Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Tokopedia Pelajari Rencana Pemerintah Larang Penjualan Pakaian Bekas Impor

Kompas.com - 14/03/2023, 18:05 WIB
Elsa Catriana,
Yoga Sukmana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah akan melarang penjualan pakaian bekas impor di e-commerce dan media sosial. Pelarangan tersebut dilakukan agar permintaan bisa dipenuhi oleh produk lokal.

Menanggapi hal itu, Head of Public Policy and Government Relations Tokopedia Muhammad Hilmi Adrianto mengatakan, pihaknya saat ini sedang mempelajari imbauan tersebut sekaligus mekanisme penjualannya di marketplace.

"Saat ini, Tokopedia sedang mempelajari imbauan pemerintah terkait pelarangan penjualan produk pakaian bekas impor sekaligus mekanisme penjualannya di marketplace. Kami juga akan terus berkoordinasi dengan pihak internal, pemerintah dan berbagai pihak terkait imbauan tersebut," ujarnya saat dihubungi Kompas.com, Selasa (14/3/2023).

Baca juga: Kemendag Pastikan Sepatu Bekas Masuk Daftar Larangan Impor

Dia menjelaskan, Tokopedia adalah marketplace domestik yang tidak memungkinkan adanya impor barang. Oleh sebab itu dia memastikan bahwa produk yang dijual di Tokopedia sudah berada di Indonesia dan atau sudah melalui proses bea cukai dari distributor untuk dijual kembali oleh pedagang eceran di Indonesia.

"Setiap penjual bisa mengunggah produk secara mandiri, Tokopedia memiliki syarat dan ketentuan mengenai produk apa saja yang tidak boleh diperjualbelikan untuk menjaga aktivitas di dalam platform kami agar tetap sesuai dengan hukum yang berlaku," jelas Hilmi.

Hilmi menambahkan, pihaknya siap bekerja sama untuk mengikuti arahan pemerintah dan mendukung upaya yang berpihak pada pertumbuhan ekonomi nasional.

Baca juga: 5 Fakta Seputar Larangan Bisnis Pakaian Bekas Impor


"Kami juga memberikan kesempatan bagi para pelaku usaha di Indonesia terutama UMKM lokal untuk tumbuh dan berkembang," pungkasnya.

Sebelumnya, Kementerian Perdagangan (Kemendag) mengaku menemukan kendala dalam upaya menutup pintu bisnis pakaian bekas impor di Indonesia.

Pelaksana Tugas (PLT) Direktur Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga (PKTN) Kemendag Moga Simatupang mengatakan, pihaknya kesulitan menindak pelaku bisnis pakaian bekas impor karena dilakukan pada jalur-jalur yang tidak dijaga oleh petugas.

Baca juga: Pedagang Pakaian Bekas Impor Diminta Jual Produk Lokal

"Kesulitan yang dialami dalam menertibkan lalu lintas jual beli pakaian bekas, karena impornya dilakukan secara ilegal melalui jalur-jalur tertentu di luar pengawasan petugas di lapangan," kata Moga saat dihubungi Kompas.com, Senin (13/3/2023).

Moga mengatakan, saat ini, Kemendag bekerja sama dengan aparat penegak hukum untuk menelusuri jalur ilegal masuknya pakaian bekas impor tersebut.

Baca juga: Pakaian Bekas Impor Dikhawatirkan Bisa Gerus Pasar UMKM

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

3 Jalur Alternatif Arus Balik Lebaran di Jawa Barat

3 Jalur Alternatif Arus Balik Lebaran di Jawa Barat

Whats New
Menhub Targetkan Pembangunan Jalur Kereta Simpang Joglo Selesai September 2024

Menhub Targetkan Pembangunan Jalur Kereta Simpang Joglo Selesai September 2024

Whats New
Mata Uang Indonesia Diatur Secara Resmi oleh Pemerintah dalam Aturan?

Mata Uang Indonesia Diatur Secara Resmi oleh Pemerintah dalam Aturan?

Whats New
Cara Isi Saldo e-Toll BCA, BRI, BNI, dan Mandiri lewat HP

Cara Isi Saldo e-Toll BCA, BRI, BNI, dan Mandiri lewat HP

Spend Smart
Apa Mata Uang Singapura dan Berapa Nilai Tukarnya ke Rupiah?

Apa Mata Uang Singapura dan Berapa Nilai Tukarnya ke Rupiah?

Whats New
Jasa Marga Catat 471.000 Kendaraan Kembali ke Jabotabek pada Hari Puncak dan H+1 Lebaran

Jasa Marga Catat 471.000 Kendaraan Kembali ke Jabotabek pada Hari Puncak dan H+1 Lebaran

Whats New
Mengenal Mata Uang Myanmar dan Nilai Tukarnya ke Rupiah

Mengenal Mata Uang Myanmar dan Nilai Tukarnya ke Rupiah

Whats New
Jasa Marga Catatkan 16.000 Kendaraan Alami Saldo E-Toll Kurang Saat Arus Mudik

Jasa Marga Catatkan 16.000 Kendaraan Alami Saldo E-Toll Kurang Saat Arus Mudik

Whats New
H2+2 Lebaran, KAI Daop 1 Jakarta Catat Sebanyak 46.000 Lebih Penumpang Tiba di Jakarta

H2+2 Lebaran, KAI Daop 1 Jakarta Catat Sebanyak 46.000 Lebih Penumpang Tiba di Jakarta

Whats New
Ketentuan dan Cara Refund-Reschedule Tiket Damri

Ketentuan dan Cara Refund-Reschedule Tiket Damri

Whats New
Mengenal Mata Uang Laos dan Nilai Tukarnya ke Rupiah

Mengenal Mata Uang Laos dan Nilai Tukarnya ke Rupiah

Whats New
Sopir Dinyatakan Tersangka, Rosalia Indah Akan Patuhi Proses Hukum

Sopir Dinyatakan Tersangka, Rosalia Indah Akan Patuhi Proses Hukum

Whats New
PLN Pastikan Keandalan Pembangkit EBT Buat Suplai Listrik Saat Libur Lebaran

PLN Pastikan Keandalan Pembangkit EBT Buat Suplai Listrik Saat Libur Lebaran

Whats New
Kementan dan Provinsi Banten Kembangkan Padi Varietas Biosalin untuk Wilayah Pesisir

Kementan dan Provinsi Banten Kembangkan Padi Varietas Biosalin untuk Wilayah Pesisir

Whats New
Pemerintah Siapkan Rencana Cadangan Penyeberangan Sumatera-Jawa

Pemerintah Siapkan Rencana Cadangan Penyeberangan Sumatera-Jawa

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com