Pelaku UMKM Dinilai Lebih Butuh Modal ketimbang Dapat Subsidi Motor Listrik

JAKARTA, KOMPAS.com- Pengamat transportasi Ki Darmaningtyas menilai, kebijakan pemerintah yang menjadikan pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sebagai prioritas penerima subsidi kendaraan bermotor listrik berbasis baterai (KBLBB) tidak relevan.

Menurut Darmaningtyas, pelaku UMKM lebih membutuhkan modal ketimbang subsidi kendaraan listrik.

"UMKM apapun jenisnya bukanlah (butuh) armada baru listrik, tetapi yang mereka butuhkan adalah modal, karenanya bagi mereka ini (subsidi kendaraan listrik) enggak ada relevansinya," kata Darmaningtyas saat dihubungi Kompas.com, Jumat (10/3/2023).

Darmaningtyas mengatakan, meski pemerintah sudah memberikan subsidi motor listrik Rp 7 juta, para pelaku UMKM nantinya tetap menyiapkan uang muka yang jumlahnya besar.

"Misalnya motor listrik kalau harganya dibikin murah Rp 15 juta, subsidi Rp 7 juta maka UMKM menyediakan Rp 8 juta itu bukan hal yang mudah. Jadi enggak relevanlah," ujarnya.

Baca juga: Seberapa Efektif Subsidi Kendaraan Listrik?

Darmaningtyas mengatakan, kebijakan subsidi kendaraan listrik tersebut merupakan bentuk kepanikan pemerintah lantaran target penggunaan kendaraan listrik sebanyak 100.000 unit di tahun 2022 tidak memenuhi target.

Ia menilai, kebijakan subsidi kendaraan listrik bertujuan untuk menyelamatkan industri kendaraan listrik daripada menyelamatkan transportasi umum.

"Kalau pemerintah mau menyelamatkan transportasi umum, yang disubsidi itu adalah pembelian bis listrik yang bisa digunakan untuk angkutan umum dan memperbanyaknya. Jadi ini merupakan kebijakan hasil perselingkuhan pengambil kebijakan dengan pengusaha," tuturnya.

Baca juga: Baru 3 Produsen Motor Listrik Dapat Insentif, Menperin: Boleh Nambah, Asal...

Fasilitas pengisian daya belum memadai

Lebih lanjut, ia yakin penjualan kendaraan listrik tidak akan mengalami peningkatan meski pemerintah sudah memberikan subsidi.

Sebab, kata dia, fasilitas pengisian daya kendaraan listrik belum memadai di Indonesia.