1. Rafael Sempat Sibuk Bolak-balik Tengok Brangkas Rp 37 Miliar Miliknya
Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD menceritakan bahwa mantan pejabat Ditjen Pajak Rafael Alun Trisambodo sempat bolak-balik ke safe deposit box miliknya sebelum akhirnya diblokir oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).
“Beberapa hari sudah bolak-balik tuh dia ke berbagai deposit box itu. Terus pada suatu pagi, dia datang tuh ke bank membuka itu, langsung diblokir oleh PPATK,” kata Mahfud dalam konferensi pers di Jakarta dikutip dari Antara, Minggu (12/3/2023).
Setelah PPATK memblokir, lanjutnya, PPATK langsung mencari dasar hukum untuk membuka deposit box tersebut. Setelah berkonsultasi dengan KPK, barulah PPATK membuka safe deposit box milik Rafael yang kemudian dilanjutkan dengan penggalian informasi untuk menemukan deposit box lainnya.
“Di bongkar, satu safe deposit box itu sebesar Rp 37 miliar dalam bentuk dolar AS,” ucapnya.
Simak selengkapnya di sini
2. Sri Mulyani Masih Bingung dari Mana Hitungan Transaksi Janggal Rp 300 Triliun
Menteri Keuangan Sri Mulyani meminta Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) membuka data lengkap mengenai transaksi janggal Rp 300 triliun yang sebelumnya disebutkan oleh Menteri Koordinator bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD.
“Sampai saat ini saya belum mendapatkan informasi Rp 300 triliun itu hitungannya dari mana, transaksinya apa saja, siapa yang terlibat. Dalam hal ini silakan teman-teman media nanti tanya ke Pak Ivan (Kepala PPATK)," katanya dalam konferensi pers di Jakarta dikutip dari Antara, Minggu (12/3/2023).
Sri Mulyani mengaku bahwa isi surat yang telah disampaikan oleh PPATK kepada dirinya hanya memuat daftar kasusnya dan tidak mencantumkan detail nilai nominal.
Oleh karena itu, ia meminta PPATK agar menjelaskan secara lebih rinci mengenai transaksi janggal yang dimaksud. Semakin detail data yang didapatkan, maka akan semakin cepat dirinya melakukan pembersihan.
Baca selengkapnya di sini
3. Lowongan Kerja BUMN Sucofindo untuk SMA-S1, Ini Persyaratannya
Bagi kamu lulusan SMA hingga Sarjana (S1) ingin berkarir di perusahaan pelat merah alias BUMN, simak lowongan kerja yang satu ini.
PT Superintending Company of Indonesia, atau lebih populer disingkat Sucofindo membuka lowongan kerja untuk posisi Inspector UT & MT/PT dan Inspector OCTG-(DS-1).
PT Sucofindo merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak di bidang inspeksi dan audit, pengujian dan analisis, sertifikasi, konsultasi, dan pelatihan.
Apa saja persyaratannya? Simak di sini
4. 3.287 Pengaduan Masuk di Sistem "Whistleblower" Kemenkeu, 550 Pegawai Kena Hukuman Disiplin
Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyebut, sistem whistleblower Kementerian Keuangan (Kemenkeu) terus bekerja untuk menindaklanjuti pelanggaran yang terjadi di kementeriannya.
Adapun whistleblower merupakan pelapor atau pengungkap fakta yang tidak terlibat dalam kejahatan yang dia laporkan (bukan termasuk pelaku).
Kemenkeu mencatat, sepanjang 2017-2022 terdapat 3.287 pengaduan yang masuk melalui Whistleblowing System Kementerian Keuangan (WiSe). Tindaklanjut dari pengaduan itu menghasilkan 550 pegawai terbukti melakukan fraud sehingga dikenai hukuman disiplin.
"Laporan itu (pengaduan di WiSe) kemudian kita verifikasi, mana-mana yang legitimate, karena enggak semua aduan jadi kasus legitimate, dan bagi yang legitimate maka kita lakukan langkah-langkah," ujar Sri Mulyani dalam konferensi pers di Kantor Kemenkeu, Sabtu (11/3/2023).
Selengkapnya baca di sini
5. Sri Mulyani Minta Pemeriksaan Pegawai Kemenkeu yang Hartanya Janggal Segera Rampung
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, saat ini investigasi terkait 69 pegawai Kementerian Keuangan (Kemenkeu) yang memiliki harta janggal, terus berjalan. Targetnya, pemeriksaan akan rampung pekan depan.
Adapun investigasi pegawai Kemenkeu saat ini sedang dilakukan oleh Inspektorat Jenderal (Itjen) Kemenkeu.
"Jadi sampai minggu depan, kita akan selesaikan seluruh investigasi tambahan terhadap semua pegawai yang masuk dalam profil risiko tinggi dan menengah, itu 69," ujarnya dalam konferensi pers di Kantor Kemenkeu, Jakarta, Sabtu (11/3/2023).
Sri Mulyani menjelaskan, pada dasarnya jumlah pegawai Kemenkeu yang diperiksa lebih banyak, sebab Itjen Kemenkeu telah mengidentifikasi pegawai dengan profil berisiko tinggi dan pegawai yang berisiko tengah.
Selengkapnya simak di sini
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.