Gubernur Sulawesi Tengah: Bagi Hasil Nikel Harus Adil

JAKARTA, KOMPAS.com - Gubernur Sulawesi Tengah (Sulteng) Rusdy Mastura mengatakan, ketika perpanjangan kontrak PT Vale Indonesia Tbk (INCO) dilakukan, perlu ada penghitungan bagian yang sesuai untuk daerahnya.

Sedikit catatan, kontrak PT Vale sendiri akan habis pada tahun 2025. Hal tersebut disampaikan setelah acara The APNI (Asosiasi Penambang Nikel Indonesia) 6th Birthday Ceremony, Senin (6/3/2023).

"Kalau diperpanjang kami mintalah bagian, dari 2.000 kasihlah kami 5.000 supaya daerah kena dari apa yang tadi disebut bagi hasil itu," ucap dia.

Baca juga: Laba Bersih PT Vale Naik 20,8 Persen, Ini Penopangnya

Ia menambahkan, Pendapatan Asli Daerah (PAD) Sulawesi Tengah saat ini mengalami kenaikan sebesar Rp 800 miliar menjadi Rp 1,7 triliun.

Meskipun demikian, kenaikan PAD ini bukan dipengaruhi oleh nikel melainkan pendapatan pajak.

"PAD kami saja sekarang Rp 900 miliar yang mana bukan dari hasil nikel melainkan dari pajak. Itu naik Rp 800 miliar menjadi Rp 1,7 triliun," imbuh dia.

Oleh karena itu, Rusdy berharap pembagian hasil nikel dari Vale di Sulawesi Tengah dapat dilakukan dengan adil dan sesuai.

Hal ini bertujuan untuk membantu masyarakat setempat yang masih berada di bawah garis kemiskinan.

Ia menceritakan, gubernur di Kalimantan baru saja meminta sebesar 50 persen dari hasil tambang untuk daerah.

"Jangan lagi Permen keluar yang nantinya bisa jadi pemberontakan. Lama-lama orang juga marah. Tanah di daerah itu hancur tapi banyak yang rakyatnya miskin, jadi kolaborasi,” terang dia.