Menjaga Pasar Industri Tekstil Nasional dari Serbuan Pakaian Bekas Impor

JAKARTA, KOMPAS.com - Pasar Industri tekstil dan produk tekstil (TPT) masih didominasi oleh permintaan dalam negeri. Untuk itu, kehadiran pakaian bekas impor tentu dapat mengancam pasar garmen dalam negeri.

Hal ini lantaran produk pakaian bekas impor menawarkan harga yang jauh lebih murah. Tak sampai di sana, industri TPT juga masih harus bergelut dengan baju impor yang membanjiri platform ecommerce.

Ketua Umum Asosiasi Perteksilan Indonesia (API) Jemmy Kartiwa Sastraatmadja mengatakan, ekspor industri TPT di Indonesia tidak sampai 30 persen dari total produksi.

"Utamanya tetap industri TPT itu tetap mengandalkan market dalam negeri. Jadi market dalam negeri ini harus dijaga banget," ujar dia kepada Kompas.com, Senin (14/3/2023).

Baca juga: 5 Fakta Seputar Larangan Bisnis Pakaian Bekas Impor

Jemmy menambahkan, pasar industri TPT dalam negeri tetap menjadi tumpuan industri nasional karena mencapai 70 persen.

"Bukan industri TPT nasional saja yang melihat industri TPT nasional itu bagus dan mereka katakan cukup seksi," imbuh dia.

Jemmy bilang, para eksportir industri TPT sekarang mengalami gangguan karena permintaan dari Eropa dan Amerika turun. Untuk itu, sektor industri tersebut juga mulai menyasar sektor dalam negeri.

"Ini benar-benar harus kita jaga market dalam negeri," tandas dia.

Untuk dapat menahan market industri TPT dari serbuah pakaian bekas impor, pemerintah sendiri telah mengupayakan berbagai cara.

Menteri Koperasi dan UKM (MenkopUKM) Teten Masduki mengatakan, pihaknya akan melarang penjualan pakaian bekas impor di ecommerce dan media sosial.

Penanganan yang lebih terukur dalam dilakukan di ecommerce untuk melarang penjualan produk pakaian bekas ilegal.

"Kalau itu ada di ecommerce akan kami tegur, tapi kalau di media sosial susah," ujar dia dalam konferensi pers, Senin (13/3/2023).

Teten menjelaskan, pelarangan atau pembatasan akan memunculkan kekosongan penawaran, hal itu harus diisi oleh produk lokal supaya permintaan bisa dipenuhi.

"Untuk kasus pakaian bekas, jangan sampai ini dijadikan alasan pembenar untuk kita menerima barang sampah dari luar, apalagi ini secara ilegal," terang dia.

Sementara itu, Deputi Bidang UKM KemenkopUKM Hanung Harimba Rachman mengatakan, pemerintah perlu mengawasi masukknya barang yang masuk tersebut.

Bea Cukai diharapkan dapat melakukan intensifikasi terhadap masuknya pakaian bekas impor ini.

"Selain itu bisa juga ditelusuri dari penjual yang ada di sini. kan bisa dapat itu impornya dari mana , mudah ditelusuri sebenarnya," terang dia.

Sedikit catatan, pakaian bekas merupakan barang yang dilarang impornya berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40 tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18 Tahun 2021 tentang Barang Dilarang Ekspor dan Barang Dilarang Impor.

Baca juga: Soal Sepatu Bekas Asal Singapura, Belum Masuk Larangan Pembatasan Impor?

Pelaksana Tugas (PLT) Direktur Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Kemendag Moga Simatupang mengatakan, sanksi yang dikenakan terkait larangan penjualan pakaian bekas ini paling lama 5 tahun penjara dan denda paling banyak Rp 5 miliar.

"Dengan sanksi sebagaimana tertuang dalam UU Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan yaitu ancaman pidana penjara paling lama 5 tahun atau pidana denda paling banyak Rp. 5 miliar," kata Moga saat dihubungi Kompas.com, Senin (13/3/2023).

Moga mengatakan, pihaknya masih kesulitan dalam menertibkan pergerakan bisnis pakaian bekas impor karena impor dilakukan di jalur-jalur yang tak dikawal petugas.

Oleh karena itu, ia bilang, Kemendag bekerja sama dengan aparat penegak hukum untuk menelusuri jalur ilegal masuknya pakaian bekas tersebut.

Baca juga: Pemerintah akan Larang Penjualan Pakaian Bekas Impor di E-commerce