APNI Soroti Minimnya Smelter Nikel Kadar Rendah, Ini Sebabnya

JAKARTA, KOMPAS.com - Asosiasi Penambang Nikel Indonesia (APNI) menyebutkan, pembangunan smelter untuk menyerap nikel kadar rendah masih terbatas.

Padahal nikel kadar rendah atau limonite merupakan bahan baku untuk membuat baterai kendaraan listrik.

Sekretaris Umum APNI Meidy Katrin Lengkey mengatakan, cadangan nikel di Indonesia terdiri dari 70 persen lemonite atau nikel kadar rendah dan 30 persen sisanya merupakan saprolite atau nikel kadar tinggi.

Baca juga: Nikel Indonesia Jadi Incaran Dunia, Asosiasi Penambang: Perlu Pembatasan Penjualan Kadar

Adapun total smelter atau pabrik pengolahan nikel di Indonesia didominasi oleh pabrik yang mengolah saprolite.

"Saat ini kebutuhan saprolitenya 70 persen dibanding limonite, ini yang jadi concern kami. Cadangan kami habis. Nikel tidak beranak ya," ujar dia dalam dalam dalam The APNI (Asosiasi Penambang Nikel Indonesia) 6th Birthday Ceremony, Senin (6/3/2023).

Ia menambahkan, saat ini tercatat ada 126 perusahaan pabrik pirometalurgy yang mengolah bijih nikel kadar tinggi.

Angka tersebut ini terdiri dari 41 perusahaan yang sudah beroperasi, 28 dalam tahapan konstruksi, serta 57 lainnya dalam tahap perencanaan.

Sementara, total kebutuhan bijih nikel saprolite seluruhnya mencapai 413,78 juta bijih. Sedangkan, jumlah pabrik lemonite baru mencapai 10 pabrik. Angka tersebut terdiri dari 4 pabrik dalam tahapan operasi, 5 pabrik dalam tahapan konstruksi, dan 1 lainnya dalam perencanaan.

Adapun, total kebutuhan bijih nikel lemonite dari 10 pabrik ini baru mencapai 50,56 juta bijih nikel.

Menurut Meidy, ketika kondisi ini terus berlanjut maka perlu ada eksplorasi yang harus terus dilakukan. Di sisi lain, langkah ini justru bakal menghabiskan jumlah cadangan nikel yang ada.

Potensi kerugian

Pada kesempatan itu Meidy juga menyebutkan, adanya indikasi kerugian negara terhadap suplai nikel ore melalui jalur darat. Kerugian negara ini terjadi pada pengangkutan nikel ore dengan truk.

Menurut dia, terdapat banyak tambang kecil yang berada di sekitar tambang besar. Hasil tambang kecil langsung dikirim ke pegolahan tanpa melewati angkutan tongkang.

"Ini timbangannya seperti apa, Ini kan masuk langsung masuk. Sehingga terjadi kebocoran dan tidak ada PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak) ke negara," ujar dia.

Ia menambahkan, adanya hitungan yang tidak dapat dimonitor. Ini merupakan kerugian yang harus diderita oleh negara. "Sangat besar (kerugiannya). Kalau pemerintah mau tegas, ini bisa diatasi," imbuh dia.

Nikel ore tersebut, ia bilang, langsung masuk ke smelter tanpa adanya pembayaran atas e-PNBP. "Dan juga tidak menyertakan dokumen asal barang," kata dia.

Baca juga: Usai Larang Ekspor Bijih Nikel, Jokowi Akan Larang Ekspor Bijih Bauksit Mulai Juni 2023