Soal Kebutuhan Impor KRL Bekas, Luhut: Kita Tunggu Hasil Audit BPKP

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut B Pandjaitan mengatakan, pemerintah terus membahas rencana impor KRL bekas asal Jepang.

Luhut mengatakan, sebelum mengambil sikap terkait kebutuhan impor KRL bekas, pemerintah menunggu audit dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dalam 10 hari kedepan.

"Kita audit dulu, mengenai kebutuhannya, kereta apinya, harganya dalam 10 hari kedepan setelah itu kita tentukan langkah-langkah yang sudah kita tadi sepakati subjek kepada hasil audit," kata Luhut di kantor Kemenko Marves, Jakarta, Senin (6/3/2023).

Baca juga: Soal Impor KRL Bekas, Menperin: Ke Depan Kasus Seperti Ini Tidak Boleh Terulang

"Jadi kita nunggu hasil audit BPKP dalam 10 hari kedepan," sambungnya.

Saat ditanya keputusan melakukan impor KRL bekas pakai asal Jepang, Luhut kembali menekankan, langkah tersebut harus dilihat berdasarkan hasil audit BPKP.

"Ada opsi hybrid, tapi kita supaya jangan salah, kita tunggu hasil auditnya," ujarnya.

Dalam kesempatan yang sama, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menekankan, keputusan pemerintah terkait pengadaan KRL akan dilihat dari hasil audit BPKP.

"Nanti dari audit kita lihat. Mana yang bisa kita retrovit, mana yang harus kita impor, jadi hybrid kebijakannya. Tapi semua dasarnya audit," kata Agus.

Baca juga: Soal Impor KRL Bekas, MTI: Ini Kondisi Darurat, Bukan untuk Tambah Kereta

Sebelumnya diberitakan, ada 10 rangkaian KRL Jabodetabek di tahun 2023 dan 19 rangkaian di tahun 2024 yang harus dipensiunkan sehingga PT KCI mendesak melakukan impor 10 KRL bekas tahun ini sebagai kereta pengganti.

VP Corporate Secretary KAI Commuter Anne Purba mengatakan, kebutuhan impor KRL bekas ini perlu dilakukan mengingat volume penumpang KRL terus meningkat terutama pada jam sibuk.

Anne bilang, ada dua langkah yang dilakukan KCI untuk memenuhi kebutuhan armada yakni bekerja sama dengan PT INKA dalam pengadaan 16 rangkaian untuk tahun 2025-2026. Adapun KCI menggelontorkan anggaran Rp 4 triliun untuk kebutuhan KRL baru ini.

Kemudian, KCI akan melakukan impor KRL bekas pakai asal Jepang sebanyak 10 rangkaian di tahun 2023 untuk menggantikan rangkaian yang akan dipensiunkan.

"Kami melakukan minta izin apakah kami diperbolehkan untuk melakukan impor (KRL bekas) sebanyak 10 transet di 2023 ini agar bisa me-replace yang 10 yang akan dikonservasi," kata Anne saat ditemui di kantor KCI Stasiun Juanda, Jakarta, Selasa (28/2/2023).

Baca juga: Kemenhub Dukung KCI Impor KRL Bekas dari Jepang