Setuju Stasiun Kereta Cepat Ada di Halim

Whats New
LRT Jabodebek Sempat Gangguan, Sempat Terjadi Penumpukan Penumpang dan Keterlambatan Perjalanan

LRT Jabodebek Sempat Gangguan, Sempat Terjadi Penumpukan Penumpang dan Keterlambatan Perjalanan

Whats New
TikTok Shop Resmi Tutup, Mendag: Sudah Kirim Surat ke Saya

TikTok Shop Resmi Tutup, Mendag: Sudah Kirim Surat ke Saya

Whats New
6 Tips Panduan Memilih Asuransi Jiwa yang Tepat

6 Tips Panduan Memilih Asuransi Jiwa yang Tepat

Whats New
Cara Menghubungkan Akun LinkAja ke Livin' by Mandiri

Cara Menghubungkan Akun LinkAja ke Livin' by Mandiri

Spend Smart
Wamen BUMN Ungkap Rencana Penggabungan AP I dan AP II

Wamen BUMN Ungkap Rencana Penggabungan AP I dan AP II

Whats New
Sri Mulyani Beri Rp 1,88 Triliun ke Pemda Berprestasi

Sri Mulyani Beri Rp 1,88 Triliun ke Pemda Berprestasi

Whats New
Kemendag Sebut TikTok Shop Belum Ajukan Izin Berjualan

Kemendag Sebut TikTok Shop Belum Ajukan Izin Berjualan

Whats New
Kebutuhan Nikel untuk Kendaraan Listrik Diperkirakan Naik 25.133 Ton di 2025

Kebutuhan Nikel untuk Kendaraan Listrik Diperkirakan Naik 25.133 Ton di 2025

Whats New
Cara Daftar Livin' Paylater lewat m-Banking Mandiri

Cara Daftar Livin' Paylater lewat m-Banking Mandiri

Spend Smart
Perputaran Uang Saat MotoGP di Mandalika Ditargetkan Lebih Dari Rp 4,5 Triliun

Perputaran Uang Saat MotoGP di Mandalika Ditargetkan Lebih Dari Rp 4,5 Triliun

Whats New
Berusia 85 Tahun, Sinar Mas Fokus Dukung UMKM dan Transisi Energi Ramah Lingkungan

Berusia 85 Tahun, Sinar Mas Fokus Dukung UMKM dan Transisi Energi Ramah Lingkungan

Whats New
Jaksa Agung Sebut Kerugian Negara di Kasus Dana Pensiun BUMN Bisa Lebih dari Rp 300 Miliar

Jaksa Agung Sebut Kerugian Negara di Kasus Dana Pensiun BUMN Bisa Lebih dari Rp 300 Miliar

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com