Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kata Sri Mulyani soal Aliran Dana Mencurigakan Rp 300 Triliun di Kemenkeu

Kompas.com - 09/03/2023, 21:31 WIB
Nur Jamal Shaid

Editor

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani menanggapi isu terkait adanya aliran dana mencurigakan di lingkungan Direktorat Pajak dan Direktorat Bea Cukai, Kementerian Keuangan senilai Rp 300 triliun. Dirinya mengaku baru hari ini menerima surat laporan dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mengenai transaksi. 

"Saya terima tadi pagi tapi karena sedang terbang ke sini (Kota Solo). Jadi saya belum lihat suratnya, tapi saya sudah scan," kata Sri Mulyani setelah mendampingi Presiden Jokowi melakukan peninjauan di KPP Pratama Solo, Kamis (9/3/2023).

Mengenai angka transaksi tersebut, Sri Mulyani mengaku belum melihatnya karena di dalam surat tersebut juga tidak tertera angka transaksi Rp 300 triliun, yang sebelumnya diungkap Menko Polhukam Mahfud MD dan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Ivan Yustiavandana.

Baca juga: Krakatau Steel Bakal Bangun Pelabuhan di Cilegon

"Saya belum melihat angkanya ya, mengenai Rp 300 triliun itu. Terus terang saya tidak lihat di dalam surat itu, enggak ada angkanya. Jadi, nggak tahu juga dari mana angkanya. Kalau kembali lagi ke Jakarta saya akan bicara lagi dengan Pak Mahfud dan juga Pak Ivan, angkanya dari mana," kata Menkeu.

Ia juga berharap pada pertemuan tersebut agar diperjelas transaksi tersebut terkait masalah apa dan melibatkan siapa.

Sri Mulyani juga menegaskan jika benar data itu terbukti dan sesuai fakta yang ada, dirinya akan melakukan penindakan tegas seperti yang dilakukan terhadap pejabat Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Rafael Alun Trisambodo, yang terlibat dalam kasus yang menjeratnya.

Baca juga: Freeport Buka Lowongan Kerja untuk Fresh Graduate, Cek Syaratnya

"Seperti kemarin Rafael Alun mengenai LHKPN (Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara), ketidakpatuhan. Kami lakukan hukuman disiplin. Data kami share dengan KPK, dari sisi penegakan hukum tetap dilakukan. Ada pembagian tugas dari sisi kami ASN, dari sisi penegakan hukum," katanya.

Terkait dengan surat dari PPATK, lanjut Sri Mulyani, sebetulnya ada setiap tahunnya. Melalui surat tersebut, PPATK mengirimkan informasi kepada Kementerian Keuangan mengenai transaksi.

Sri Mulyani menyebutkan dari tahun 2009-2023 ada sebanyak 196 surat yang disampaikan. Dari total tersebut sebagian sudah ditindaklanjuti oleh Inspektorat Jenderal.

Baca juga: Sinyal Hawkish The Fed Tekan Rupiah, BI Sebut Hanya Sementara

"Ada yang dilakukan inseminasi. Kalau kasus terbukti ada hukuman disiplin, dicopot atau dikeluarkan. Itu semua ada statusnya. Menurut pak Ivan masih ada 70 yang perlu keterangan tambahan, kami akan sampaikan," katanya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Soal Tokopedia PHK Karyawan, GoTo Sebut Bukan Pemegang Saham Mayoritas

Soal Tokopedia PHK Karyawan, GoTo Sebut Bukan Pemegang Saham Mayoritas

Whats New
50 Persen Kebutuhan Listrik di Ambon Disuplai dari Pembangkit Apung PLN IP

50 Persen Kebutuhan Listrik di Ambon Disuplai dari Pembangkit Apung PLN IP

Whats New
Tungku Smelter Morowali Semburkan Uap Panas, 2 Pekerja Terluka

Tungku Smelter Morowali Semburkan Uap Panas, 2 Pekerja Terluka

Whats New
Mulai 18 Juni, 2 Kereta Ekonomi Ini Pakai Rangkaian New Generation

Mulai 18 Juni, 2 Kereta Ekonomi Ini Pakai Rangkaian New Generation

Whats New
Daftar UMK Kota Bandung 2024 dan 26 Daerah Lain di Jawa Barat

Daftar UMK Kota Bandung 2024 dan 26 Daerah Lain di Jawa Barat

Work Smart
KAI Services Buka Lowongan Kerja untuk Lulusan SMA/SMK, Simak Persyaratannya

KAI Services Buka Lowongan Kerja untuk Lulusan SMA/SMK, Simak Persyaratannya

Work Smart
SBSN, SUN, dan SBN, Apa Bedanya?

SBSN, SUN, dan SBN, Apa Bedanya?

Work Smart
Antisipasi Idul Adha, PLN Pastikan Pasokan Energi Primer di Atas 20 Hari

Antisipasi Idul Adha, PLN Pastikan Pasokan Energi Primer di Atas 20 Hari

Whats New
Dinilai Memuaskan, Konsumen dan Mitra Logistik Puji Program Garansi Tepat Waktu Shopee

Dinilai Memuaskan, Konsumen dan Mitra Logistik Puji Program Garansi Tepat Waktu Shopee

Whats New
Pertamina Tambah Pasokan Solar dan Eliji 3 Kg Jelang Idul Adha

Pertamina Tambah Pasokan Solar dan Eliji 3 Kg Jelang Idul Adha

Whats New
Aliran Modal Asing Masuk Rp 8,91 Triliun ke RI Selama Sepekan

Aliran Modal Asing Masuk Rp 8,91 Triliun ke RI Selama Sepekan

Whats New
Enine Hadirkan Motor Listrik di PRJ, Harganya Mulai dari Rp 2 Jutaan, Ada Diskon hingga Cashback

Enine Hadirkan Motor Listrik di PRJ, Harganya Mulai dari Rp 2 Jutaan, Ada Diskon hingga Cashback

Spend Smart
Catat, Ini Jumlah Lowongan CPNS 2024 di 7 Kementerian

Catat, Ini Jumlah Lowongan CPNS 2024 di 7 Kementerian

Whats New
Indeks Nasdaq Cetak Rekor, Naik 3 Persen dalam Sepekan

Indeks Nasdaq Cetak Rekor, Naik 3 Persen dalam Sepekan

Whats New
Danone Indonesia Dorong Kolaborasi untuk Lestarikan Sumber Daya Air di DAS Ayung Bali

Danone Indonesia Dorong Kolaborasi untuk Lestarikan Sumber Daya Air di DAS Ayung Bali

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com