Kebakaran Depo Pertamina Plumpang, Relokasi Jadi Opsi Pemerintah?

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengemukakan wacana untuk merelokasi Depo Pertamina Plumpang. Menurut dia, hal ini merupakan solusi jangka menengah usai terjadinya kebakaran hebat pada Jumat malam, (3/3/2023) lalu.

"Ini jadi tanggung jawab kita semua, dan yang pasti itu (relokasi) masih jangka menengah. Insya Allah kita mencoba tanggung jawab semaksimal mungkin, apalagi ada yang meninggal mendahului kita," kata Erick di RSPP, Jakarta, Sabtu (4/3/2023).

Erick menekankan pentingnya kerja sama antara Gubernur DKI Jakarta, Kementerian BUMN, dan Kapolri untuk sama-sama melakukan singkronisasi tata ruang, pada objek vital nasional.

Baca juga: Kebakaran Depo Pertamina Plumpang dan Rapuhnya Proteksi Objek Vital Nasional

Dia mengatakan, buffer zone atau jarak aman pipa selama ini sangat tipis dengan pemukiman warga, berbeda dengan kondisi buffer zone di tahun 1971-1987. 

"Dua tahun lalu saya sudah bicara ke Pertamina, MIND ID, PLN, dan PT Pupuk untuk menzonakan agar ini bisa kembali seperti dulu. Kalau tidak mungkin, ya kita relokasi, memindahkan Plumpang ke Pelindo," ujar Erick.

"Saya rasa Presiden ingin memastikan beberapa hari ke depan ini bisa terjadi kesepakatan atau rencana jangka menengah dan panjang. Tapi prioritas saat ini kita hadir bersama korban," tambah dia.

Pengamat Ekonmomi Energi Universitas Gadjah Mada Fahmy Radhi mengungkapkan, keputusan relokasi Depo Pertamina Plumpang atau relokasi pemukiman warga secara tepat dan cepat sangat penting dilakukan.

Dia mengatakan, dalam proses pengambilan keputusan itu mengemuka pendapat bahwa jatuhnya korban adalah kesalahan penduduk tinggal di daerah buffer zone yang diklaim merupakan lahan milik Pertamina.

"Faktanya, kebakaran itu berawal dari Depo Pertamina Plumpang yang menyambar sejumlah rumah penduduk. Kebakaran yang bukan pertama kali ini mengindisikan sistem kemanan yang amat buruk, di bawah International Standard yang mensyaratkan zero accidents bagi aset strategis dengan risiko tinggi," kata Fahmy.

Fahmy menilai, tidak tampak upaya serius Pertamina untuk memperbaiki sistim keamanan yang diterapkan sehingga menyebabkan kebakaran Kilang Minyak dan Depo BBM milik perusahaan pelat merah itu kembali berulang.