Penerimaan Pajak Melesat 40,35 Persen, APBN Surplus Rp 131,8 Triliun hingga Februari 2023

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melaporkan, anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) surplus sebesar Rp 131,8 triliun hingga Februari 2023. Surplus ini selaras dengan pendapatan negara yang tumbuh pesat, utamanya dari penerimaan pajak.

"APBN surplus secara total dengan keseimbangan primer yang juga surplus sebesar Rp 182,2 triliun" ujar Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, dalam konferensi pers APBN KiTa Februari 2023, di Jakarta, Selasa (14/3/2023).

Surplus anggaran itu selaras dengan nilai pendapatan negara yang jauh lebih tinggi dibanding nilai belanja. Tercatat hingga Februari lalu, nilai pendapatan negara mencapai Rp 419,6 triliun, melesat 38,7 persen secara tahunan, sementara nilai belanja negara sebesar Rp 287,7 triliun, tumbuh 1,8 persen.

Baca juga: Sri Mulyani sebut APBN Akan Terus Danai Proyek Strategis Nasional

Pesatnya pertumbuhan pendapatan negara utamanya ditopang oleh penerimaan pajak. Tercatat, penerimaan pajak hingga Februari mencapai Rp 280 triliun, melesat 40,4 persen secara year on year (yoy).

Kemenkeu mencatat, kinerja penerimaan pajak yang cemerlang pada awal tahun ini disebabkan oleh harga komoditas yang masih lebih tinggi dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Hal ini diikuti aktivitas ekonomi yang terus membaik, serta adanya dampak implementasi Undang-undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP).

Akan tetapi, Sri Mulyani bilang, penerimaan pajak diwarnai kewaspadaan. Hal ini selaras dengan tren penurunan harga komoditas dan normalisasi basis penerimaan.

"Namun demikian, aktivitas ekonomi yang terus meningkat dan implementasi UU HPP akan mendukung penerimaan pajak," ujar wanita yang akrab disapa Ani itu.

Sementara itu, pendapatan negara dari pos kepabeanan dan cukai tercatat mengalami kontraksi. Tercatat penerimaan kepabeanan dan cukai mencapai Rp 53,27 triliun, terkontraksi 6,13 persen secara yoy.

Baca juga: APBN Surplus Rp 90,8 Triliun pada Januari 2023

Kontraksi penerimaan kepabeanan dan cukai disebabkan oleh bea keluar yang turun 69 persen. Penurunan ini dipengaruhi oleh harga minyak mentah kelapa sawit atau CPO yang sudah termoderasi dan turunnya volume ekspor komoditas mineral.

Adapun pada pos PNBP, tercatat mengalami lonjakan sebesar 86,6 persen secara yoy menjadi Rp 86,4 triliun. Sri Mulyani menyebutkan, capaian itu berasal dari meningkatnya pendapatan sumber daya alam, pendapatan kekayaan negara dipisahkan, PNBP lainnya, dan pendapatan badan layanan umum atau BLU.

Pada pos belanja negara, belanja pemerintah pusat tercatat telah mencapai Rp 182,6 triliun hingga akhir Februari lalu. Realisasi ini meningkat 6 persen dari periode yang sama tahun lalu.

Jika dilihat lebih rinci, belanja pemerintah pusat itu terdiri dari belanja kementerian/lembaga (K/L) sebesar Rp 76,4 triliun, yang utamanya digunakan untuk percepatan penyaluran BOS, bansos, hingga operasional K/L. Kemudian, realisasi belanja non K/L sebesar Rp 106,2 triliun, yang utamanya digunakan untuk pembayaran manfaat pensiun, pembayaran bunga utang, serta penyaluran subsidi.

Pada pos transfer ke daerah (TKD) justru tercatat mengalami kontraksi. Kemenkeu mencatat, realisasi TKD mencapai Rp 105,2 triliun, atau susut 4,8 persen dari periode yang sama tahun lalu.

Koreksi realisasi TKD merupakan imbas dari penyaluran dana alokasi umum (DAU) yang lebih rendah. Tercatat penyaluran DAU mengalami koreksi sebesar 18,6 persen, imbas dari pemerintah daerah yang tengah melakukan penyesuaian penganggaran DAU earmarked dan meniapkan syarat penyaluran.

Dengan realisasi-realisasi tersebut, kinerja APBN hingga Februari 2023 masih mencatatkan surplus. Sri Mulyani meyakini, solidnya APBN dapat terus menjaga pemulihan dan momentum transformasi ekonomi.

Baca juga: Penjelasan Sri Mulyani soal Bangkrutnya Silicon Valley Bank