Polemik Impor KRL Bekas dan Mencuatnya Opsi "Retrofit"

JAKARTA, KOMPAS.com - Impor kereta rel listrik (KRL) tetap menjadi opsi Kementerian Perindustrian (Kemenperin) dalam upaya peremajaan sarana dan layanan KAI Commuter.

Namun Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita beberapa waktu lalu menegaskan, impor KRL bekas pakai bukan prioritas.

Pemerintah justru memprioritaskan opsi retrofit atau penambahan teknologi pada rangkaian KRL yang lama untuk mendukung upaya peremajaan.

Langkah ini diyakini dapat menguntungkan bagi Indonesia dengan penyerapan tenaga kerja.

Baca juga: Kondisi Covid-19, Jadi Alasan KCI Tak Pesan KRL INKA Jauh-jauh Hari

"Kami pemerintah akan mendahulukan, memprioritaskan opsi retrofit," ujar Agus di Jakarta, Senin (6/3/2023).

Seperti diketahui, PT Kereta Commuter Indonesia (KCI) merencanakan pengadaan rangkaian KRL lantaran ada 10 rangkaian KRL di tahun 2023 dan 19 KRL di tahun 2024 yang akan dipensiunkan.

Hingga saat ini, rencana impor KRL bekas ini baru didukung Kementerian Perhubungan (Kemenhub). Sementara Kemenperin belum memberikan persetujuan.

Agus mengatakan, impor KRL bekas dari Jepang merupakan opsi terakhir.

"Impor itu (opsi) yang terakhir," ujarnya.

Baca juga: Pengadaan KRL, Menperin Tegaskan Impor Kereta Bekas Jadi Pilihan Terakhir

Secara terpisah, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, keputusan pemerintah dalam pengadaan KRL baik impor atau retrofit ini masih menunggu audit dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).