Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Penerimaan Pajak Melesat 40,35 Persen, APBN Surplus Rp 131,8 Triliun hingga Februari 2023

Kompas.com - 14/03/2023, 20:50 WIB
Rully R. Ramli,
Akhdi Martin Pratama

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melaporkan, anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) surplus sebesar Rp 131,8 triliun hingga Februari 2023. Surplus ini selaras dengan pendapatan negara yang tumbuh pesat, utamanya dari penerimaan pajak.

"APBN surplus secara total dengan keseimbangan primer yang juga surplus sebesar Rp 182,2 triliun" ujar Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, dalam konferensi pers APBN KiTa Februari 2023, di Jakarta, Selasa (14/3/2023).

Surplus anggaran itu selaras dengan nilai pendapatan negara yang jauh lebih tinggi dibanding nilai belanja. Tercatat hingga Februari lalu, nilai pendapatan negara mencapai Rp 419,6 triliun, melesat 38,7 persen secara tahunan, sementara nilai belanja negara sebesar Rp 287,7 triliun, tumbuh 1,8 persen.

Baca juga: Sri Mulyani sebut APBN Akan Terus Danai Proyek Strategis Nasional

Pesatnya pertumbuhan pendapatan negara utamanya ditopang oleh penerimaan pajak. Tercatat, penerimaan pajak hingga Februari mencapai Rp 280 triliun, melesat 40,4 persen secara year on year (yoy).

Kemenkeu mencatat, kinerja penerimaan pajak yang cemerlang pada awal tahun ini disebabkan oleh harga komoditas yang masih lebih tinggi dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Hal ini diikuti aktivitas ekonomi yang terus membaik, serta adanya dampak implementasi Undang-undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP).

Akan tetapi, Sri Mulyani bilang, penerimaan pajak diwarnai kewaspadaan. Hal ini selaras dengan tren penurunan harga komoditas dan normalisasi basis penerimaan.

"Namun demikian, aktivitas ekonomi yang terus meningkat dan implementasi UU HPP akan mendukung penerimaan pajak," ujar wanita yang akrab disapa Ani itu.

Sementara itu, pendapatan negara dari pos kepabeanan dan cukai tercatat mengalami kontraksi. Tercatat penerimaan kepabeanan dan cukai mencapai Rp 53,27 triliun, terkontraksi 6,13 persen secara yoy.

Baca juga: APBN Surplus Rp 90,8 Triliun pada Januari 2023

Kontraksi penerimaan kepabeanan dan cukai disebabkan oleh bea keluar yang turun 69 persen. Penurunan ini dipengaruhi oleh harga minyak mentah kelapa sawit atau CPO yang sudah termoderasi dan turunnya volume ekspor komoditas mineral.

Adapun pada pos PNBP, tercatat mengalami lonjakan sebesar 86,6 persen secara yoy menjadi Rp 86,4 triliun. Sri Mulyani menyebutkan, capaian itu berasal dari meningkatnya pendapatan sumber daya alam, pendapatan kekayaan negara dipisahkan, PNBP lainnya, dan pendapatan badan layanan umum atau BLU.

Pada pos belanja negara, belanja pemerintah pusat tercatat telah mencapai Rp 182,6 triliun hingga akhir Februari lalu. Realisasi ini meningkat 6 persen dari periode yang sama tahun lalu.

Jika dilihat lebih rinci, belanja pemerintah pusat itu terdiri dari belanja kementerian/lembaga (K/L) sebesar Rp 76,4 triliun, yang utamanya digunakan untuk percepatan penyaluran BOS, bansos, hingga operasional K/L. Kemudian, realisasi belanja non K/L sebesar Rp 106,2 triliun, yang utamanya digunakan untuk pembayaran manfaat pensiun, pembayaran bunga utang, serta penyaluran subsidi.

Pada pos transfer ke daerah (TKD) justru tercatat mengalami kontraksi. Kemenkeu mencatat, realisasi TKD mencapai Rp 105,2 triliun, atau susut 4,8 persen dari periode yang sama tahun lalu.

Koreksi realisasi TKD merupakan imbas dari penyaluran dana alokasi umum (DAU) yang lebih rendah. Tercatat penyaluran DAU mengalami koreksi sebesar 18,6 persen, imbas dari pemerintah daerah yang tengah melakukan penyesuaian penganggaran DAU earmarked dan meniapkan syarat penyaluran.

Dengan realisasi-realisasi tersebut, kinerja APBN hingga Februari 2023 masih mencatatkan surplus. Sri Mulyani meyakini, solidnya APBN dapat terus menjaga pemulihan dan momentum transformasi ekonomi.

Baca juga: Penjelasan Sri Mulyani soal Bangkrutnya Silicon Valley Bank

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

KA Argo Bromo Anggrek Pakai Kereta Eksekutif New Generation per 29 Maret

KA Argo Bromo Anggrek Pakai Kereta Eksekutif New Generation per 29 Maret

Whats New
Mudik Lebaran 2024, Bocoran BPJT: Ada Diskon Tarif Tol Maksimal 20 Persen

Mudik Lebaran 2024, Bocoran BPJT: Ada Diskon Tarif Tol Maksimal 20 Persen

Whats New
Jumlah Investor Kripto RI Capai 19 Juta, Pasar Kripto Nasional Dinilai Semakin Matang

Jumlah Investor Kripto RI Capai 19 Juta, Pasar Kripto Nasional Dinilai Semakin Matang

Whats New
Libur Lebaran, Injourney Proyeksi Jumlah Penumpang Pesawat Capai 7,9 Juta Orang

Libur Lebaran, Injourney Proyeksi Jumlah Penumpang Pesawat Capai 7,9 Juta Orang

Whats New
Program Peremajaan Sawit Rakyat Tidak Pernah Capai Target

Program Peremajaan Sawit Rakyat Tidak Pernah Capai Target

Whats New
Cara Cetak Kartu NPWP Hilang atau Rusak Antiribet

Cara Cetak Kartu NPWP Hilang atau Rusak Antiribet

Whats New
Produsen Cetakan Sarung Tangan Genjot Produksi Tahun Ini

Produsen Cetakan Sarung Tangan Genjot Produksi Tahun Ini

Rilis
IHSG Melemah Tinggalkan Level 7.300, Rupiah Naik Tipis

IHSG Melemah Tinggalkan Level 7.300, Rupiah Naik Tipis

Whats New
Sempat Ditutup Sementara, Bandara Minangkabau Sudah Kembali Beroperasi

Sempat Ditutup Sementara, Bandara Minangkabau Sudah Kembali Beroperasi

Whats New
Sudah Salurkan Rp 75 Triliun, BI: Orang Siap-siap Mudik, Sudah Bawa Uang Baru

Sudah Salurkan Rp 75 Triliun, BI: Orang Siap-siap Mudik, Sudah Bawa Uang Baru

Whats New
Harga Naik Selama Ramadhan 2024, Begini Cara Ritel Mendapat Keuntungan

Harga Naik Selama Ramadhan 2024, Begini Cara Ritel Mendapat Keuntungan

Whats New
Mentan Amran Serahkan Rp 54 Triliun untuk Pupuk Bersubsidi, Jadi Catatan Sejarah bagi Indonesia

Mentan Amran Serahkan Rp 54 Triliun untuk Pupuk Bersubsidi, Jadi Catatan Sejarah bagi Indonesia

Whats New
Kasus Korupsi PT Timah: Lahan Dikuasai BUMN, tapi Ditambang Swasta Secara Ilegal

Kasus Korupsi PT Timah: Lahan Dikuasai BUMN, tapi Ditambang Swasta Secara Ilegal

Whats New
4 Tips Mengelola THR agar Tak Numpang Lewat

4 Tips Mengelola THR agar Tak Numpang Lewat

Spend Smart
Kasus Korupsi Timah Seret Harvey Moeis, Stafsus Erick Thohir: Kasus yang Sudah Sangat Lama...

Kasus Korupsi Timah Seret Harvey Moeis, Stafsus Erick Thohir: Kasus yang Sudah Sangat Lama...

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com