Soal Insentif Mobil Listrik, Hyundai Tunggu Informasi dari Pemerintah

JAKARTA, KOMPAS.com - Chief Operating Officer PT Hyundai Motors Indonesia (HMID) Makmur menyambut baik program pemerintah terkait pemberian subsidi kendaraan bermotor listrik berbasis baterai (KBLBB).

Makmur mengatakan, sebagai produsen yang digandeng oleh pemerintah dalam program tersebut, pihaknya masih menunggu informasi terkait skema subsidi dari pemerintah.

"Kita juga masih menunggu bagaimana mekanisme dari pemerintah untuk pelaksanaannya. Tapi menurut saya ini sangat baik," kata Makmur di Plaza Indonesia, Jakarta, Kamis (9/3/2023).

Baca juga: Tertarik Beralih ke Mobil Listrik? Ikuti 5 Tips Ini Sebelum Membelinya

Makmur mengatakan, untuk mobil listrik, pemerintah akan memberikan subsidi sebanyak 35.900 unit. Namun, Hyundai belum mendapatkan informasi terkait jumlah kuota yang akan ditugaskan pemerintah.

"Kita belum dapat informasi itu (kuota) berapa. Dari konferensi pers kemarin disebutkan baru 35.900 unit kalau mobil," ujarnya.

Lebih lanjut, Makmur yakin produksi mobil listrik tahun ini akan meningkat empat kali lipat seiring dengan berjalannya program subsidi KBLBB tersebut.

Ia juga mengatakan, mobil listrik Hyundai yang diproduksi di Indonesia telah memenuhi Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) di atas 40 persen.

"Kita sudah antisipasi, kita tambah produksi (mobil listrik) 4 kali lipat dari tahun lalu. Jadi kita bisa memberikan fleksibel bagi konsumen yang mungkin mereka inden kemarin 1 tahun sekarang inden bisa 6 bulan," ucap dia.

Baca juga: Tagih Keseriusan Investor, Erick Thohir: Kita Buktikan Beli Mobil Listrik di RI Antrenya Tahunan

Sebelumnya, pemerintah resmi mengumumkan program subsidi Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (KBLBB). Adapun program ini digulirkan mulai 20 Maret 2023.

Pembelian mobil listrik dengan merek Hyundai dan Wuling mendapatkan bantuan subsidi dari pemerintah.

Adapun insentif mobil listrik punya skema berbeda, sehingga pemerintah menyampaikan secara rinci.

"Bantuan untuk mobil sudah ada tabelnya di sini, nanti kita umumkan secara resminya berapa," kata Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi (Menko Marves) Luhur B Pandjaitan dalam konferensi pers, Senin (6/3/2023).