KKP Berikan Surat Persetujuan Tambang Timah Laut kepada TINS

"PT Timah Tbk adalah bagian dari masyarakat Bangka Belitung. Industri pertambangan timah masih menjadi sumber ekonomi masyarakat Bangka Belitung dan PT Timah Tbk terus berkomitmen untuk meningkatkan kinerja dan pengelolaan lingkungan agar manfaat dapat terus dirasakan masyarakat Bangka Belitung pada khususnya dan Indonesia pada umumnya," ucapnya.

Baca juga: Bikin Apple Batal Bangun Pabrik, PT Timah Bantah Isu Ketelusuran Bahan Bakunya

Dengan dukungan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan dan Kementerian Lingkungan Kehutanan, PT Timah Tbk optimis bisa mewujudkan pertambangan timah yang inklusif dalam artian bisa memastikan pertambangan timah dengan aman dan masyarakat bisa mendapatkan manfaat dari keberadaan laut dan bisa berjalan beriringan untuk saling mendukung.

"Tentu bentuk inklusifitas harus kita upayakan semakin hari semakin baik untuk kemajuan bangsa dan negara dan kesejahteraan masyarakat. Kami ingin tumbuh dan berkembang masyarakat," katanya.

Pj Gubernur Bangka Belitung Ridwan Djamaluddin mengatakan dengan adanya izin PKKPRL ini menunjukkan perusahaan patuh dan menyesuaikan dengan regulasi. Selain itu, Pemerintah dalam hal ini Kementerian menyikapi ini dengan cara yang cermat supaya kegiatan bisa berjalan bersama-sama.

"Khusus untuk pertambangan timah, timah yang sekarang ini diperkirakan akan berumur 30 tahun. Kuncinya ekspolrosi goo deeper go Offshore. Ketika go Offshore sangat penting untuk memperhatikan aspek kelautan," katanya.

Ia menyebutkan, dengan dengan blue ekonomi ini semua sektor bisa hidup berdampingan karena kuncinya menjaga kondisi harmonis kegiatan pertambangan, perikanan, pariwisata dan perlindungan lingkungan lainnya.

"PKKPRL yang dikeluarkan sangat penting memberikan ruang kegiatan pertambangan harus mengikuti tata kelola kaidah pertambangan timah yang baik. Karena sesungguhnya timah yang ditambang tidak hanya memikirkan generasi masa kini tapi juga generasi masa depan," ucapnya.

Baca juga: Kementerian ESDM Telah Lakukan Kajian Antisipasi Terkait Larangan Ekspor Timah