Pakaian Bekas Impor Dikhawatirkan Bisa Gerus Pasar UMKM

JAKARTA, KOMPAS,com - Kementerian Koperasi dan UKM (KemenkopUKM) melarang thrifting barang bekas impor.

Thrifting sendiri dari akar katanya berarti hemat atau penghematan. Hal ini di Indonesia dimaknai sebagai jual beli pakaian bekas yang diimpor dari negara lain.

Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki mengatakan, larangan pakaian bekas impor akan melindungi produk UMKM sektor tekstil di dalam negeri.

"Di tengah gerakan mencintai produk dalam negeri, ada penyelundupan produk pakaian bekas. Itu tidak sejalan dengan gerakan nasional bangga buatan Indonesia," ujar dia dalam konferensi pers, Senin (13/3/2023).

Baca juga: Soal Pakaian Bekas Impor, Kemendag: Mereka Impor lewat Jalur Ilegal

Lebih rinci, Teten menjelaskan, saat ini terdapat beberapa tantangan yang membuat ekonomi melambat. Oleh karena itu, adanya pakaian bekas impor ilegal ini menjadi ancaman serius untuk industri tekstil.

"Apalagi industri tekstil, alas kaki, dan furniture masuk jenis padat karya yang rawan terjadi pemutusan hubungan kerja (PHK)," imbuh dia.

Ia mengungkapkan, kalau pasar ini diambil oleh produk pakaian bekas impor dari luar negeri akan banyak pengangguran dari sini. Ketika pengangguran tinggi, daya beli masyarakat turun.

"Kalau ekonomi nasional terganggu, masyarakat sulit mencari lapangan pekerjaan," terang dia.

Ia menambahkan, impor pakaian bekas berpengaruh pada tingkat kesehatan masyarakat dan lingkungan. Hal ini karena impor pakaian bekas berpotensi membawa penyakit dan mecemari lingkungan.

Baca juga: Sanksi bagi Penjual Pakaian Bekas Impor

Teten mengusulkan, ke depannya ada pelarangan terbatas juga untuk produk lainnya, misalnya sepatu yang juga banyak ditemukan dalam impor barang bekas.

Pihaknya juga akan membatasi penjualan pakaian impor bekas ini di platform e-commerce dan media sosial.

Ia menjabarkan, pelaku UMKM yang menjual produk pakaian impor bekas dapat berpindah halauan dengan bisnis model lain. Pelaku UMKM bisa membuat kreasi dari pakaian bekas lokal atau reworking.

"Pelaku UMKM itu sangat resilien, sehingga dapat berpindah halauan bisnis dengan cepat, terbukti saat pandemi Covid-19 lalu," urai dia.

Sebagai informasi, pakaian bekas merupakan barang yang dilarang impornya berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40 tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18 Tahun 2021 tentang Barang Dilarang Ekspor dan Barang Dilarang Impor.

Baca juga: Marak Bisnis Pakaian Bekas Impor, Pemerintah Dinilai Masih Setengah Hati