Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

APNI Soroti Minimnya Smelter Nikel Kadar Rendah, Ini Sebabnya

Kompas.com - 07/03/2023, 09:07 WIB
Agustinus Rangga Respati,
Erlangga Djumena

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Asosiasi Penambang Nikel Indonesia (APNI) menyebutkan, pembangunan smelter untuk menyerap nikel kadar rendah masih terbatas.

Padahal nikel kadar rendah atau limonite merupakan bahan baku untuk membuat baterai kendaraan listrik.

Sekretaris Umum APNI Meidy Katrin Lengkey mengatakan, cadangan nikel di Indonesia terdiri dari 70 persen lemonite atau nikel kadar rendah dan 30 persen sisanya merupakan saprolite atau nikel kadar tinggi.

Baca juga: Nikel Indonesia Jadi Incaran Dunia, Asosiasi Penambang: Perlu Pembatasan Penjualan Kadar

Adapun total smelter atau pabrik pengolahan nikel di Indonesia didominasi oleh pabrik yang mengolah saprolite.

"Saat ini kebutuhan saprolitenya 70 persen dibanding limonite, ini yang jadi concern kami. Cadangan kami habis. Nikel tidak beranak ya," ujar dia dalam dalam dalam The APNI (Asosiasi Penambang Nikel Indonesia) 6th Birthday Ceremony, Senin (6/3/2023).

Ia menambahkan, saat ini tercatat ada 126 perusahaan pabrik pirometalurgy yang mengolah bijih nikel kadar tinggi.

Angka tersebut ini terdiri dari 41 perusahaan yang sudah beroperasi, 28 dalam tahapan konstruksi, serta 57 lainnya dalam tahap perencanaan.

Sementara, total kebutuhan bijih nikel saprolite seluruhnya mencapai 413,78 juta bijih. Sedangkan, jumlah pabrik lemonite baru mencapai 10 pabrik. Angka tersebut terdiri dari 4 pabrik dalam tahapan operasi, 5 pabrik dalam tahapan konstruksi, dan 1 lainnya dalam perencanaan.

Adapun, total kebutuhan bijih nikel lemonite dari 10 pabrik ini baru mencapai 50,56 juta bijih nikel.

Menurut Meidy, ketika kondisi ini terus berlanjut maka perlu ada eksplorasi yang harus terus dilakukan. Di sisi lain, langkah ini justru bakal menghabiskan jumlah cadangan nikel yang ada.

Potensi kerugian

Pada kesempatan itu Meidy juga menyebutkan, adanya indikasi kerugian negara terhadap suplai nikel ore melalui jalur darat. Kerugian negara ini terjadi pada pengangkutan nikel ore dengan truk.

Menurut dia, terdapat banyak tambang kecil yang berada di sekitar tambang besar. Hasil tambang kecil langsung dikirim ke pegolahan tanpa melewati angkutan tongkang.

"Ini timbangannya seperti apa, Ini kan masuk langsung masuk. Sehingga terjadi kebocoran dan tidak ada PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak) ke negara," ujar dia.

Ia menambahkan, adanya hitungan yang tidak dapat dimonitor. Ini merupakan kerugian yang harus diderita oleh negara. "Sangat besar (kerugiannya). Kalau pemerintah mau tegas, ini bisa diatasi," imbuh dia.

Nikel ore tersebut, ia bilang, langsung masuk ke smelter tanpa adanya pembayaran atas e-PNBP. "Dan juga tidak menyertakan dokumen asal barang," kata dia.

Baca juga: Usai Larang Ekspor Bijih Nikel, Jokowi Akan Larang Ekspor Bijih Bauksit Mulai Juni 2023

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kemenhub Fasilitasi Pemulangan Jenazah ABK Indonesia yang Tenggelam di Perairan Jepang

Kemenhub Fasilitasi Pemulangan Jenazah ABK Indonesia yang Tenggelam di Perairan Jepang

Whats New
Apa Pengaruh Kebijakan The Fed terhadap Indonesia?

Apa Pengaruh Kebijakan The Fed terhadap Indonesia?

Whats New
Gandeng Telkom Indonesia, LKPP Resmi Rilis E-Katalog Versi 6

Gandeng Telkom Indonesia, LKPP Resmi Rilis E-Katalog Versi 6

Whats New
Ekonomi China Diprediksi Menguat pada Maret 2024, tetapi...

Ekonomi China Diprediksi Menguat pada Maret 2024, tetapi...

Whats New
Berbagi Saat Ramadhan, Mandiri Group Berikan Santunan untuk 57.000 Anak Yatim dan Duafa

Berbagi Saat Ramadhan, Mandiri Group Berikan Santunan untuk 57.000 Anak Yatim dan Duafa

Whats New
Tarif Promo LRT Jabodebek Diperpanjang Sampai Mei, DJKA Ungkap Alasannya

Tarif Promo LRT Jabodebek Diperpanjang Sampai Mei, DJKA Ungkap Alasannya

Whats New
Bisnis Pakaian Bekas Impor Marak Lagi, Mendag Zulhas Mau Selidiki

Bisnis Pakaian Bekas Impor Marak Lagi, Mendag Zulhas Mau Selidiki

Whats New
Cara Reaktivasi Penerima Bantuan Iuran BPJS Kesehatan

Cara Reaktivasi Penerima Bantuan Iuran BPJS Kesehatan

Work Smart
Kehabisan Tiket Kereta Api? Coba Fitur Ini

Kehabisan Tiket Kereta Api? Coba Fitur Ini

Whats New
Badan Bank Tanah Siapkan Lahan 1.873 Hektar untuk Reforma Agraria

Badan Bank Tanah Siapkan Lahan 1.873 Hektar untuk Reforma Agraria

Whats New
Dukung Pembangunan Nasional, Pelindo Terminal Petikemas Setor Rp 1,51 Triliun kepada Negara

Dukung Pembangunan Nasional, Pelindo Terminal Petikemas Setor Rp 1,51 Triliun kepada Negara

Whats New
Komersialisasi Gas di Indonesia Lebih Menantang Ketimbang Minyak, Ini Penjelasan SKK Migas

Komersialisasi Gas di Indonesia Lebih Menantang Ketimbang Minyak, Ini Penjelasan SKK Migas

Whats New
Mulai Mei 2024, Dana Perkebunan Sawit Rakyat Naik Jadi Rp 60 Juta Per Hektar

Mulai Mei 2024, Dana Perkebunan Sawit Rakyat Naik Jadi Rp 60 Juta Per Hektar

Whats New
KA Argo Bromo Anggrek Pakai Kereta Eksekutif New Generation per 29 Maret

KA Argo Bromo Anggrek Pakai Kereta Eksekutif New Generation per 29 Maret

Whats New
Mudik Lebaran 2024, Bocoran BPJT: Ada Diskon Tarif Tol Maksimal 20 Persen

Mudik Lebaran 2024, Bocoran BPJT: Ada Diskon Tarif Tol Maksimal 20 Persen

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com