5 Fakta Seputar Larangan Bisnis Pakaian Bekas Impor

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah hingga saat ini belum mampu meredam bisnis pakaian bekas impor. 

Kementerian Perdagangan (Kemendag) sudah menerbitkan peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 18 Tahun 2021 tentang Barang Dilarang Ekspor dan Barang Dilarang Impor guna menghentikan lalu lintas bisnis pakaian bekas impor tersebut.

Namun, hingga saat ini, penjualan dan pembelian pakaian bekas impor dengan harga miring ini masih diminati masyarakat. Hal ini tentu dapat menggerus industri sandang lokal.

Lantas, bagaimana upaya dan kendala yang dihadapi pemerintah dalam menghentikan bisnis pakaian bekas impor ? Berikut rangkuman Kompas.com:

Baca juga: [POPULER MONEY] Pendaftaran Mudik Gratis untuk Warga ber-KTP Jateng | Sanksi bagi Penjual Pakaian Bekas Impor

1. Sanksi penjara dan denda

Larangan penjualan baju bekas impor tertuang dalam peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18 Tahun 2021 tentang Barang Dilarang Ekspor dan Barang Dilarang Impor.

Menurut Pelaksana Tugas (PLT) Direktur Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Kemendag Moga Simatupang, sanksi yang dikenakan bisa berupa denda dan penjara.

"Dengan sanksi sebagaimana tertuang dalam UU Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan yaitu ancaman pidana penjara paling lama 5 tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 5 miliar," kata Moga saat dihubungi Kompas.com, Senin (13/3/2023).

Baca juga: Pemerintah akan Larang Penjualan Pakaian Bekas Impor di E-commerce

2. Masuk lewat jalur ilegal

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan mengatakan, bisnis pakaian bekas impor ini sulit dihentikan karena para importir melewati jalur-jalur ilegal yang tidak diawasi oleh petugas di lapangan.

"Cuma memang kita ini ada kesulitan, itu kan pintu masuknya banyak sekali," kata Zulkifli Hasan di Gedung Sabilulungan, Soreang, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Minggu (12/3/2023).

Zulkifli bilang pintu masuk pakaian bekas impor tidak hanya berada di Pulau Jawa, namun ditemukan di beberapa pulau seperti Sumatera dan Sulawesi.

Karenanya, kata dia, Kemendag membentuk Satuan Tugas (Satgas) dan menggandeng aparat hukum agar upaya lebih optimal.

"Jelas aturannya enggak boleh, dilarang, ya harus, kita sudah bentuk Satgas juga. Tapi tentu informasi dari masyarakat itu yang paling penting," ungkapnya

Baca juga: Pedagang Pakaian Bekas Impor Diminta Jual Produk Lokal

3. Larangan jualan di E-commerce

Secara terpisah, Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki mengatakan, akan melarang penjualan pakaian bekas impor di e-commerce dan media sosial.

"Kalau itu ada di ecommerce akan kami tegur, tapi kalau di media sosial susah," ujar dia dalam konferensi pers, Senin (13/3/2023).

Sementara itu, Deputi Bidang UKM KemenkopUKM Hanung Harimba Rachman meminta Bea Cukai untuk dapat melakukan intensifikasi terhadap masuknya pakaian bekas impor ini.

"Selain itu bisa juga ditelusuri dari penjual yang ada di sini. Kan bisa dapat itu impornya dari mana, mudah ditelusuri sebenarnya," kata dia

Baca juga: Jerit Tekstil Lokal Tergusur Impor Pakaian Bekas, 25.000 Pekerja Bakal Terdampak