KKP Dapat Komitmen dari BRI untuk Penyaluran Kredit ke Sektor Kelautan dan Perikanan

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mendapatkan komitmen PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI untuk percepatan akses penyaluran kredit ke sektor kelautan dan perikanan.

Hal ini dilakukan melalui penandatanganan nota kesepahaman (memorandum of understanding/MoU) oleh Menteri KKP Sakti Wahyu Trenggono dan Direktur Utama BRI Sunarso pada Senin (6/3/2023).

"Kita sudah dapat komitmen dukungan dari Dirut BRI, itu yang paling penting. Kita meyakinkan industri perbankan dari sektor kelautan perikanan ini mempunyai prospek yang bagus," ujar Trenggono di Gedung Mina Bahari 3 KKP, Jakarta, Senin (6/3/2023).

Baca juga: Bantu UMKM Naik Kelas, KKP Siapkan Dukungan Permodalan

Selanjutnya KKP akan membenahi tata kelola dan produksi kelautan dan perikanan sehingga pelaku usaha di sektor ini dapat lebih mudah mendapatkan kredit dari perbankan.

Pasalnya, jumlah produksi di sektor kelautan dan perikanan sangat besar mencapai 25 juta ton atau senilai Rp 500 triliun sehingga perlu dikelola dengan baik.

"Kita yakinkan (BRI) bahwa di sektor kelautan dan perikanan prospeknya bagus, sehingga beliau (Dirut BRI) bisa yakin," ucapnya.

Sunarso menambahkan, selama ini permasalahan yang mendasar di sektor kelautan dan perikanan bukan karena pasar yang sepi atau pemasaran yang kuran, melainkan justru terletak pada sisi produksi.

Baca juga: KKP: Penghitungan Pungutan PNBP Pascaproduksi Telah Disetujui Nelayan

Adapun masalah dari sisi produksi menyangkut tiga hal, yaitu kuantitas produk harus terjamin, kualitas produk harus memenuhi standar, dan keberlanjutan.

Menurutnya, pasar sektor kelautan dan perikanan ini justru sangat besar mengingat Indonesia memiliki jumlah penduduk yang sangat besar dan membutuhkan asupan protein dari produk hewani.

"Berati ada masalah integrasi antara support logistik untuk produksi, produksi, pengolahan, dan distribusi sampai di konsumsi," kata Sunarso di kesempatan yang sama.

Baca juga: Pungut PNBP Pasca-produksi, KKP: Populasi Perikanan Harus Dijaga